Baubau (Antara News) - Walikota Baubau AS Tamrin minta para camat, lurah dan fasilitator program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) untuk pro aktif memantau kegiatan tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai tepat sasaran.
"Saya minta kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, camat, lurah dan fasilitator harus pro aktif melakukan pemantauan karena pekerjaan ini pengelolaannya dari masyarakat untuk masyarakat sesuai mekanisme harus dipertanggujawabkan," ujar Tamrin di Baubau, Selasa.
Ia mengatakan, dana PPMK untuk 50 kelurahan yang ada di Kota Baubau itu sebesar Rp50 juta per kelurahan, sehingga diharapkan pelaksanaanya sesuai tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknik yang ada.
"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada kegiatan yang melenceng dari petunjuk teknisnya, sehingga itu harus dijadikan sebagai pelajaran yang tidak perlu terulang," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, tenaga personil yang yang terlibat dalam pengelolaan dana PPMK itu harus terseleksi dengan baik, terutama harus memahami tugasnya sesuai petunjuk teknisnya.
Menurut dia, agar kegiatan tersebut berjalan baik juga perlu keterkaitan semua pihak untuk mengawal program itu, sehingga mekanisme pengelolaan masyarakat yang juga dikerjakan oleh masyarakat menghasilkan yang baik untuk masyarakat.
Tamrin mengatakan, meskipun anggarannya tidak terlalu besar, namun kegiatan tersebut tidak menyebabkan `lari miring` dari juknisnya, begitu pula jangan dilihat dari honornya yang kecil, tetapi yang menjadi hak masyarakat lebih utama.
"Kita perlu waspadai revolusi mental yang terjadi saat ini, sehingga camat dan tokoh masyarakat juga saya harapkan memberikan penyadaran kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak terkontaminasi dan dipastikan dana dilaksanakan dengan baik," katanya.
Selain itu, lanjut dia, fasilitator di lapangan yang mengkoordinir beberapa kelurahan harus orang-orang yang berkompoten pada pekerjaan itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya minta kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, camat, lurah dan fasilitator harus pro aktif melakukan pemantauan karena pekerjaan ini pengelolaannya dari masyarakat untuk masyarakat sesuai mekanisme harus dipertanggujawabkan," ujar Tamrin di Baubau, Selasa.
Ia mengatakan, dana PPMK untuk 50 kelurahan yang ada di Kota Baubau itu sebesar Rp50 juta per kelurahan, sehingga diharapkan pelaksanaanya sesuai tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknik yang ada.
"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada kegiatan yang melenceng dari petunjuk teknisnya, sehingga itu harus dijadikan sebagai pelajaran yang tidak perlu terulang," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, tenaga personil yang yang terlibat dalam pengelolaan dana PPMK itu harus terseleksi dengan baik, terutama harus memahami tugasnya sesuai petunjuk teknisnya.
Menurut dia, agar kegiatan tersebut berjalan baik juga perlu keterkaitan semua pihak untuk mengawal program itu, sehingga mekanisme pengelolaan masyarakat yang juga dikerjakan oleh masyarakat menghasilkan yang baik untuk masyarakat.
Tamrin mengatakan, meskipun anggarannya tidak terlalu besar, namun kegiatan tersebut tidak menyebabkan `lari miring` dari juknisnya, begitu pula jangan dilihat dari honornya yang kecil, tetapi yang menjadi hak masyarakat lebih utama.
"Kita perlu waspadai revolusi mental yang terjadi saat ini, sehingga camat dan tokoh masyarakat juga saya harapkan memberikan penyadaran kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak terkontaminasi dan dipastikan dana dilaksanakan dengan baik," katanya.
Selain itu, lanjut dia, fasilitator di lapangan yang mengkoordinir beberapa kelurahan harus orang-orang yang berkompoten pada pekerjaan itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.