Kendari (Antara News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan rapat evaluasi permasalahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 berbasis akrual dan lingkungan perbaikannya di Kendari, Selasa.
Rapat evaluasi penyusunan LKPD tahun anggaran 2015, dihadiri dua gubernur di Sulawesi yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dan beberapa bupati dan wali kota dari dua provinsi itu.
Kepala Auditorial VI BPK Khabib Zainuri dalam laporannya mengatakan, rapat evaluasi bertujuan untuk menyatukan persepsi serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual tahun 2015 guna menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
"Jadi manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah itu antara lain, untuk memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, dan lain sebagainya," ujaranya.
Disamping manfaatnya adalah di dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Dalam rapat evaluasi penyusunan LKPD 2015 yang berbasis akrual, dengan beberapa nara sumber sekaligus pengarah oleh anggota VI BPK RI Prof.Dr. Baharullah Akbar.
Sedangkan pemateri lainnya adalah dua anggota DPR RI asal Sultra yakni anggota Komisi XI Haerul Saleh dan anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae, staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat Johanes Widodo Hario Mumpuni dan Tortama KN VI BPK RI Sjafrudin Mosii.
Rapat evaluasi penyusunan LKPD tahun anggaran 2015, dihadiri dua gubernur di Sulawesi yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dan beberapa bupati dan wali kota dari dua provinsi itu.
Kepala Auditorial VI BPK Khabib Zainuri dalam laporannya mengatakan, rapat evaluasi bertujuan untuk menyatukan persepsi serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual tahun 2015 guna menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
"Jadi manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah itu antara lain, untuk memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, dan lain sebagainya," ujaranya.
Disamping manfaatnya adalah di dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Dalam rapat evaluasi penyusunan LKPD 2015 yang berbasis akrual, dengan beberapa nara sumber sekaligus pengarah oleh anggota VI BPK RI Prof.Dr. Baharullah Akbar.
Sedangkan pemateri lainnya adalah dua anggota DPR RI asal Sultra yakni anggota Komisi XI Haerul Saleh dan anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae, staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat Johanes Widodo Hario Mumpuni dan Tortama KN VI BPK RI Sjafrudin Mosii.