Manokwari (Antara News) - Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tahun anggaran 2016 ditaksir mencapai Rp6,3 triliun.
Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, mengatakan rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Manokwari, Kamis, pendapatan itu bersumber dari tiga komponen.
Kata Gubernur, tiga komponen itu, antara lain, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah.
PAD Papua Barat tahun didepan ditaksir mencapai, Rp324,2 miliar, dana perimbangan sebesar Rp2,8 triliun serta pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp3,93 triliun.
Gubernur menyebutkan, target pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Silpa tahun anggaran sebelumnya, diperkirakan sebesar Rp580, 5 miliar.
Menurutnya, pengeluaran pembiyaan, berupa penyertaan modal pemerintah Papua Barat, sebesar Rp. 100 miliar.
"Tujuan dan sasaran APBD 2016 tetap diarahkan pada pendekatan pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment," kata Abraham.
Selain itu, lanjutnya, pemanfaatan APBD tahun depan, harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan benar.
Pemprov memperkirakan, pendapatan Papua Barat 2016 akan meningkat 5,70 persen dari tahun 2015. Meskipun demikian, estimasi dari total pendapatan daerah ini mengalami penurunan sebesar 10,33 persen.
Rapat paripurna ini, dipimpin wakil ketua DPRPB J. A.Jumame didampingi Wakil ketua III, Ranley Mansawan.
Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari, sebab, ruang sidang kantor DPRPB belum dapat digunakan menyusul aksi blokade yang dilakukan sekelompok masyarakat yang menolak SK ketua DPRPB.
Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, mengatakan rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Manokwari, Kamis, pendapatan itu bersumber dari tiga komponen.
Kata Gubernur, tiga komponen itu, antara lain, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah.
PAD Papua Barat tahun didepan ditaksir mencapai, Rp324,2 miliar, dana perimbangan sebesar Rp2,8 triliun serta pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp3,93 triliun.
Gubernur menyebutkan, target pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Silpa tahun anggaran sebelumnya, diperkirakan sebesar Rp580, 5 miliar.
Menurutnya, pengeluaran pembiyaan, berupa penyertaan modal pemerintah Papua Barat, sebesar Rp. 100 miliar.
"Tujuan dan sasaran APBD 2016 tetap diarahkan pada pendekatan pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment," kata Abraham.
Selain itu, lanjutnya, pemanfaatan APBD tahun depan, harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan benar.
Pemprov memperkirakan, pendapatan Papua Barat 2016 akan meningkat 5,70 persen dari tahun 2015. Meskipun demikian, estimasi dari total pendapatan daerah ini mengalami penurunan sebesar 10,33 persen.
Rapat paripurna ini, dipimpin wakil ketua DPRPB J. A.Jumame didampingi Wakil ketua III, Ranley Mansawan.
Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari, sebab, ruang sidang kantor DPRPB belum dapat digunakan menyusul aksi blokade yang dilakukan sekelompok masyarakat yang menolak SK ketua DPRPB.