Bogor (Antara News) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan sampai saat ini masih terus diupayakan pembebasan terhadap empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera di wilayah laut Filipina.
"Saya mohon doa agar yang empat bisa kita bebaskan dengan selamat," kata Gatot Nurmantyo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers terkait pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) WNI.
Pihaknya akan kembali melakukan diplomasi atau operasi total yang melibatkan banyak pihak sebagaimana operasi pembebasan terhadap 10 ABK WNI yang telah berhasil dilakukan.
Gatot menegaskan, pembebasan empat WNI yang masih disandera kelompok bersenjata tersebut diutamakan keselamatan para sandera. "Bahwa Presiden mengutamakan keselamatan para sandera," katanya.
Gatot akan menerapkan operasi total baik yang melibatkan jaringan formal maupun informal. "Maka TNI melakukan operasi-operasi juga koordinasi dengan Kemenlu, yaitu operasi intelijen," katanya.
Jaringan Informal
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan pembebasan sandera dari Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf melibatkan jaringan-jaringan informal bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Filipina.
"Upaya pembebasan ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya diplomasi antara 'government to government', tetapi juga melibatkan jaringan informal," kata Menlu Retno, di Jakarta, Minggu.
Retno mengatakan saat ini 10 warag Indonesia yang telah dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abbu Sayyaf tersebut tengah berada di pesawat dari Filipina menuju Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. "Kami mengupayakan keselamatan 10 sandera yang sudah dibebaskan ini," katanya lagi.
Kelompok Abu Sayyaf telah menawan 14 sandera WNI sejak 23 Maret 2016 lalu, dan akhirnya penyanderaan tersebut bisa diakhiri dengan pendekatan serta dialog, namun empat lainnya masih tertawan.
Selain itu, masih ada 13 sandera lainnya dari sejumlah negara, di antaranya empat warga Malaysia, Jepang, Belanda, Kanada, Norwegia, dan Filipina.
Kelompok bersenjata yang dikenal brutal tersebut sebelumnya meminta tebusan sebesar Rp14,3 miliar kepada Pemerintah Indonesia untuk pembebasan sandera WNI tersebut.
Pihak kepolisian maupun militer Filipina mengaku bahwa belum jelas apakah 10 WNI tersebut dibebaskan setelah membayar tebusan yang diminta.
Menurut keterangan Kepala Kepolisian Pulau Jolo, sepuluh WNI tersebut yang merupakan awak kapal tunda Brahma 2 milik perusahaan Taiwan, dibawa ke rumah gubernur Sulu dan kemudian dibawa ke pangkalan militer Filipina. "Mereka terlihat kelelahan, tapi tetap bersemangat," kata Junpikar Sitin, kepala polisi setempat.
Deputi Chairman Media Group Rerie L Moerdijat mengklaim bahwa pembebasan 10 sandera tersebut merupakan sinergi jaringan Yayasan Sukma (Sekolah Sukma Bangsa di Aceh) di bawah naungan Surya Paloh.
Namun, negosiator Mayjen (Pur) Kivlan Zen membantah banyak kontribusi dari jaringan-jaringan, terutama dari partai politik. "Tolong hal ini jangan dikait-kaitkan dengan partai politik," katanya pula.
Tim Surya Paloh
Tim Kemanusiaan Surya Paloh terlibat dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.
Upaya pembebasan dilakukan oleh Tim Kemanusiaan Surya Paloh sejak 3 April 2016, kata Deputi Chairman Media Group Rerie L Moerdijat melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu malam.
Rerie mengatakan Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang terlibat pembebasan 10 WNI itu merupakan sinergi jaringan pendidikan Yayasan Sukma atau Sekolah Sukma Bangsa di Aceh pimpinan Ahmad Baidowi.
Selain itu, Kelompok Media Grup pimpinan Samsul Rizal Panggabean, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Victor B Laiskodat, serta anggota DPR RI Partai NasDem Mayjen (Purn) Supiadin.
Rerie menjelaskan jaringan Yayasan Sukma di bawah koordinasi Pemerintah Indonesia terlibat negosiasi dan dialog langsung dengan sejumlah tokoh, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemanusian di daerah Sulu Filipina yang memilik akses kepada pihak kelompok Abu Sayyaf.
