Makassar (Antara News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mewakili Menteri Dalam Negeri akan melantik 10 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di halaman kantor Gubernur setempat, pada Rabu (17/2).
"Semua persiapan sudah rampung, mudah-mudahan cuaca mendukung besok saat pelantikan," kata Kepala Biro Pemerintahan Daerah Sulsel Andi Baso Pangerang disela geladi bersih pelantikan di halaman kantor gubernur setempat, Selasa.
Ia menyebutkan sekitar 3.000 undangan telah disebar dan rata-rata menyatakan kepastian akan menghadiri pelantikan yang dilakukan serentak itu.
"Insya Allah semua berjalan lancar dan pak Gubernur akan melantik. Perwakilan Kemendagri juga rencanakan hadir. Pengamanan tentu diperketat jangan sampai adanya penyusup yang masuk membuat kekacauan," katanya menyebutkan.
Mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk pelantikan tersebut, ia enggan merincinya, namun pihaknya menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk kongsi pada pelaksanaan pelantikan serentak baru pertama kali dilakukan di Sulsel.
Berdasarkan data yang dihimpun, estimasi anggaran yang biasanya dikeluarkan setiap pelantikan bupati dan wakil bupati di daerah mencapai Rp400-600 juta, bila dikalikan 10 pasangan maka diperkirakan pelantikan itu menghabiskan anggaran dengan estimasi hingga Rp6 miliar lebih.
Pelantikan 10 pasang bupati dan wakil bupati terpilih ini adalah dari Kabupaten Bulukumba Andi Sukri Sappewali-Tomy Satria, Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan-Abd Rauf Kr Kio, kemudian Kabupaten Maros Hatta Rahman-A Harmil Matotorang.
Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Selayar Basli Ali -Zainuddin, Kabupaten Pangkep Syamsuddin Hamid-Syahban Sammana, Kabupaten Tana Toraja Niko Bringkanae-Victor Datuan Batara, Kabupaten Luwu Utara Indah Putri Indriani-Thahar Rum.
Kabupaten Luwu Timur Muh Thorieq Husler-Irwan Bahri Sya, Kabupaten Barru Andi Idris Syukur-Suardi Saleh dan Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak-Supriansa Mannahau. Sedangkan Kabupaten Toraja Utara Kalatiku Paembonan-Yosia Rinto Kadang belum dilantik karena masa jabatan pejabat lama berakhir pada Maret 2016.
Penutupan Jalan Protokol saat Pelantikan
Pelantikan 10 pasang bupati dan wakil bupati di halaman Kantor Gubernur Sulsel hingga menutup jalan protokol Urip Sumoharjo diwarnai protes serta keluhan dari sejumlah kalangan termasuk pengguna jalan. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan utama menghubungkan daerah kabupaten.
Dengan alasan keamanan pihak kepolisian pun diterjunkan, diketahui personil Polda Sulselbar yang dikerahkan total sebanyak 7.800 dengan rincian 4.800 personil di wilayah seputar kantor Gubernus Sulsel dan sekitarnya. Sementara di Sulawesi Barat 3.000 personil juga diturunkan.
"Kami akan melakukan rekayasa jalan karena jalan Urip Sumoharjo mulai ditutup pukul 07.00 Wita. Jalur alternatif akan diberlakukan yakni di Jalan Abdullah Daeng Sirua, kemudian menuju jalan Tello lama, jalan Batua Raya hingga tembus di jalan Borong Raya," kata Direktur Lalulintas Polda Sulselbar Kombes Pol Polisi Edi Sukaryo.
Sementara aktivis dari PMII Sulsel Syarif Hidayatullah menyesalkan pemblokiran jalan protokol tersebut karena jelas mengambil hak publik karena jalan adalah milik semua orang karena telah membayar pajak kendati yang dilantik adalah kepala daerah.
"Jalan raya itu kan milik publik, dan bukan milik pejabat. Kami rakyat sama-sama membayar pajak, jadi salah besar bila pemerintah menutup akses publik yang merugikan orang banyak. Tentu itu akan berdampak pada kemacetan parah," katanya mengungkapkan.
Sedangkan aktivis dari NGO FIK Ornop Asram Jaya senada menyuarakan protes karena pelantikan itu dinilai berlebihan apalagi menutup akses jalan hanya karena pelantikan bupati dan wakilnya.
"Seharusnya pelantikan itu dilakukan untuk kemenangan rakyat bukan malah menyusahkan masyarakat, apalagi penutupan jalan itu setengah hari, tentunya merugikan orang. Pemerintah sepertinya tidak kreatif dalam hal ini," katanya menandaskan.
Syamsuddin salah satu pengguna jalan sehari-hari melintas di jalan tersebut juga mengaku kecewa karena mengorbankan hak publik. Sebab berapa kerugian materil bila jalan itu ditutup yang akan menimbulkan kemacetan apalagi dialihkan di jalan Abdul Dg Sirua dengan luasan jalan cukup sempit.
Bahkan ratusan Nitizen di dunia maya pun mengangkat suara menolak penutupan jalan saat pelantikan dengan hastag #TolakTutupJalan terus berkicau di media sosial Twitter menolak keras rencana itu.
