Mamuju (Antara News) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, ikut mendukung langkah pemerintah untuk menghadirkan sekolah penerbangan di provinsi ini.
"Kami mendukung pemberian anggaran untuk memaksimalkan fungsi sekolah penerbangan di Sulbar. respon ini patut kita berikan setelah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh. Intinya, kami pimpinan DPRD Sulbar siap untuk memberikan dukungan penganggaran melalui APBD," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Senin.
Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, telah membahas tentang kondisi dan kebutuhan anggaran sekolah penerbangan bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh.
"Kebetulan saya dan pak gubernur dan wagub sama-sama naik pesawat dari Makassar ke Mamuju. Tiba di Bandara Tampapadang, kami langsung membahas tentang sekolah penerbangan itu. Ada kepala dinas perhubungan yang hadir memberikan penjelasan dan rinciannya. Secara prinsip tentu kami setuju jika untuk kepentingan peningkatan SDM di Sulbar. Anak-anak kita yang berminat bekerja di bidang penerbangan tentu harus kita dukung," katanya.
Hamzah ingin kelak ada anak Sulbar yang bisa jadi pilot di masa yang akan datang. Ke depan, karena tingginya keinginan masyarakat untuk naik pesawat, maka setidaknya dibutuhkan sekitar 500 pilot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini.
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk saat ini adalah subsidi untuk para siswa yang akan bersekolah di sekolah penerbangan tersebut yang ditaksir berkisar Rp850 juta per siswa. Karena para siswanya nantinya berasal dari kabupaten, maka subsidi tersebut berasal dari hasil sharing APBD provinsi dan APBD kabupaten. Tiap kabupaten nantinya mengirimkan dua calon siswa.
Sebagai tahap awal, untuk memulai sekolah penerbangan ini, maka jumlah siswanya minimal 15 orang. Jadi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp12,75 miliar.
"Kami siap dukung anggaran di APBD provinsi. Itu sudah tanggung jawab kami sebagai pimpinan dewan. Kalau untuk anggaran di DPRD kabupaten, itu tanggung jawab gubernur untuk bicara dengan para bupati. Silahkan gubernur berkomunikasi dengan bupati masing-masing. Kalau kami di DPRD provinsi, sisa tunggu daftar rincian anggaran dari dinas perhubungan agar bisa dibahas di banggar. Kalau bisa anggarannya sudah tersedia di APBD perubahan," jelas Hamzah.
Untuk menjadi siswa di sekolah penerbangan ini harus melalui proses seleksi yang cukup ketat. Seleksi dimulai dari ijazah, kesehatan, postur tubuh, hingga kemampuan berbahasa Inggris.
Saat ini, dinas perhubungan sudah menyediakan sarana untuk menunjang praktik mengemudikan pesawat yakni pesawat latih dan simulator.
Saat ini, sudah tersedia satu unit pesawat latih yang difasilitasi oleh Merpati Flying School (MFS). Satu pesawat latih lagi tengah ditunggu kedatangannya di Mamuju dalam waktu dekat ini. Jadi, nantinya akan terdapat dua pesawat latih untuk lebih memaksimalkan proses belajar mengajar.
Lokasi sekolah dekat dengan Bandara Tampapadang. Para siswa nantinya akan ditempatkan di asrama selama menempuh pendidikan selama satu setengah tahun.
"Kami mendukung pemberian anggaran untuk memaksimalkan fungsi sekolah penerbangan di Sulbar. respon ini patut kita berikan setelah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh. Intinya, kami pimpinan DPRD Sulbar siap untuk memberikan dukungan penganggaran melalui APBD," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Senin.
Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, telah membahas tentang kondisi dan kebutuhan anggaran sekolah penerbangan bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh.
"Kebetulan saya dan pak gubernur dan wagub sama-sama naik pesawat dari Makassar ke Mamuju. Tiba di Bandara Tampapadang, kami langsung membahas tentang sekolah penerbangan itu. Ada kepala dinas perhubungan yang hadir memberikan penjelasan dan rinciannya. Secara prinsip tentu kami setuju jika untuk kepentingan peningkatan SDM di Sulbar. Anak-anak kita yang berminat bekerja di bidang penerbangan tentu harus kita dukung," katanya.
Hamzah ingin kelak ada anak Sulbar yang bisa jadi pilot di masa yang akan datang. Ke depan, karena tingginya keinginan masyarakat untuk naik pesawat, maka setidaknya dibutuhkan sekitar 500 pilot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini.
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk saat ini adalah subsidi untuk para siswa yang akan bersekolah di sekolah penerbangan tersebut yang ditaksir berkisar Rp850 juta per siswa. Karena para siswanya nantinya berasal dari kabupaten, maka subsidi tersebut berasal dari hasil sharing APBD provinsi dan APBD kabupaten. Tiap kabupaten nantinya mengirimkan dua calon siswa.
Sebagai tahap awal, untuk memulai sekolah penerbangan ini, maka jumlah siswanya minimal 15 orang. Jadi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp12,75 miliar.
"Kami siap dukung anggaran di APBD provinsi. Itu sudah tanggung jawab kami sebagai pimpinan dewan. Kalau untuk anggaran di DPRD kabupaten, itu tanggung jawab gubernur untuk bicara dengan para bupati. Silahkan gubernur berkomunikasi dengan bupati masing-masing. Kalau kami di DPRD provinsi, sisa tunggu daftar rincian anggaran dari dinas perhubungan agar bisa dibahas di banggar. Kalau bisa anggarannya sudah tersedia di APBD perubahan," jelas Hamzah.
Untuk menjadi siswa di sekolah penerbangan ini harus melalui proses seleksi yang cukup ketat. Seleksi dimulai dari ijazah, kesehatan, postur tubuh, hingga kemampuan berbahasa Inggris.
Saat ini, dinas perhubungan sudah menyediakan sarana untuk menunjang praktik mengemudikan pesawat yakni pesawat latih dan simulator.
Saat ini, sudah tersedia satu unit pesawat latih yang difasilitasi oleh Merpati Flying School (MFS). Satu pesawat latih lagi tengah ditunggu kedatangannya di Mamuju dalam waktu dekat ini. Jadi, nantinya akan terdapat dua pesawat latih untuk lebih memaksimalkan proses belajar mengajar.
Lokasi sekolah dekat dengan Bandara Tampapadang. Para siswa nantinya akan ditempatkan di asrama selama menempuh pendidikan selama satu setengah tahun.