Kendari (Antara News) - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara berencana membangun madrasah antikorupsi di daerah ini sebagai wujud gerakan perlawanan terhadap korupsi.
"Salah satu manifesto gerakan Pemuda Muhammadiyah adalah melawan korupsi, dimulai dengan mendorong terbentuk madrasah antikorupsi di daerah ini," kata ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sultra Arifuddin Bakri, usai dikukuhkan menjadi Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sultra, di Kendari, Minggu.
Ia menegaskan, korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini, sehingga harus ada gerakan berjemaah untuk melawan korupsi. "Langkah ini dilakukan sebagai wujud dakwah, amar makruf nahi munkar dan salah satu bentuk konkret dari gerakan itu adalah madrasah antikorupsi," ujarnya lagi.
Dia menyatakan, Pemuda Muhammadiyah Sultra siap bermitra jika pemerintah ingin membangun negeri terutama dalam melawan korupsi. "Sebaliknya kami akan menjadi yang paling kritis jika nantinya pemerintah tidak mementingkan masyarakat kecil," kata dia.
Menurut Arifuddin, praktik korupsi telah merampas hak-hak warga miskin untuk memiliki kehidupan yang layak, serta telah menyuramkan masa depan anak negeri, dan telah merusak tatanan sosial.
"Salah satu manifesto gerakan Pemuda Muhammadiyah adalah melawan korupsi, dimulai dengan mendorong terbentuk madrasah antikorupsi di daerah ini," kata ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sultra Arifuddin Bakri, usai dikukuhkan menjadi Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sultra, di Kendari, Minggu.
Ia menegaskan, korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini, sehingga harus ada gerakan berjemaah untuk melawan korupsi. "Langkah ini dilakukan sebagai wujud dakwah, amar makruf nahi munkar dan salah satu bentuk konkret dari gerakan itu adalah madrasah antikorupsi," ujarnya lagi.
Dia menyatakan, Pemuda Muhammadiyah Sultra siap bermitra jika pemerintah ingin membangun negeri terutama dalam melawan korupsi. "Sebaliknya kami akan menjadi yang paling kritis jika nantinya pemerintah tidak mementingkan masyarakat kecil," kata dia.
Menurut Arifuddin, praktik korupsi telah merampas hak-hak warga miskin untuk memiliki kehidupan yang layak, serta telah menyuramkan masa depan anak negeri, dan telah merusak tatanan sosial.