Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Kemaritiman menggkoordinasikan penguatan kebijakan kelautan sederhana dan implementatif dalam waktu secepatnya.
"Presiden memberi waktu sampai Juli, agar kebijakan ini segera dibuat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat terbatas membahas penguatan kebijakan kelautan dan industri perikanan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Pramono Anung dalam jumpa pers bersama Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan perlunya kampanye makan ikan sebagai ganti daging. "Ini karena makan ikan tidak ada halal atau haram. Ini akan dilakukan untuk mengganti daging," kata Pramono.
Menurut dia, Presiden juga menyinggung masalah penyelundupan sumber daya kelautan. "Perlu koordinasi antarinstansi seperti Polri, Bakamla, KKP dan lainnya, Presiden dan Wapres mendukung itu," katanya.
Sementara itu Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pemerintah ingin memanfaatkan sektor maritim untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menyebutkan ada tujuh komponen kebijakan yang akan dirumuskan lebih detil lagi. Pertama, membangun budaya maritim. Negara yang kuat di laut punya pengaruh besar di dunia seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Amerika. "Kita harus tranformasi budaya, banyak di antara kita yang belum pernah naik kapal," katanya.
Kedua, pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, kebijakan tata ruang laut yang berkelanjutan. Keempat kebijakan pembangunan infrastruktur dan connectivity antarpulau atau tol laut yang akan memantapkan integrasi NKRI.
Kelima, kebijakan terkait pembangunan pendidikan dan iptek bidang maritim dan keluatan. Keenam, penggalakan diplomasi kemaritiman. Ketujuh, kebijakan keamanan maritim. "Ini akan kami rumuskan agar lebih konkrit," kata Rizal Ramli.
Ia menyebutkan Presiden juga minta nelayan bisa ditingkatkan kesejahteraanya karena mereka merupakan kelompok paling bawah di Indonesia.
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan konversi penggunaan solar oleh nelayan kecil ke penggunaan gas dalam pengoperasian kapal. "Pemerintah akan memberikan subsidi konverternya, kalau dilakukan nelayan akan hemat signifikan," katanya.
Sementara itu Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan dalam setahun terakhir kondisi nelayan meningkat cukup bagus misalnya nilai tukar meningkat dari 102 menjadi sekitar 112. "Kami juga sudah menerbitkan edaran bahwa kapal kecil milik nelayan bebas dari kewajiban membuat izin berlayar, sudah ada relaksasi, namun untuk kapal asing yang destruktir seperti menggunakan bom, aturan tetap ditegakkan," kata Susi.
"Presiden memberi waktu sampai Juli, agar kebijakan ini segera dibuat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat terbatas membahas penguatan kebijakan kelautan dan industri perikanan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Pramono Anung dalam jumpa pers bersama Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan perlunya kampanye makan ikan sebagai ganti daging. "Ini karena makan ikan tidak ada halal atau haram. Ini akan dilakukan untuk mengganti daging," kata Pramono.
Menurut dia, Presiden juga menyinggung masalah penyelundupan sumber daya kelautan. "Perlu koordinasi antarinstansi seperti Polri, Bakamla, KKP dan lainnya, Presiden dan Wapres mendukung itu," katanya.
Sementara itu Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pemerintah ingin memanfaatkan sektor maritim untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menyebutkan ada tujuh komponen kebijakan yang akan dirumuskan lebih detil lagi. Pertama, membangun budaya maritim. Negara yang kuat di laut punya pengaruh besar di dunia seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Amerika. "Kita harus tranformasi budaya, banyak di antara kita yang belum pernah naik kapal," katanya.
Kedua, pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, kebijakan tata ruang laut yang berkelanjutan. Keempat kebijakan pembangunan infrastruktur dan connectivity antarpulau atau tol laut yang akan memantapkan integrasi NKRI.
Kelima, kebijakan terkait pembangunan pendidikan dan iptek bidang maritim dan keluatan. Keenam, penggalakan diplomasi kemaritiman. Ketujuh, kebijakan keamanan maritim. "Ini akan kami rumuskan agar lebih konkrit," kata Rizal Ramli.
Ia menyebutkan Presiden juga minta nelayan bisa ditingkatkan kesejahteraanya karena mereka merupakan kelompok paling bawah di Indonesia.
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan konversi penggunaan solar oleh nelayan kecil ke penggunaan gas dalam pengoperasian kapal. "Pemerintah akan memberikan subsidi konverternya, kalau dilakukan nelayan akan hemat signifikan," katanya.
Sementara itu Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan dalam setahun terakhir kondisi nelayan meningkat cukup bagus misalnya nilai tukar meningkat dari 102 menjadi sekitar 112. "Kami juga sudah menerbitkan edaran bahwa kapal kecil milik nelayan bebas dari kewajiban membuat izin berlayar, sudah ada relaksasi, namun untuk kapal asing yang destruktir seperti menggunakan bom, aturan tetap ditegakkan," kata Susi.