"Semua persiapan sudah rampung, mudah-mudahan cuaca mendukung besok saat pelantikan," kata Kepala Biro Pemerintahan Daerah Sulsel Andi Baso Pangerang disela geladi bersih pelantikan di halaman kantor gubernur setempat, Selasa.
Ia menyebutkan sekitar 3.000 undangan telah disebar dan rata-rata menyatakan kepastian akan menghadiri pelantikan yang dilakukan serentak itu.
"Insya Allah semua berjalan lancar dan pak Gubernur akan melantik. Perwakilan Kemendagri juga rencanakan hadir. Pengamanan tentu diperketat jangan sampai adanya penyusup yang masuk membuat kekacauan," katanya menyebutkan.
Mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk pelantikan tersebut, ia enggan merincinya, namun pihaknya menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk kongsi pada pelaksanaan pelantikan serentak baru pertama kali dilakukan di Sulsel.
Berdasarkan data yang dihimpun, estimasi anggaran yang biasanya dikeluarkan setiap pelantikan bupati dan wakil bupati di daerah mencapai Rp400-600 juta, bila dikalikan 10 pasangan maka diperkirakan pelantikan itu menghabiskan anggaran dengan estimasi hingga Rp6 miliar lebih.
Pelantikan 10 pasang bupati dan wakil bupati terpilih ini adalah dari Kabupaten Bulukumba Andi Sukri Sappewali-Tomy Satria, Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan-Abd Rauf Kr Kio, kemudian Kabupaten Maros Hatta Rahman-A Harmil Matotorang.
Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Selayar Basli Ali -Zainuddin, Kabupaten Pangkep Syamsuddin Hamid-Syahban Sammana, Kabupaten Tana Toraja Niko Bringkanae-Victor Datuan Batara, Kabupaten Luwu Utara Indah Putri Indriani-Thahar Rum.
Kabupaten Luwu Timur Muh Thorieq Husler-Irwan Bahri Sya, Kabupaten Barru Andi Idris Syukur-Suardi Saleh dan Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak-Supriansa Mannahau. Sedangkan Kabupaten Toraja Utara Kalatiku Paembonan-Yosia Rinto Kadang belum dilantik karena masa jabatan pejabat lama berakhir pada Maret 2016.
Penutupan Jalan Protokol saat Pelantikan
Pelantikan 10 pasang bupati dan wakil bupati di halaman Kantor Gubernur Sulsel hingga menutup jalan protokol Urip Sumoharjo diwarnai protes serta keluhan dari sejumlah kalangan termasuk pengguna jalan. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan utama menghubungkan daerah kabupaten.
Dengan alasan keamanan pihak kepolisian pun diterjunkan, diketahui personil Polda Sulselbar yang dikerahkan total sebanyak 7.800 dengan rincian 4.800 personil di wilayah seputar kantor Gubernus Sulsel dan sekitarnya. Sementara di Sulawesi Barat 3.000 personil juga diturunkan.
"Kami akan melakukan rekayasa jalan karena jalan Urip Sumoharjo mulai ditutup pukul 07.00 Wita. Jalur alternatif akan diberlakukan yakni di Jalan Abdullah Daeng Sirua, kemudian menuju jalan Tello lama, jalan Batua Raya hingga tembus di jalan Borong Raya," kata Direktur Lalulintas Polda Sulselbar Kombes Pol Polisi Edi Sukaryo.
Sementara aktivis dari PMII Sulsel Syarif Hidayatullah menyesalkan pemblokiran jalan protokol tersebut karena jelas mengambil hak publik karena jalan adalah milik semua orang karena telah membayar pajak kendati yang dilantik adalah kepala daerah.
"Jalan raya itu kan milik publik, dan bukan milik pejabat. Kami rakyat sama-sama membayar pajak, jadi salah besar bila pemerintah menutup akses publik yang merugikan orang banyak. Tentu itu akan berdampak pada kemacetan parah," katanya mengungkapkan.
Sedangkan aktivis dari NGO FIK Ornop Asram Jaya senada menyuarakan protes karena pelantikan itu dinilai berlebihan apalagi menutup akses jalan hanya karena pelantikan bupati dan wakilnya.
"Seharusnya pelantikan itu dilakukan untuk kemenangan rakyat bukan malah menyusahkan masyarakat, apalagi penutupan jalan itu setengah hari, tentunya merugikan orang. Pemerintah sepertinya tidak kreatif dalam hal ini," katanya menandaskan.
Syamsuddin salah satu pengguna jalan sehari-hari melintas di jalan tersebut juga mengaku kecewa karena mengorbankan hak publik. Sebab berapa kerugian materil bila jalan itu ditutup yang akan menimbulkan kemacetan apalagi dialihkan di jalan Abdul Dg Sirua dengan luasan jalan cukup sempit.
Bahkan ratusan Nitizen di dunia maya pun mengangkat suara menolak penutupan jalan saat pelantikan dengan hastag #TolakTutupJalan terus berkicau di media sosial Twitter menolak keras rencana itu.