Kendari (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) meluncurkan 115 kios pangan digital sebagai sarana menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Kendari, Sultra.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan keberadaan 115 Kios Pangan Digital yang tersebar di 65 kelurahan se-Kota Kendari, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil.
"Sekaligus juga memperkuat ekosistem digitalisasi perdagangan pangan di daerah," kata Siska Karina.
Dia menyebutkan dalam kios pangan tersebut telah diimplementasikan pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sehingga tidak hanya mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi harga, tetapi juga mempercepat arus distribusi barang dari produsen ke konsumen.
"Percepatan digitalisasi ini diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan, melalui peningkatan efisiensi transaksi, penguatan inklusi keuangan, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha," ujarnya.
Siska Karina juga menjelaskan selain menjaga stabilitas harga, kios pangan itu juga bertujuan untuk menjaga inflasi di Kota Kendari tetap terkendali dan stabil.
Ia menyampaikan hal tersebut menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang berkelanjutan melalui penguatan strategi 4K.
Pertama, ketersediaan pasokan, melalui perluasan Gerakan Kendari Berkebun di lahan pemukiman dan perkantoran untuk gerakan tanam hortikultura dan sayuran, dengan rencana pembangunan kawasan agroeduwisata seluas 12 hektare untuk urban farming.
"Lalu, kelancaran distribusi, melalui rencana penyusunan kerja sama antardaerah komoditas beras antara Pemkot Kendari dengan Bulog dan kabupaten sentra produksi beras seperti Konawe dan Konawe Selatan untuk memastikan pasokan beras terjaga berkelanjutan," kata Siska Karina.
Kemudian keterjangkauan harga, melalui peluncuran 115 Kios Pangan sebagai harga percontohan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan akses lokasi yang dekat dengan masyarakat.
Lalu yang keempat, komunikasi efektif, melalui penerbitan surat keputusan (SK) monitoring dan evaluasi penyaluran beras SPHP untuk mencegah praktik kecurangan oleh pengecer.
Sementara itu, Kepala KPw BI Sultra Edwin Permadi menyampaikan saat ini beras menjadi komoditas pendorong inflasi terbesar akibat penyaluran beras SPHP yang masih terbatas.
Ia menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait agar penyaluran beras SPHP dapat optimal dan efek stabilisasi harga beras segera dirasakan oleh masyarakat.
"Selain beras, komoditas hortikultura seperti kangkung, tomat, dan cabai rawit juga turut memicu inflasi akibat gangguan produksi. Solusi yang diusulkan mencakup pemanfaatan rumah semai dan greenhouse dengan pengaturan tanam berbasis teknologi digital," tambah Edwin Permadi.
