Jakarta (Antara News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong pemerintah daerah mengembangkan aplikasi strategis dan spesifik yang dapat membantu penguatan praktik pemerintahan yang baik (good governance).
Hal itu disampaikan Menteri saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional "Strategi dan Arah Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN" di Jakarta, Selasa.
Menurut Menteri, tidak mungkin seluruh pemda didorong untuk mengembangkan semua aplikasi karena daya dukung finansial yang dimiliki berbeda-beda.
"Karena begini implementasi dari ini kan membutuhan 'resources', terutama dana, kabupaten dan kota memiliki kemampuan ruang fiskal yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua pemerintah daerah menerapkan langsung aplikasi yang sama," katanya.
Untuk itu, Menteri mengatakan, pemerintah mendorong agar daerah mengembangkan aplikasi yang spesifik yang sangat dibutuhkan. Nantinya menurut Menteri, aplikasi-aplikasi yang telah berhasil di tingkat daerah akan disandarisasi sehingga dapat digunakan di daerah lain. "Kalau ga nanti masing-masing daerah membuat hal yang sama terlalu boros, kita ga usah ngulang lagi, ngulang lagi," ucapnya.
Menteri mengatakan ada tiga hal yang dapat menjadi fokus dalam pengembangan aplikasi. Pertama hubungan di internal pemerintah daerah (G to G), misalnya, hubungan antarsatuan kerja, peningkatan produktuvitas kerja pegawai dan sebagainya.
Kedua, hubungan antara Pemerintah dan dunia bisnis (G to B). Dalam hal ini, misalnya, kemudahan pelayanan untuk berusaha, pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.
Ketiga, hubungan antara Pemerintah dan masyarakat (G to people). Hal ini mengingat pemerintah berurusan dengan warga sejak lahir hingga meninggal dunia.
Ia mencontohkan aplikasi yang memudahkan pengurusan kesehatan masyarakat. Seperti aplikasi untuk penyediaan ambulans bagi warga yang telah diluncurkan di Makassar.
Hal itu disampaikan Menteri saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional "Strategi dan Arah Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN" di Jakarta, Selasa.
Menurut Menteri, tidak mungkin seluruh pemda didorong untuk mengembangkan semua aplikasi karena daya dukung finansial yang dimiliki berbeda-beda.
"Karena begini implementasi dari ini kan membutuhan 'resources', terutama dana, kabupaten dan kota memiliki kemampuan ruang fiskal yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua pemerintah daerah menerapkan langsung aplikasi yang sama," katanya.
Untuk itu, Menteri mengatakan, pemerintah mendorong agar daerah mengembangkan aplikasi yang spesifik yang sangat dibutuhkan. Nantinya menurut Menteri, aplikasi-aplikasi yang telah berhasil di tingkat daerah akan disandarisasi sehingga dapat digunakan di daerah lain. "Kalau ga nanti masing-masing daerah membuat hal yang sama terlalu boros, kita ga usah ngulang lagi, ngulang lagi," ucapnya.
Menteri mengatakan ada tiga hal yang dapat menjadi fokus dalam pengembangan aplikasi. Pertama hubungan di internal pemerintah daerah (G to G), misalnya, hubungan antarsatuan kerja, peningkatan produktuvitas kerja pegawai dan sebagainya.
Kedua, hubungan antara Pemerintah dan dunia bisnis (G to B). Dalam hal ini, misalnya, kemudahan pelayanan untuk berusaha, pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.
Ketiga, hubungan antara Pemerintah dan masyarakat (G to people). Hal ini mengingat pemerintah berurusan dengan warga sejak lahir hingga meninggal dunia.
Ia mencontohkan aplikasi yang memudahkan pengurusan kesehatan masyarakat. Seperti aplikasi untuk penyediaan ambulans bagi warga yang telah diluncurkan di Makassar.