Kendari (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Konawe bekerja sama dengan Pusat Konsultasi Pemimpin Daerah menggelar bimbingan teknis strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes).
Kegiatan itu berlangsung di Kendari 26-28 Juni 2016 diikuti 68 peserta yang terdiri atas kepala desa dan pengelola bumdes Kecamatan Amonggedo dan Pondidaha.
Asisten I Setda Konawe Rakil Naba pada pembukaan bimtek itu, Minggu, menyatakan mengapresiasi kegiatan tersebut karena bisa meningkatkan kapasitas para kepala dan aparat desa dalam mengelola dana desa melalui bumdes.
Ia berharap, semua peserta memetik ilmu dan pengetahuan dari kegiatan itu agar bisa terhindar dari penyalahgunaan dana yang bisa berimplikasi pada masalah hukum.
"Saya minta pengelola bumdes mempelajari benar semua materi bimtek ini karena semua berhubungan dengan pengelolaan dana bantuan desa. Salah mengelola dana desa akan berhadapan dengan hukum, tetapi kalau ada ilmu pengetahuan cara mengelola, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.
Rakil juga minta para kepala desa memahami teknologi informasi, karena sekarang bukan lagi saatnya menggunakan sistem manual. Semua harus dengan sistem komputerisasi terutama dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan desa.
Direktur Program PKPD Amiruddin Muhammad dalam kesempatan itu memperkenalkan aplikasi sistem manajemen desa (simdes) kepada para peserta sebagai pendukung kegiatan pemerintahan di masing-masing desa.
Ia mengatakan, simdes adalah program aplikasi komputer yang berbasis desktop yang dapat digunakan oleh kantor desa, kelurahan dan pemerintah kabupaten. "Aplikasi ini bisa digunakan untuk mencatat data kependudukan mulai informasi kartu keluarga, kematian warga, kelahiran dan surat pengantar dan lain sebagainya," katanya.
Narasumber kegiatan itu di antaranya Ikhwan Edward Ruitan dari Kejaksaan Negeri Konawe dengan materi penegakan hukum dalam pengelolaan dana desa, pakar administrasi publik Ruksamin yang jugan Bupati Konawe Utara dengan materi implementasi kebijakan administrasi desa dalam pelayanan publik.
Selain itu, akademisi Dr Harry Kamaroesid dengan materi konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa, Firman Tambasa dari Dinas Koperasi dan UKM Sultra dengan materi Strategi kebijakan dan taktik usaha koperasi dalam rangka pengembangan bumdes.
Kegiatan itu berlangsung di Kendari 26-28 Juni 2016 diikuti 68 peserta yang terdiri atas kepala desa dan pengelola bumdes Kecamatan Amonggedo dan Pondidaha.
Asisten I Setda Konawe Rakil Naba pada pembukaan bimtek itu, Minggu, menyatakan mengapresiasi kegiatan tersebut karena bisa meningkatkan kapasitas para kepala dan aparat desa dalam mengelola dana desa melalui bumdes.
Ia berharap, semua peserta memetik ilmu dan pengetahuan dari kegiatan itu agar bisa terhindar dari penyalahgunaan dana yang bisa berimplikasi pada masalah hukum.
"Saya minta pengelola bumdes mempelajari benar semua materi bimtek ini karena semua berhubungan dengan pengelolaan dana bantuan desa. Salah mengelola dana desa akan berhadapan dengan hukum, tetapi kalau ada ilmu pengetahuan cara mengelola, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.
Rakil juga minta para kepala desa memahami teknologi informasi, karena sekarang bukan lagi saatnya menggunakan sistem manual. Semua harus dengan sistem komputerisasi terutama dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan desa.
Direktur Program PKPD Amiruddin Muhammad dalam kesempatan itu memperkenalkan aplikasi sistem manajemen desa (simdes) kepada para peserta sebagai pendukung kegiatan pemerintahan di masing-masing desa.
Ia mengatakan, simdes adalah program aplikasi komputer yang berbasis desktop yang dapat digunakan oleh kantor desa, kelurahan dan pemerintah kabupaten. "Aplikasi ini bisa digunakan untuk mencatat data kependudukan mulai informasi kartu keluarga, kematian warga, kelahiran dan surat pengantar dan lain sebagainya," katanya.
Narasumber kegiatan itu di antaranya Ikhwan Edward Ruitan dari Kejaksaan Negeri Konawe dengan materi penegakan hukum dalam pengelolaan dana desa, pakar administrasi publik Ruksamin yang jugan Bupati Konawe Utara dengan materi implementasi kebijakan administrasi desa dalam pelayanan publik.
Selain itu, akademisi Dr Harry Kamaroesid dengan materi konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa, Firman Tambasa dari Dinas Koperasi dan UKM Sultra dengan materi Strategi kebijakan dan taktik usaha koperasi dalam rangka pengembangan bumdes.