Mamuju (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, kini berupaya untuk mendorong adanya regulasi pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) di wilayah itu.
"Untuk keberlangsungan industri UMKM maka kami memandang perlu ada regulasi yang dibuat agar pelaku UMKM semakin berdayah guna. DPRD Sulbar memandang, pemerintah harus siap pasang badan untuk membantu dan melakukan penguatan, dalam bentuk permodalan maupun bentuk pemberdayaan kepada para pelaku UMKM itu sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurut Hamzah, UMKM sejatinya merupakan kekuatan ekonomi daerah yang dipersiapkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga ia berjanji DPRD dan Pemprov Sulbar akan mendorong lahirnya regulasi yang memudahkan akses modal bagi pelau usaha.
"Pelaku UMKM ini adalah Sektor ril kekuatan Ekonomi Kerakyatan. Maka untuk membantu mereka agar bisa berkembang dan bersaing di Era MEA saat ini, sejatinya pemerintah dan DPRD harus berada paling depan dalam memproteksi para pelaku UMKM yang menjadi binaan Disperindagkop," terang H4 sapaan akrab Hamzah Hapati Hasan.
Politisi partai Golkar ini melihat, adanya persoalan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku UMKM saat ini, adalah kurangnya bantuan permodalan, sehingga sudah semestinya pemerintah tidak mempersulit dengan regulasi yang justru merugikan para pelaku UMKM seperti bantuan dana bansos yang saat ini di perketat penyaluranya.
"Kita akan bantu, kita genjot juga bantuan permodalan, kasian kan mereka, sudah kreatif tapi tidak punya modal untuk memulai, kalau untuk kepentingan masyarakat luas kenapa mesti dipersulit. Toh tugas utama pemerintah mensejahteraan rakyat," urai Hamzah.
Padahal menurutnya, lanjut Hamzah Hapati Hasan, saat ini para pelaku UMKM sangat sulit mendapatkan bantuan dana KUR dari lembaga perbankan.
Ia meyakini, dengan majunya para pelaku UMKM di Sulbar, tentunya akan berdampak juga pada sektor lainya seperti penyerapan lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, maupun akan berdampak pada pemasukan daerah.
"Mungkin kedepanya, kami di DPRD akan mengusulkan ke Pemerintah untuk menyusun regulasi agar seribu UMKM binaan Disperindagkop dapat di beberikan bantuan permodalan, apakah nantinya berupa dana aspirasi DPRD atau hal lain itu akan kami rumuskan bersama,. Namun, intinya kita harus didepan untuk mengangkat harkat hidup masyarakat Sulbar," ucapnya lagi.
"Untuk keberlangsungan industri UMKM maka kami memandang perlu ada regulasi yang dibuat agar pelaku UMKM semakin berdayah guna. DPRD Sulbar memandang, pemerintah harus siap pasang badan untuk membantu dan melakukan penguatan, dalam bentuk permodalan maupun bentuk pemberdayaan kepada para pelaku UMKM itu sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurut Hamzah, UMKM sejatinya merupakan kekuatan ekonomi daerah yang dipersiapkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga ia berjanji DPRD dan Pemprov Sulbar akan mendorong lahirnya regulasi yang memudahkan akses modal bagi pelau usaha.
"Pelaku UMKM ini adalah Sektor ril kekuatan Ekonomi Kerakyatan. Maka untuk membantu mereka agar bisa berkembang dan bersaing di Era MEA saat ini, sejatinya pemerintah dan DPRD harus berada paling depan dalam memproteksi para pelaku UMKM yang menjadi binaan Disperindagkop," terang H4 sapaan akrab Hamzah Hapati Hasan.
Politisi partai Golkar ini melihat, adanya persoalan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku UMKM saat ini, adalah kurangnya bantuan permodalan, sehingga sudah semestinya pemerintah tidak mempersulit dengan regulasi yang justru merugikan para pelaku UMKM seperti bantuan dana bansos yang saat ini di perketat penyaluranya.
"Kita akan bantu, kita genjot juga bantuan permodalan, kasian kan mereka, sudah kreatif tapi tidak punya modal untuk memulai, kalau untuk kepentingan masyarakat luas kenapa mesti dipersulit. Toh tugas utama pemerintah mensejahteraan rakyat," urai Hamzah.
Padahal menurutnya, lanjut Hamzah Hapati Hasan, saat ini para pelaku UMKM sangat sulit mendapatkan bantuan dana KUR dari lembaga perbankan.
Ia meyakini, dengan majunya para pelaku UMKM di Sulbar, tentunya akan berdampak juga pada sektor lainya seperti penyerapan lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, maupun akan berdampak pada pemasukan daerah.
"Mungkin kedepanya, kami di DPRD akan mengusulkan ke Pemerintah untuk menyusun regulasi agar seribu UMKM binaan Disperindagkop dapat di beberikan bantuan permodalan, apakah nantinya berupa dana aspirasi DPRD atau hal lain itu akan kami rumuskan bersama,. Namun, intinya kita harus didepan untuk mengangkat harkat hidup masyarakat Sulbar," ucapnya lagi.