Kendari (Antara News) - Aliansi Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dibubarkan saja karena keberadaan lembaga negara tersebut hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Para aktivis aliansi Pemuda Sultra menyampaikan permintaan tersebut dalam bentuk unjuk rasa di depan hotel Clarion Kendari, tempat Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan empat anggota DPD asal daerah pemilihan Sultra menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi aspirasi daerah, Rabu.
"Keberadaan DPD RI di dalam parlemen, hanya membebani APBN karena aspirasi rakyat di daerah yang disuarakan di parlemen bisa disalurkan oleh anggota DPR RI yang memiliki kewenangan menentukan anggaran," kata salah seorang aliansi Pemuda Sultra, Asran saat menyampaikan orasi di depan hotel Clarion.
Menurut dia, kinerja anggota DPD RI selama ini hanya sibuk menjaring aspirasi rakyat di berbagai daerah.
Pada setiap turun di daerah menjaring aspirasi rakyat kata dia, selalu berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.
"Tapi faktanya, anggota DPD tidak ikut terlibat dalam pembahasan anggaran. Yang terlibat pembahasan anggaran bersama pemerintah, hanya anggota DPR RI," katanya.
Oleh karena itu kata dia, daripada terus-terusan membebani APBN, DPD sebaiknya dibubarkan saja karena kalau hanya sekedar menampung aspirasi rakyat, sudah anggota DPR RI yang melakukan fungsi tersebut.
Sementara itu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sultra, H Abdul Jabar Toba, mengatakan DPR RI saat ini tengah berjuang keras melalui parlemen, agar diberikan hak budget.
Dengan begitu kata dia, pada setiap pembahasan APBN, anggota DPD RI ikut terlibat dan menentukan anggaran.
"Kita harapkan hak budget ini bisa diberikan kepada anggota DPD, sehingga setiap aspirasi daerah tidak sekedar disuarakan tetapi juga dapat ditentukan anggarannya," katanya.
Para aktivis aliansi Pemuda Sultra menyampaikan permintaan tersebut dalam bentuk unjuk rasa di depan hotel Clarion Kendari, tempat Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan empat anggota DPD asal daerah pemilihan Sultra menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi aspirasi daerah, Rabu.
"Keberadaan DPD RI di dalam parlemen, hanya membebani APBN karena aspirasi rakyat di daerah yang disuarakan di parlemen bisa disalurkan oleh anggota DPR RI yang memiliki kewenangan menentukan anggaran," kata salah seorang aliansi Pemuda Sultra, Asran saat menyampaikan orasi di depan hotel Clarion.
Menurut dia, kinerja anggota DPD RI selama ini hanya sibuk menjaring aspirasi rakyat di berbagai daerah.
Pada setiap turun di daerah menjaring aspirasi rakyat kata dia, selalu berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.
"Tapi faktanya, anggota DPD tidak ikut terlibat dalam pembahasan anggaran. Yang terlibat pembahasan anggaran bersama pemerintah, hanya anggota DPR RI," katanya.
Oleh karena itu kata dia, daripada terus-terusan membebani APBN, DPD sebaiknya dibubarkan saja karena kalau hanya sekedar menampung aspirasi rakyat, sudah anggota DPR RI yang melakukan fungsi tersebut.
Sementara itu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sultra, H Abdul Jabar Toba, mengatakan DPR RI saat ini tengah berjuang keras melalui parlemen, agar diberikan hak budget.
Dengan begitu kata dia, pada setiap pembahasan APBN, anggota DPD RI ikut terlibat dan menentukan anggaran.
"Kita harapkan hak budget ini bisa diberikan kepada anggota DPD, sehingga setiap aspirasi daerah tidak sekedar disuarakan tetapi juga dapat ditentukan anggarannya," katanya.