Kendari (Antara News) - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara menyiapkan usulan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Februari 2017 sekitar Rp141,7 miliar.
"Anggaran Rp141,7 miliar berdasarkan nilai yang tertera pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada yang telah ditandatangani antara masing-masing KPU kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada," kata Ketua KPU Sultra, Hidayatullah di Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, ada tujuh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2017 yakni Kota Kendari, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Bombana dan Kolaka Utara.
"Masing-masing daerah itu telah menandatangani NPHD, artinya daerah itu sudah siap menyelenggarakan tahapan pilkada," katanya.
Disebutkan, NPHD masing-masing daerah jumlahnya berbeda-beda tergantung hasil pembahasan masing-masing KPU dan pemda setempat yang disepakati oleh DPRD masing-masing.
"NPHD Kota kendari sebesar Rp19,3 miliar, NPHD Kabupaten Muna Barat sebesar Rp20 miliar, NPHD Kabupaten Buton sebesar Rp24,4 miliar," katanya.
Selanjutnya NPHD Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp21,7 miliar, NPHD Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp17 miliar, NPHD Kabupaten Bombana sebesar Rp19,1 miliar dan NPHD Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp20,2 miliar sehingga totol keseluruhan sebesar Rp141,7 miliar.
"Anggaran Rp141,7 miliar berdasarkan nilai yang tertera pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada yang telah ditandatangani antara masing-masing KPU kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada," kata Ketua KPU Sultra, Hidayatullah di Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, ada tujuh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2017 yakni Kota Kendari, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Bombana dan Kolaka Utara.
"Masing-masing daerah itu telah menandatangani NPHD, artinya daerah itu sudah siap menyelenggarakan tahapan pilkada," katanya.
Disebutkan, NPHD masing-masing daerah jumlahnya berbeda-beda tergantung hasil pembahasan masing-masing KPU dan pemda setempat yang disepakati oleh DPRD masing-masing.
"NPHD Kota kendari sebesar Rp19,3 miliar, NPHD Kabupaten Muna Barat sebesar Rp20 miliar, NPHD Kabupaten Buton sebesar Rp24,4 miliar," katanya.
Selanjutnya NPHD Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp21,7 miliar, NPHD Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp17 miliar, NPHD Kabupaten Bombana sebesar Rp19,1 miliar dan NPHD Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp20,2 miliar sehingga totol keseluruhan sebesar Rp141,7 miliar.