Jakarta (Antara News) - Chairman CSE Aviation, Chappy Hakim mempertanyakan penggunaan beberapa pangkalan udara militer di Indonesia untuk kepentingan penerbangan sipil, karena dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak.
"Tidak ada yang aneh sebenarnya digunakan untuk penerbangan komersial namun seharusnya dipersiapkan dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan," katanya di Ruang Adam Malik, Wisma Antara, Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam "Kaleidoskop Penerbangan Indonesia 2015" yang diadakan CSE Aviation Consulting.
Dia mengatakan, semua Landasan Udara Militer tidak didesain untuk penerbangan komersil dan apabila diberikan untuk kepentingan komersil, sifatnya sementara.
Menurut dia, karena penggunaan Lanud sifatnya sementara maka harus ada solusi dalam konteks melayani publik.
"Misalnya di Halim Perdanakusumah dalam setahun ada empat kali latihan militer, dan sekali latihan waktunya empat hingga lima hari," ujarnya.
Dia memberikan catatan khusus misalnya Lanud Adi Sutjipto yang merupakan home base pesawat tempur namun digunakan untuk kepentingan komersil.
Chappy memahami saat ini pertumbuhan penumpang di penerbangan komersil namun penggunaan Lanud bukan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut.
"Tidak ada solusi komprehensif yang tuntas karena pertumbuhan penumpang berlangsung gradual sehingga bisa diprediksi dan dipersiapkan jauh hari," katanya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu menjelaskan bahwa saat ini hal yang menyedihkan adalah penyelenggaraan penerbangan sipil ketika dihadapkan pertumbuhan penumpang, tidak direspon dengan baik.
Karena itu menurut dia, ketika penerbangan mengalami penundaan terbang selama 8-10 jam maka solusinya memindahkan ke Lanud tanpa dilakukan evaluasi mengapa hal itu terjadi.
"Tidak ada yang aneh sebenarnya digunakan untuk penerbangan komersial namun seharusnya dipersiapkan dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan," katanya di Ruang Adam Malik, Wisma Antara, Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam "Kaleidoskop Penerbangan Indonesia 2015" yang diadakan CSE Aviation Consulting.
Dia mengatakan, semua Landasan Udara Militer tidak didesain untuk penerbangan komersil dan apabila diberikan untuk kepentingan komersil, sifatnya sementara.
Menurut dia, karena penggunaan Lanud sifatnya sementara maka harus ada solusi dalam konteks melayani publik.
"Misalnya di Halim Perdanakusumah dalam setahun ada empat kali latihan militer, dan sekali latihan waktunya empat hingga lima hari," ujarnya.
Dia memberikan catatan khusus misalnya Lanud Adi Sutjipto yang merupakan home base pesawat tempur namun digunakan untuk kepentingan komersil.
Chappy memahami saat ini pertumbuhan penumpang di penerbangan komersil namun penggunaan Lanud bukan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut.
"Tidak ada solusi komprehensif yang tuntas karena pertumbuhan penumpang berlangsung gradual sehingga bisa diprediksi dan dipersiapkan jauh hari," katanya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu menjelaskan bahwa saat ini hal yang menyedihkan adalah penyelenggaraan penerbangan sipil ketika dihadapkan pertumbuhan penumpang, tidak direspon dengan baik.
Karena itu menurut dia, ketika penerbangan mengalami penundaan terbang selama 8-10 jam maka solusinya memindahkan ke Lanud tanpa dilakukan evaluasi mengapa hal itu terjadi.