Kolaka (Antara News) - Bupati Kolaka Ahmad Safei memaparkan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah itu pada acara "Workshop Praktik Baik Kebijakan Daerah Kaya Sumber Daya Alam" diselenggarakan di Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bagian Humas Setda Kolaka Amri Jamaluddin yang dihubungi di Bojonegoro Jumat mengatakan pada kegiatan tersebut Bupati Kolaka memaparkan potensi pertambangan, perkebunan dan pertanian serta kelautan.
"Selain itu juga yang menjadi fokus perhatian pada pemaparan bupati adalah bagaimana mengembangkan destinasi wisata di Kolaka," kata Amri.
Ia mengatakan, kegiatan workshop yang diselenggarakan lembaga "Riset Artikel 33" itu berlangsung selama dua hari dan dihadiri lima bupati, yakni Bupati Kolaka, Bupati Bojonegoro, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Lombok Barat dan Bupati Banyuwangi.
"Masing-masing bupati memaparkan keunggulan daerahnya, terutama di sektor pertambangan seperti Bojonegoro dengan tambang migasnya, Banyuwangi dengan tambang emas, dan Kolaka dengan tambang nikel," ujar Amri.
Amri yang mengutip pernyataan Direktur Riset Artikel 33 bahwa dalam rangka pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 terkait kewenangan bidang pertambanganm telah diambilalih oleh Pemerintah provinsi, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Sehingga, lanjut dia, pemerintah kabupaten diminta harus memiliki strategi dan kiat-kiat khusus untuk mencari solusi alternatif dalam pengelolaan potensi sumber alam di daerahnya.
"Makanya pemerintah kabupaten selain sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan keluatan yang ada di daerahnya, juga harus memperkuat sektor-sekktor lain seperti potensi pariwisata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Selain kegiatan pemaparan potensi SDA, para peserta workshop juga diajak melihat langsung pengelolaan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan minyak dan gas (migas) di Bojonegoro.
Kepala Bagian Humas Setda Kolaka Amri Jamaluddin yang dihubungi di Bojonegoro Jumat mengatakan pada kegiatan tersebut Bupati Kolaka memaparkan potensi pertambangan, perkebunan dan pertanian serta kelautan.
"Selain itu juga yang menjadi fokus perhatian pada pemaparan bupati adalah bagaimana mengembangkan destinasi wisata di Kolaka," kata Amri.
Ia mengatakan, kegiatan workshop yang diselenggarakan lembaga "Riset Artikel 33" itu berlangsung selama dua hari dan dihadiri lima bupati, yakni Bupati Kolaka, Bupati Bojonegoro, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Lombok Barat dan Bupati Banyuwangi.
"Masing-masing bupati memaparkan keunggulan daerahnya, terutama di sektor pertambangan seperti Bojonegoro dengan tambang migasnya, Banyuwangi dengan tambang emas, dan Kolaka dengan tambang nikel," ujar Amri.
Amri yang mengutip pernyataan Direktur Riset Artikel 33 bahwa dalam rangka pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 terkait kewenangan bidang pertambanganm telah diambilalih oleh Pemerintah provinsi, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Sehingga, lanjut dia, pemerintah kabupaten diminta harus memiliki strategi dan kiat-kiat khusus untuk mencari solusi alternatif dalam pengelolaan potensi sumber alam di daerahnya.
"Makanya pemerintah kabupaten selain sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan keluatan yang ada di daerahnya, juga harus memperkuat sektor-sekktor lain seperti potensi pariwisata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Selain kegiatan pemaparan potensi SDA, para peserta workshop juga diajak melihat langsung pengelolaan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan minyak dan gas (migas) di Bojonegoro.