"Proses pembebasan berlangsung dinamis dan lancar karena Yayasan Sukma menggunakan pendekatan pendidikan yang sebelumnya terlibat kerjasama dengan pemerintah otonomi Moro Selatan," ujar Rerie
Tim Kemanusian Surya Paloh sekitar empat jam menunggu penyerahan para sandera di Pantai Parang Sulu Mindano Selatan Filipina pada Minggu sekitar pukul 12.15 waktu setempat.
Usai serah terima, para sandera dibawa ke rumah Gubernur Sulu untuk pemeriksaan dan ramah tamah, kemudian langsung diterbangkan dari Sulu menuju Zambonga menggunakan dua helikopter jenis UH-1-H.
Sekitar pukul 16.30 WIB para korban tiba di Zambonga langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim keamanan Filpina dan mengikut "briefing", serta pemeriksaan lanjutan terkait peristiwa yang terjadi dan dialami selama disandera kelompok Abu Sayyaf.
Secara umum kondisi kesehatan para korban sandera cukup sehat dan baik untuk kembali ke Tanah Air, selanjutnya Pemerintah Filipina menyerahkan secara resmi kepada Kedubes Indonesia di Malaysia dan perwakilan Partai NasDem Victor B Laiskodat.
Dari Zambonga, anak buah kapal (ABK) Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 itu dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat khusus Tim Kemanusiaan Surya Paloh dengan dipimpin Victor B Laiskodat, didampingi pihak Kedutaan Besar Indonesia di Filipina Minister Conseler Edi Mulya untuk diserahkan kepada Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
Sebelumnya, kelompok bersenjata Abu Sayyaf merompak dan menculik para ABK Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 di Perairan Tawi-Tawi Filipina Selatan pada 27 Maret 2016.
Penculikan itu dilakukan kelompok di bawah pimpinan tokoh Abu Sayyaf, Tawing Umair, namun sandera dititipkan di lokasi pimpinan Al Habsy.
Tim Kemanusiaan Surya Paloh diketahui telah berkomunikasi intensif dengan kelompok Tawing di bawah koordinasi Pemerintah Repubik Indonesia.
"Saya mohon doa agar yang empat bisa kita bebaskan dengan selamat," kata Gatot Nurmantyo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers terkait pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) WNI.
Pihaknya akan kembali melakukan diplomasi atau operasi total yang melibatkan banyak pihak sebagaimana operasi pembebasan terhadap 10 ABK WNI yang telah berhasil dilakukan.
Gatot menegaskan, pembebasan empat WNI yang masih disandera kelompok bersenjata tersebut diutamakan keselamatan para sandera. "Bahwa Presiden mengutamakan keselamatan para sandera," katanya.
Gatot akan menerapkan operasi total baik yang melibatkan jaringan formal maupun informal. "Maka TNI melakukan operasi-operasi juga koordinasi dengan Kemenlu, yaitu operasi intelijen," katanya.
Jaringan Informal
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan pembebasan sandera dari Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf melibatkan jaringan-jaringan informal bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Filipina.
"Upaya pembebasan ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya diplomasi antara 'government to government', tetapi juga melibatkan jaringan informal," kata Menlu Retno, di Jakarta, Minggu.
Retno mengatakan saat ini 10 warag Indonesia yang telah dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abbu Sayyaf tersebut tengah berada di pesawat dari Filipina menuju Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. "Kami mengupayakan keselamatan 10 sandera yang sudah dibebaskan ini," katanya lagi.
Kelompok Abu Sayyaf telah menawan 14 sandera WNI sejak 23 Maret 2016 lalu, dan akhirnya penyanderaan tersebut bisa diakhiri dengan pendekatan serta dialog, namun empat lainnya masih tertawan.
Selain itu, masih ada 13 sandera lainnya dari sejumlah negara, di antaranya empat warga Malaysia, Jepang, Belanda, Kanada, Norwegia, dan Filipina.
Kelompok bersenjata yang dikenal brutal tersebut sebelumnya meminta tebusan sebesar Rp14,3 miliar kepada Pemerintah Indonesia untuk pembebasan sandera WNI tersebut.
