Manokwari (Antara News) - Bank Indonesia akan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Papua Barat, Henri Tanor, di Manokwari, Senin, mengatakan, tahun ini telah membentuk empat TPID baru untuk melengkapi TPID Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong yang sudah terbentuk sebelumnya.
Keempat TPID baru itu adalah TPID Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Sorong, dan Tambrauw.
Saat ini, masih ada delapan kabupaten yang belum memiliki TPD, yakni, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat, Maibrat, dan Sorong Selatan.
"Kami juga akan mendorong TPID untuk aktif berkoordinasi dengan daerah lainnya, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah, terutama daerah pemasok kebutuhan pangan strategis," kata dia.
Ia menyebutkan, inflasi Papua Barat tahun 2015 sempat mencapai delapan persen pada bulan Juni dan Juli.
Pihaknya memprediksi, pada akhir tahun 2015, inflasi Papua Barat, berada pada kisaran 5,0 hingga 5,5 persen. Hal ini lebih rendah, dibanding bulan yang sama pada tahun 2014 yang mencapai, 6,55 persen.
Penurunan inflasi, lanjut Henri, terjadi karena tercapainya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, TPID serta instansi terkait lainnya.
Dia menambahkan, peran pemerintah daerah dan instansi terkait lainya, cukup besar dalam mengendalikan inflasi dan mengelola ketahanan pangan.
Untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan dari daerah lain, kata dia, BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
BI pun akan melanjutkan program klaster yang fokus pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi.
Tahun ini, BI menfasilitasi program klaster cabai di Kabupaten Manokwari, serta cabai dan bawang di Manokwari Selatan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Papua Barat, Henri Tanor, di Manokwari, Senin, mengatakan, tahun ini telah membentuk empat TPID baru untuk melengkapi TPID Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong yang sudah terbentuk sebelumnya.
Keempat TPID baru itu adalah TPID Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Sorong, dan Tambrauw.
Saat ini, masih ada delapan kabupaten yang belum memiliki TPD, yakni, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat, Maibrat, dan Sorong Selatan.
"Kami juga akan mendorong TPID untuk aktif berkoordinasi dengan daerah lainnya, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah, terutama daerah pemasok kebutuhan pangan strategis," kata dia.
Ia menyebutkan, inflasi Papua Barat tahun 2015 sempat mencapai delapan persen pada bulan Juni dan Juli.
Pihaknya memprediksi, pada akhir tahun 2015, inflasi Papua Barat, berada pada kisaran 5,0 hingga 5,5 persen. Hal ini lebih rendah, dibanding bulan yang sama pada tahun 2014 yang mencapai, 6,55 persen.
Penurunan inflasi, lanjut Henri, terjadi karena tercapainya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, TPID serta instansi terkait lainnya.
Dia menambahkan, peran pemerintah daerah dan instansi terkait lainya, cukup besar dalam mengendalikan inflasi dan mengelola ketahanan pangan.
Untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan dari daerah lain, kata dia, BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
BI pun akan melanjutkan program klaster yang fokus pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi.
Tahun ini, BI menfasilitasi program klaster cabai di Kabupaten Manokwari, serta cabai dan bawang di Manokwari Selatan.