Kendari (Antara News) - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H.Yusran Silondae berjanji akan mendorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
"Kami akan dorong pengajuan enam DOB di Sultra agar segera dibahas oleh DPR RI,"Ujarnya di Kendari Rabu saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD RI dengan Pemerintah.
Daerah yang diajukan untuk menjadi DOB di Sultra yakni Provinsi Kepulauan Buton, Kota Raha, Kabupaten Kabaena, Kabupaten Pakue, Konawe Timur dan Muna Timur.
Ia menambahkan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak era Reformasi memungkinkan munculnya satu implikasi, yakni pemerakan berbagai wilayah di Indonesia guna mengatur wilayahnya secara mandiri sejak otonomi daerah dilaksanakan.
Menurutnya, DPD RI yang salah satu tugasnya mengawasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menaruh perhatian terhadap pemekaran berbagai wilayah di Indonesia tidak terkecuali yang berada di Sultra.
Dimana lanjutnya, dengan adanya pemekaran DOB akan menjadi awal dalam membangun kerjasama yang sinergis anata masyarakat dan pemerintah menyangkut kepentingan pembangunan daerah.
"Walau sebagai konsekwensi dari pemakaran DOB akan ada pengurangan APBD daerah inuk tetapi tidak menjadi kendala yang berarti bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, dari semua DOB yang diajukan tersebut harus memenuhi semua persyaratan terlebih dulu agar sesuai ketentuan mekanisme dan Undang-Undang,"ujarnya.
Sementara Itu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan untuk pengajuan DOB juga sangat memerlukan kajian akademis yang dapat menggambarkan kondisi daerah serta potensi yang dimilikinya.
"Jangan sampai hanya karena tidak ada kajian akademisnya pengajuan DOB tersebut ditolak,"ujarnya.
"Kami akan dorong pengajuan enam DOB di Sultra agar segera dibahas oleh DPR RI,"Ujarnya di Kendari Rabu saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD RI dengan Pemerintah.
Daerah yang diajukan untuk menjadi DOB di Sultra yakni Provinsi Kepulauan Buton, Kota Raha, Kabupaten Kabaena, Kabupaten Pakue, Konawe Timur dan Muna Timur.
Ia menambahkan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak era Reformasi memungkinkan munculnya satu implikasi, yakni pemerakan berbagai wilayah di Indonesia guna mengatur wilayahnya secara mandiri sejak otonomi daerah dilaksanakan.
Menurutnya, DPD RI yang salah satu tugasnya mengawasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menaruh perhatian terhadap pemekaran berbagai wilayah di Indonesia tidak terkecuali yang berada di Sultra.
Dimana lanjutnya, dengan adanya pemekaran DOB akan menjadi awal dalam membangun kerjasama yang sinergis anata masyarakat dan pemerintah menyangkut kepentingan pembangunan daerah.
"Walau sebagai konsekwensi dari pemakaran DOB akan ada pengurangan APBD daerah inuk tetapi tidak menjadi kendala yang berarti bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, dari semua DOB yang diajukan tersebut harus memenuhi semua persyaratan terlebih dulu agar sesuai ketentuan mekanisme dan Undang-Undang,"ujarnya.
Sementara Itu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan untuk pengajuan DOB juga sangat memerlukan kajian akademis yang dapat menggambarkan kondisi daerah serta potensi yang dimilikinya.
"Jangan sampai hanya karena tidak ada kajian akademisnya pengajuan DOB tersebut ditolak,"ujarnya.