Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Indonesia menjadi "hub" logistik di kawasan Asia Pasifik setelah diresmikannya Pusat Logistik Berikat (PLB) di Tanah Air.
"Di era kompetisi sekarang ini, era percepatan kerja, percepatan pembangunan, mari kita jadikan PLB ini sebagai hub logistik untuk Indonesia, Asia Pasifik, ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis.
Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di ASEAN, yakni 45 persen, persentase jumlah penduduk sebanyak 45 persen, dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40-45 persen, Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama.
"Tapi kita mau beli apa saja harus pergi ke negara lain, apa-apaan? Buat saya tidak, produksinya di sini kok gudangnya di negara lain," ujar Presiden.
Melihat situasi seperti ini, Presiden mengatakan bahwa kondisi seperti ini tidak dapat diteruskan dan harus dihentikan. "Kita akan kehabisan ongkos dan memang benar biaya logistik dan transportasi kita yang memberatkan," ucap Presiden.
Pembangunan PLB bertujuan untuk memindahkan barang-barang kebutuhan industri maupun non industri dari yang sebelumnya ada di negara tetangga ke gudang-gudang yang ada di Indonesia.
Dengan begitu keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. "Kita harapkan nantinya ada perpindahan besar-besaran logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain, dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan di PLB maka akan berbondong-bondong datang ke sini," kata Presiden Joko Widodo.
Terlebih lagi PLB adalah gudang logistik multi-fungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas Insentif Fiskal dan Insentif Non Fiskal.
Insentif Fiskal yang diberikan misalnya, mencakup penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang impor.
Selain itu, tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia, juga menjadi alasan PLB ini dibangun.
Dengan begitu ke depan diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. "Kalau kunci-kunci ini tidak dibereskan, jangan bermimpi kita dapat bersaing atau berkompetisi," ucap Presiden.
Presiden meminta agar dilakukan berbagai upaya agar logistik-logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke Tanah Air.
Presiden mencontohkan dengan produk tekstil, dimana produksi berada di dalam negeri, tapi kita harus mengambil kapas dari luar negeri. "Mau diteruskan" Tidak. Lakukan apapun, bawa yang namanya logistik ke negara kita," kata Presiden.
Pusat logistik, lanjut Presiden, harus ada di semua pulau, semua provinsi, dan semua daerah. "Sehingga kita semakin efisien. Saat ini sudah siap 11 PLB di Balikpapan, Cakung, Denpasar, Karawang, dan Cikarang," ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo juga menargetkan pusat logistik ASEAN pindah ke Indonesia setelah peresmian Pusat Logistik Berikat di Tanah Air. "Semua. Iya dong. Semua pindah ke sini karena konsumsi di sini, produksi di sini, 45 persen konsumsi di sini PDB ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Ia berharap ada perpindahan besar-besaran logistik-logistik yang semula harus diambil di negara-negara lain atau negara tetangga ASEAN berpindah ke Indonesia pasca--PLB diresmikan.
Menurut dia, fasilitas dan insentif yang disiapkan bagi PLB diupayakan sangat bagus dan menarik. "Dulu ada gudang berikat (ibaratnya) dulu hanya warung sekarang berubah menjadi pusat logistik berikat, menjadi supermarket semuanya ada sehingga nantinya biaya logistik akan jatuh lebih murah," katanya.
Presiden menegaskan jika selama ini negara lain bisa memerankan fungsi pusat logistik maka Indonesia harus bisa. "Saya sampaikan kalau negara lain bisa seperti itu kita juga harus bisa kita dalam persaingan, era kompetisi, kalau kita tidak murah ya kalah. Biaya logistik kita 24-27 persen masih tinggi sekali," katanya.
PLB merupakan gudang multifungsi yang atas pemasukan barang impor belum dipungut bea masuk dan pajak impor.
Selain itu atas pemasukan barang impor ke PLB juga belum diberlakukan ketentuan pembatasan impor dan semua kegiatan yang dapat dilakukan di gudang di luar negeri juga dapat dilakukan di PLB termasuk pemeriksaan surveyor.
Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, "dwelling time" di pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Fasilitas PLB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kawasan Logistik Berikat yang merupakan kebijakan deregulasi paket 9 Pemerintahan Joko Widodo.
