Kendari (Antara News) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, Widodo di Kendari, Selasa, mengatakan, agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif maka pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien adalah prasyarat untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan.
Pertumbuhan yang diinginkan bisa dicapai melalui mekanisme pasar keuangan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan sarana manajemen risiko dan likuiditas bagi pelaku usaha.
Oleh karena itu, kesepahaman dan koordinasi yang erat antara lembaga sangatlah diperlukan dalam upaya percepatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di Indonesia. "Sehubungan itu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman pada 8 April 2016 lalu," kata Widodo.
Nota kesepahaman tersebut mengenai koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi tiga unsur meliputi pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kemudian kedua menyangkut kerja sama perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan dan ketiga adalah pertukaran data dan informasi, kata Widodo.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, Widodo di Kendari, Selasa, mengatakan, agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif maka pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien adalah prasyarat untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan.
Pertumbuhan yang diinginkan bisa dicapai melalui mekanisme pasar keuangan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan sarana manajemen risiko dan likuiditas bagi pelaku usaha.
Oleh karena itu, kesepahaman dan koordinasi yang erat antara lembaga sangatlah diperlukan dalam upaya percepatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di Indonesia. "Sehubungan itu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman pada 8 April 2016 lalu," kata Widodo.
Nota kesepahaman tersebut mengenai koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi tiga unsur meliputi pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kemudian kedua menyangkut kerja sama perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan dan ketiga adalah pertukaran data dan informasi, kata Widodo.