Kendari (Antara News) - Focus Group Disccusion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara tahun 2015 berada pada urutan 23 dari 33 provinsi atau terendah sepuluh besar dari seluruh daerah di Indonesdia, sementara paling terendah Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Saat ini IDI Sultra baru mencapai 70,13 poin dengan menggunakan skal 0 - 100 atau angka ini naik 17,52 poin dibandingf IDI 2013. Capaian itu di bawah angka rata-rata nasional 73,04 poin," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Agto Mardiyanto saat membuka Focus Group Disccusion (FGD) IDI Sultra di Kendari, Senin.
FGD IDI Sultra 2016 itu dihadiri Asisten Diputi Bidang Koordinasi, Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Kementrian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM) Brigjen Polisi Widiyanto Poesoko yang selaku nara sumber pada acara FGD tersebut.
Menurut Aqto, FGD IDI yang sudah memasuki tahun ke tujuh (2009-2014), Sulawesi Tenggara setelah dilihat hasil review terkait IDI bahwa hak politik masyarakat di Sultra masih sangat rendah, sehingga di tahun-tahun mendatang harup optimis bisa naik menyamai dengan 10 besar provinsi.
"Kalau menyangkuut hak kebebasan politik sudah tinggi yakni sudah di atas angka nasional atau mencapoai angka 90 persen," ujar Aqto Mardiyanto.
IDI kata Aqto, bertujuan untuk menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
Sebagai indikator IDI tidak hanya memperlihatkan gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga memlihat perkembangan demokrasi dari peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.
"Oleh karena itu perkembangan IDI merupakan produk bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Tetapi IDI juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan politik di Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Asisten Diputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, KEMENKOPOLHUKAM, Brigjen Widiyanto Poesoko mengharapkan, aga IDI Sultra yang kini masih tergolong rendah bisa naik pada tahun 2016 ini.
"Untuk meningkatkan IDI, bukan hanya tugas BPS, Bappenas, Kemendagri dan melibatkan UNDP dan tim ahli di dalamnya, namun peran pemerintah daerah yang didalmnya Legislatif dan instansu terkait ikut membantu memberi masukan dari tigas aspek penilaian (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi).
Rangkain kegiatan FGD IDI 2016 diikuti 20 peserta terdiri dari Instansi terkait, Lembaga non Pemerintah, LSM, DPRD, Pers, Tokoh Masyarakat dan Unsur Perguruan Tinggi.
"Saat ini IDI Sultra baru mencapai 70,13 poin dengan menggunakan skal 0 - 100 atau angka ini naik 17,52 poin dibandingf IDI 2013. Capaian itu di bawah angka rata-rata nasional 73,04 poin," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Agto Mardiyanto saat membuka Focus Group Disccusion (FGD) IDI Sultra di Kendari, Senin.
FGD IDI Sultra 2016 itu dihadiri Asisten Diputi Bidang Koordinasi, Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Kementrian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM) Brigjen Polisi Widiyanto Poesoko yang selaku nara sumber pada acara FGD tersebut.
Menurut Aqto, FGD IDI yang sudah memasuki tahun ke tujuh (2009-2014), Sulawesi Tenggara setelah dilihat hasil review terkait IDI bahwa hak politik masyarakat di Sultra masih sangat rendah, sehingga di tahun-tahun mendatang harup optimis bisa naik menyamai dengan 10 besar provinsi.
"Kalau menyangkuut hak kebebasan politik sudah tinggi yakni sudah di atas angka nasional atau mencapoai angka 90 persen," ujar Aqto Mardiyanto.
IDI kata Aqto, bertujuan untuk menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
Sebagai indikator IDI tidak hanya memperlihatkan gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga memlihat perkembangan demokrasi dari peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.
"Oleh karena itu perkembangan IDI merupakan produk bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Tetapi IDI juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan politik di Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Asisten Diputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, KEMENKOPOLHUKAM, Brigjen Widiyanto Poesoko mengharapkan, aga IDI Sultra yang kini masih tergolong rendah bisa naik pada tahun 2016 ini.
"Untuk meningkatkan IDI, bukan hanya tugas BPS, Bappenas, Kemendagri dan melibatkan UNDP dan tim ahli di dalamnya, namun peran pemerintah daerah yang didalmnya Legislatif dan instansu terkait ikut membantu memberi masukan dari tigas aspek penilaian (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi).
Rangkain kegiatan FGD IDI 2016 diikuti 20 peserta terdiri dari Instansi terkait, Lembaga non Pemerintah, LSM, DPRD, Pers, Tokoh Masyarakat dan Unsur Perguruan Tinggi.