Pada kesempatan itu, turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
"Di era kompetisi sekarang ini, era percepatan kerja, percepatan pembangunan, mari kita jadikan PLB ini sebagai hub logistik untuk Indonesia, Asia Pasifik, ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis.
Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di ASEAN, yakni 45 persen, persentase jumlah penduduk sebanyak 45 persen, dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40-45 persen, Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama.
"Tapi kita mau beli apa saja harus pergi ke negara lain, apa-apaan? Buat saya tidak, produksinya di sini kok gudangnya di negara lain," ujar Presiden.
Melihat situasi seperti ini, Presiden mengatakan bahwa kondisi seperti ini tidak dapat diteruskan dan harus dihentikan. "Kita akan kehabisan ongkos dan memang benar biaya logistik dan transportasi kita yang memberatkan," ucap Presiden.
Pembangunan PLB bertujuan untuk memindahkan barang-barang kebutuhan industri maupun non industri dari yang sebelumnya ada di negara tetangga ke gudang-gudang yang ada di Indonesia.
Dengan begitu keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. "Kita harapkan nantinya ada perpindahan besar-besaran logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain, dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan di PLB maka akan berbondong-bondong datang ke sini," kata Presiden Joko Widodo.
Terlebih lagi PLB adalah gudang logistik multi-fungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas Insentif Fiskal dan Insentif Non Fiskal.
Insentif Fiskal yang diberikan misalnya, mencakup penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang impor.
Selain itu, tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia, juga menjadi alasan PLB ini dibangun.
Dengan begitu ke depan diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. "Kalau kunci-kunci ini tidak dibereskan, jangan bermimpi kita dapat bersaing atau berkompetisi," ucap Presiden.
Presiden meminta agar dilakukan berbagai upaya agar logistik-logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke Tanah Air.
Presiden mencontohkan dengan produk tekstil, dimana produksi berada di dalam negeri, tapi kita harus mengambil kapas dari luar negeri. "Mau diteruskan" Tidak. Lakukan apapun, bawa yang namanya logistik ke negara kita," kata Presiden.
Pusat logistik, lanjut Presiden, harus ada di semua pulau, semua provinsi, dan semua daerah. "Sehingga kita semakin efisien. Saat ini sudah siap 11 PLB di Balikpapan, Cakung, Denpasar, Karawang, dan Cikarang," ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo juga menargetkan pusat logistik ASEAN pindah ke Indonesia setelah peresmian Pusat Logistik Berikat di Tanah Air. "Semua. Iya dong. Semua pindah ke sini karena konsumsi di sini, produksi di sini, 45 persen konsumsi di sini PDB ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Ia berharap ada perpindahan besar-besaran logistik-logistik yang semula harus diambil di negara-negara lain atau negara tetangga ASEAN berpindah ke Indonesia pasca--PLB diresmikan.
Menurut dia, fasilitas dan insentif yang disiapkan bagi PLB diupayakan sangat bagus dan menarik. "Dulu ada gudang berikat (ibaratnya) dulu hanya warung sekarang berubah menjadi pusat logistik berikat, menjadi supermarket semuanya ada sehingga nantinya biaya logistik akan jatuh lebih murah," katanya.
Presiden menegaskan jika selama ini negara lain bisa memerankan fungsi pusat logistik maka Indonesia harus bisa. "Saya sampaikan kalau negara lain bisa seperti itu kita juga harus bisa kita dalam persaingan, era kompetisi, kalau kita tidak murah ya kalah. Biaya logistik kita 24-27 persen masih tinggi sekali," katanya.
PLB merupakan gudang multifungsi yang atas pemasukan barang impor belum dipungut bea masuk dan pajak impor.
Selain itu atas pemasukan barang impor ke PLB juga belum diberlakukan ketentuan pembatasan impor dan semua kegiatan yang dapat dilakukan di gudang di luar negeri juga dapat dilakukan di PLB termasuk pemeriksaan surveyor.
Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, "dwelling time" di pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Fasilitas PLB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kawasan Logistik Berikat yang merupakan kebijakan deregulasi paket 9 Pemerintahan Joko Widodo.
Pada kesempatan itu, turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara