Palu (Antara News) - Ketua DPRD Kota Palu M. Iqbal Andi Magga mengharapkan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bisa segera merealisasikan amanah Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat pelantikan Gubernur/Wagub Sulteng di Istana Negara, Kamis.
"Amanah Presiden itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Palu saat ini," katanya saat dihubungi, Kamis, menanggapi pelantikan Longki Djanggola/Sudarto sebagai Gubernur/Wagub Sulteng di Istana Negara, Jakarta. "Amanah Presiden RI merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Gubernur/Wagub Sulawesi Tengah," ujarnya.
Ia menguraikan bahwa terdapat tiga hal yang diamanahkan Presiden kepada Gubernur Longki Djanggola yaitu penuntasan kemiskinan, menghilangkan regulasi yang menghambat investasi daerah, memastikan rakyat Sulawesi Tengah tidak sulit mengenyam pendidikan serta membangun infastruktur jalan dan jembatan hingga ke pelosok-pelosok wilayah.
Politisi Partai Golongan Karya itu menyebut saat ini sebahagian masyarakat di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah masih kesulitan dalam mengenyam pendidikan wajib belajar sembilan tahun.
Bahkan masyarakat juga sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan serta menikmati infastruktur jalan yang lamban pertumbuhannya dibandingkan dengan jumlah kendaraa yang membuat macet di daerah tersebut.
"Banyak problem yang dialami oleh Pemerintah Kota Palu dan masyarakat Kota Palu saat ini yang membutuhkan intervensi pemerintah provinsi, misalkan membuka lapangan kerja, serta menyediakan infastruktur jalan untuk peningkatan ekonomi," ujarnya.
Dirinya juga berharap Gubernur Longki Djanggola dapat berperan penting dalam penurunan angka kemiskinan, yaitu dengan berupaya membuka lapangan kerja dengan mendorong masuknya investasi.
Hal itu, menurut dia, akan memberikan dampak yang baik terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah yang secara otomatis memberikan dampak kepada Kota Palu. "Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah harus menjadi perhatian khusus gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah," katanya.
"Amanah Presiden itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Palu saat ini," katanya saat dihubungi, Kamis, menanggapi pelantikan Longki Djanggola/Sudarto sebagai Gubernur/Wagub Sulteng di Istana Negara, Jakarta. "Amanah Presiden RI merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Gubernur/Wagub Sulawesi Tengah," ujarnya.
Ia menguraikan bahwa terdapat tiga hal yang diamanahkan Presiden kepada Gubernur Longki Djanggola yaitu penuntasan kemiskinan, menghilangkan regulasi yang menghambat investasi daerah, memastikan rakyat Sulawesi Tengah tidak sulit mengenyam pendidikan serta membangun infastruktur jalan dan jembatan hingga ke pelosok-pelosok wilayah.
Politisi Partai Golongan Karya itu menyebut saat ini sebahagian masyarakat di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah masih kesulitan dalam mengenyam pendidikan wajib belajar sembilan tahun.
Bahkan masyarakat juga sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan serta menikmati infastruktur jalan yang lamban pertumbuhannya dibandingkan dengan jumlah kendaraa yang membuat macet di daerah tersebut.
"Banyak problem yang dialami oleh Pemerintah Kota Palu dan masyarakat Kota Palu saat ini yang membutuhkan intervensi pemerintah provinsi, misalkan membuka lapangan kerja, serta menyediakan infastruktur jalan untuk peningkatan ekonomi," ujarnya.
Dirinya juga berharap Gubernur Longki Djanggola dapat berperan penting dalam penurunan angka kemiskinan, yaitu dengan berupaya membuka lapangan kerja dengan mendorong masuknya investasi.
Hal itu, menurut dia, akan memberikan dampak yang baik terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah yang secara otomatis memberikan dampak kepada Kota Palu. "Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah harus menjadi perhatian khusus gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah," katanya.