Kendari (Antara News) - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Banteng Indonesia tetap konsisten mengawal kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, meskipun dinilai banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Ketua Umum Banteng Indonesia, I Ketut Guna Artha di Kendari, Rabu mengatakan, satu tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo - Jusuf Kalla, dinilai masih banyak kekurangan dan tantangan politik yang besar, sehingga menimbulkan kritik dari berbagai elemen masyarakat.
"Presiden Jokowi harus menerima kritikan dari masyarakat dan itu harus diterima, karena banyaknya perubahan nomenklatur pemerintahan yang fundamental, termasuk menaikan harga BBM," ujarnya.
Kehadiran ketua umum Banteng Indonesia di bumi Anoa Kota Kendari itu dalam rangka menghadiri deklarasi dan pelantikan pengurus DPD Banteng Indonesia Provinsi Sultra yang dilakukan pada (20/10).
Mantan Wakil Ketua DPP KNPI Guna Artha mengatakan, perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla, merupakan salah satu upaya mengubah kondisi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, meskipun harus dimulai dari dasar.
"Di balik kekurangan dan tantangan yang dihadapi Presiden Joko Widodo selama setahun kepemimpinannya, juga telah banyak berbuat hal-hal positif untuk kemakmuran bangsa dan nagera, yang telah dirasakan masyarakat," ujaranya.
"Hingga saat ini Organisasi Banteng Indonesia secara resmi baru terbentuk pada enam wilayah provinsi, yakni Papua, Kalimantan Barat, Kepri, Jawa Barat, Jogyakarta dan Sulawesi Tenggara tetap konsisten mendukung dan mengawal program Nawacita yang dicetuskan Presiden Jokowi," ujarnya.
Nawacita merupakan Program yang digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Ketua Umum Banteng Indonesia, I Ketut Guna Artha di Kendari, Rabu mengatakan, satu tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo - Jusuf Kalla, dinilai masih banyak kekurangan dan tantangan politik yang besar, sehingga menimbulkan kritik dari berbagai elemen masyarakat.
"Presiden Jokowi harus menerima kritikan dari masyarakat dan itu harus diterima, karena banyaknya perubahan nomenklatur pemerintahan yang fundamental, termasuk menaikan harga BBM," ujarnya.
Kehadiran ketua umum Banteng Indonesia di bumi Anoa Kota Kendari itu dalam rangka menghadiri deklarasi dan pelantikan pengurus DPD Banteng Indonesia Provinsi Sultra yang dilakukan pada (20/10).
Mantan Wakil Ketua DPP KNPI Guna Artha mengatakan, perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla, merupakan salah satu upaya mengubah kondisi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, meskipun harus dimulai dari dasar.
"Di balik kekurangan dan tantangan yang dihadapi Presiden Joko Widodo selama setahun kepemimpinannya, juga telah banyak berbuat hal-hal positif untuk kemakmuran bangsa dan nagera, yang telah dirasakan masyarakat," ujaranya.
"Hingga saat ini Organisasi Banteng Indonesia secara resmi baru terbentuk pada enam wilayah provinsi, yakni Papua, Kalimantan Barat, Kepri, Jawa Barat, Jogyakarta dan Sulawesi Tenggara tetap konsisten mendukung dan mengawal program Nawacita yang dicetuskan Presiden Jokowi," ujarnya.
Nawacita merupakan Program yang digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.