Kendari (Antara News) - Bupati Wakatobi, Hugua mengatakan nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat adat, mampu menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif dan menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat.
"Nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diadopsi dalam pemerintahan, dapat mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat dengan mudah," katanya di Kendari, Minggu.
Ia memberi contoh kasus sengketa yang terjadi di Wakatobi tanah saat periode pertama dirinya menjabat Bupati Wakatobi tahun 2006.
Di masa itu kata dia, hampir setiap hari ada saja aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah maupun mempermasalahkan kasus-kasus tanah di tengah masyarakat.
"Setelah saya mencoba melakukan pendekatan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal, tidak lagi aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demo-demo," katanya.
Pada saat yang sama kata dia, seluruh persoalan menyangkut kasus-kasus tanah yang timbul di tengah masyarakat bisa segera teratasi dan diselesaikan dengan baik sehingga stabilitas keamanan benar-benar terkendali dan kondusif.
"Kebijakan kami turut melibatkan tokoh-tokoh adat dan mengadopsi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam pemerintahan di Wakatobi, mendapat apresiasi dan PWI Pusat dan memberikan penghargaan berupa anugerah kebudayaan kepada kami bersama tujuh bupati lainnya di Indonesia," katanya.
Penghargaan bidang kebudayaan paling bergengsi tersebut kata, diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Mataram, bertepatan dengan puncak perayaan Hari Pres Nasional 9 Feberuari 2016.
Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah anggota Kabinet Kerja kata dia, ikut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut.
"Nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diadopsi dalam pemerintahan, dapat mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat dengan mudah," katanya di Kendari, Minggu.
Ia memberi contoh kasus sengketa yang terjadi di Wakatobi tanah saat periode pertama dirinya menjabat Bupati Wakatobi tahun 2006.
Di masa itu kata dia, hampir setiap hari ada saja aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah maupun mempermasalahkan kasus-kasus tanah di tengah masyarakat.
"Setelah saya mencoba melakukan pendekatan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal, tidak lagi aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demo-demo," katanya.
Pada saat yang sama kata dia, seluruh persoalan menyangkut kasus-kasus tanah yang timbul di tengah masyarakat bisa segera teratasi dan diselesaikan dengan baik sehingga stabilitas keamanan benar-benar terkendali dan kondusif.
"Kebijakan kami turut melibatkan tokoh-tokoh adat dan mengadopsi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam pemerintahan di Wakatobi, mendapat apresiasi dan PWI Pusat dan memberikan penghargaan berupa anugerah kebudayaan kepada kami bersama tujuh bupati lainnya di Indonesia," katanya.
Penghargaan bidang kebudayaan paling bergengsi tersebut kata, diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Mataram, bertepatan dengan puncak perayaan Hari Pres Nasional 9 Feberuari 2016.
Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah anggota Kabinet Kerja kata dia, ikut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut.