Kendari (Antara News) - Kepala Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara Ny Isma menyatakan, pengelolaan anggaran yang mencapai triliunan di tahun 2016 pada sejumlah proyek infrastruktur tidak lagi dikelola pemerintah provinsi tetapi langsung di kabupaten/kota.
"Setiap kegiatan proyek infrastruktur baik itu jalan, jembatan mapun pembuatan drainase dan jalan-jalan usaha tani semuanya langsung dikelola di masing-masing kabupaten kota. Sementara Provinsi sifatnya hanya koordinasi saja," katanya di Kendari, Jumat.
Menurut Isma, untuk dana alokasi umum (DAU) misalnya yang mencapai Rp1,2 triliun itu semuanya tertujuh pada seluruh wilayah kabupaten di 17 kabupaten dan dua kota di Sultra.
Ia mengatakan, proyek infrastruktur jalan dan jembatan misalnya setiap kabupaten mendapatkan DAU paling sedikit Rp100 miliar, belum lagi danak alokasih khusus (DAK) yang nilainya juga berpariasi tergantung kebutuhan dan permintaan daerah.
"Kontrak pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dianggarkan di 2016 memang lebih spesipik dibanding dengan tahun sebelumnya, artinya proses lelang lebih cepat ditandatangani sehingga pelaksanaan proyek itu dapat dimulai di awal tahun ini juga," ujar Isma.
Sementara anggaran APBN yang dikoordinasi provinsi namun pengelolaan langsung oleh PU Balai Bina Marga wilayah VI Sulawesi adalah proyek jembatan teluk Kendari dengan anggaran lebih dari Rp700 miliar selama tiga tahun anggaran.
"Khusus menyangkut anggaran APBD yang nilai anggaranya juga cukup besar meliputi kelanjutan pembangunan masjid Al-Alam di teluk Kendari yang nilainya pada 2016 telah ditetapkan sebesar Rp80 miliar yang diperkirakan bisa menyelesaikan hingga pemasangan kuba mesjid," ujarnya
Selain itu juga beberapa proyek infrastruktur jalan provinsi yang menghubungakan kota Kendari dengan luar kabupaten juga jadi perhatian yang nilainya hampir Rp100 miliar, proyek ganti rugi lahan dan bangunan milik masyarakat yang terkena jalan mencapai angka Rp100 miliar.
"Pemprov Sultra di bawa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernuir Nur Alam-Saleh Lasata yang sudah dua periode itu, berkomitmen bahwa seluruh jalan dan jembatan yang belum terselesaikan akan teraspal sebelum mengakhiri masa jabatan pada Februari 2018," ujaranya.
"Setiap kegiatan proyek infrastruktur baik itu jalan, jembatan mapun pembuatan drainase dan jalan-jalan usaha tani semuanya langsung dikelola di masing-masing kabupaten kota. Sementara Provinsi sifatnya hanya koordinasi saja," katanya di Kendari, Jumat.
Menurut Isma, untuk dana alokasi umum (DAU) misalnya yang mencapai Rp1,2 triliun itu semuanya tertujuh pada seluruh wilayah kabupaten di 17 kabupaten dan dua kota di Sultra.
Ia mengatakan, proyek infrastruktur jalan dan jembatan misalnya setiap kabupaten mendapatkan DAU paling sedikit Rp100 miliar, belum lagi danak alokasih khusus (DAK) yang nilainya juga berpariasi tergantung kebutuhan dan permintaan daerah.
"Kontrak pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dianggarkan di 2016 memang lebih spesipik dibanding dengan tahun sebelumnya, artinya proses lelang lebih cepat ditandatangani sehingga pelaksanaan proyek itu dapat dimulai di awal tahun ini juga," ujar Isma.
Sementara anggaran APBN yang dikoordinasi provinsi namun pengelolaan langsung oleh PU Balai Bina Marga wilayah VI Sulawesi adalah proyek jembatan teluk Kendari dengan anggaran lebih dari Rp700 miliar selama tiga tahun anggaran.
"Khusus menyangkut anggaran APBD yang nilai anggaranya juga cukup besar meliputi kelanjutan pembangunan masjid Al-Alam di teluk Kendari yang nilainya pada 2016 telah ditetapkan sebesar Rp80 miliar yang diperkirakan bisa menyelesaikan hingga pemasangan kuba mesjid," ujarnya
Selain itu juga beberapa proyek infrastruktur jalan provinsi yang menghubungakan kota Kendari dengan luar kabupaten juga jadi perhatian yang nilainya hampir Rp100 miliar, proyek ganti rugi lahan dan bangunan milik masyarakat yang terkena jalan mencapai angka Rp100 miliar.
"Pemprov Sultra di bawa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernuir Nur Alam-Saleh Lasata yang sudah dua periode itu, berkomitmen bahwa seluruh jalan dan jembatan yang belum terselesaikan akan teraspal sebelum mengakhiri masa jabatan pada Februari 2018," ujaranya.