Pihak kepolisian maupun militer Filipina mengaku bahwa belum jelas apakah 10 WNI tersebut dibebaskan setelah membayar tebusan yang diminta.
Menurut keterangan Kepala Kepolisian Pulau Jolo, sepuluh WNI tersebut yang merupakan awak kapal tunda Brahma 2 milik perusahaan Taiwan, dibawa ke rumah gubernur Sulu dan kemudian dibawa ke pangkalan militer Filipina. "Mereka terlihat kelelahan, tapi tetap bersemangat," kata Junpikar Sitin, kepala polisi setempat.
Deputi Chairman Media Group Rerie L Moerdijat mengklaim bahwa pembebasan 10 sandera tersebut merupakan sinergi jaringan Yayasan Sukma (Sekolah Sukma Bangsa di Aceh) di bawah naungan Surya Paloh.
Namun, negosiator Mayjen (Pur) Kivlan Zen membantah banyak kontribusi dari jaringan-jaringan, terutama dari partai politik. "Tolong hal ini jangan dikait-kaitkan dengan partai politik," katanya pula.
Tim Surya Paloh
Tim Kemanusiaan Surya Paloh terlibat dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.
Upaya pembebasan dilakukan oleh Tim Kemanusiaan Surya Paloh sejak 3 April 2016, kata Deputi Chairman Media Group Rerie L Moerdijat melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu malam.
Rerie mengatakan Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang terlibat pembebasan 10 WNI itu merupakan sinergi jaringan pendidikan Yayasan Sukma atau Sekolah Sukma Bangsa di Aceh pimpinan Ahmad Baidowi.
Selain itu, Kelompok Media Grup pimpinan Samsul Rizal Panggabean, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Victor B Laiskodat, serta anggota DPR RI Partai NasDem Mayjen (Purn) Supiadin.
Rerie menjelaskan jaringan Yayasan Sukma di bawah koordinasi Pemerintah Indonesia terlibat negosiasi dan dialog langsung dengan sejumlah tokoh, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemanusian di daerah Sulu Filipina yang memilik akses kepada pihak kelompok Abu Sayyaf.
"Proses pembebasan berlangsung dinamis dan lancar karena Yayasan Sukma menggunakan pendekatan pendidikan yang sebelumnya terlibat kerjasama dengan pemerintah otonomi Moro Selatan," ujar Rerie
Tim Kemanusian Surya Paloh sekitar empat jam menunggu penyerahan para sandera di Pantai Parang Sulu Mindano Selatan Filipina pada Minggu sekitar pukul 12.15 waktu setempat.
Usai serah terima, para sandera dibawa ke rumah Gubernur Sulu untuk pemeriksaan dan ramah tamah, kemudian langsung diterbangkan dari Sulu menuju Zambonga menggunakan dua helikopter jenis UH-1-H.
Sekitar pukul 16.30 WIB para korban tiba di Zambonga langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim keamanan Filpina dan mengikut "briefing", serta pemeriksaan lanjutan terkait peristiwa yang terjadi dan dialami selama disandera kelompok Abu Sayyaf.
Secara umum kondisi kesehatan para korban sandera cukup sehat dan baik untuk kembali ke Tanah Air, selanjutnya Pemerintah Filipina menyerahkan secara resmi kepada Kedubes Indonesia di Malaysia dan perwakilan Partai NasDem Victor B Laiskodat.
Dari Zambonga, anak buah kapal (ABK) Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 itu dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat khusus Tim Kemanusiaan Surya Paloh dengan dipimpin Victor B Laiskodat, didampingi pihak Kedutaan Besar Indonesia di Filipina Minister Conseler Edi Mulya untuk diserahkan kepada Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
Sebelumnya, kelompok bersenjata Abu Sayyaf merompak dan menculik para ABK Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 di Perairan Tawi-Tawi Filipina Selatan pada 27 Maret 2016.
Penculikan itu dilakukan kelompok di bawah pimpinan tokoh Abu Sayyaf, Tawing Umair, namun sandera dititipkan di lokasi pimpinan Al Habsy.
Tim Kemanusiaan Surya Paloh diketahui telah berkomunikasi intensif dengan kelompok Tawing di bawah koordinasi Pemerintah Repubik Indonesia.