Kendari (Antara News) - Pemerintah Kota Kendari sudah mencairkan anggaran Rp10 miliar untuk biaya proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

"Dari Rp19,3 miliar anggaran Pilkada Kendari berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pilkada 2017 yang telah ditandatangani Pemkot bersama KPUD Kendari, kami sudah mencairkan Rp10 miliar," kata kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendari, Fatmawaty Faqih di Kendari, Kamis.

Ia mengatakan, total dana hibah Pemkot Kendari kepada KPU setempat dalam NPHD tersebut merupakan hasil pembahasan bersama yang disetujui DPRD Kendari.  "Kami cairkan bertahap, pada perubahan anggaran tahun ini kami akan cairkan lagi Rp300 juta dan pada APBD induk 2017 dicairkan Rp9 miliar," katanya.

Dia mengatakan dengan pencairan anggaran tersebut maka KPUD Kendari sudah bisa melaksanakan berbagai tahapan pilkada sesuai jadwal yang ada. "Dana ini harus digunakan sebaik-baiknya. Harus belajar dari masa lalu, jangan sampai masalah akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan pilwali sebelumnya kembali terjadi," katanya.

Menurut dia, berbicara penggunaan anggaran pemerintah, harus jelas pertanggungjawabannya, karena pada dasarnya satu sen pun tidak boleh tekor. Harus diketahui kemana dan di mana anggaran itu digunakan.