Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam mengatakan perlindungan setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mutlak dilakukan untk melindungi kepentingan calon TKI baik bekerja dalam negeri maupun di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sultra, usai melakukan nota kesepahaman (MoU) antara Polda Sultra di wakili Wakapolda Sultra Kombes Pol Razali dengan pemprov Sultra oleh Gubernur Sultra Nur Alam di kantor Mapolda Sultra Kendari, Jumat.
Menurut gubernur, dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak calon TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, maupun sesudah bekerja.
Ia mengatakan, implementasi dengan UU Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah telah memberi wewenang sub bidang pengawasan dibidang ketenagakerjaan oleh pemerintah pusat kepada gubernur dengan tujuan agar semua pihak di daerah bergerak cepat melaksanakn tugas sub bidang pengawasan ketenagakerjaan pada khususnya dan bidang ketenagakerjaan pada umumnya.
"Namun dalam prakteknya sering ditemukan adanya ketimpangan. Oleh sebab itu perlindungan TKI adalah mutlak harus dilakukan untuk melindungi calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak TKI," ujarnya.
Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja, baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender.
Di Sultra hingga saat ini terdapat 16 lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang aktif dalam status sebagai cabang perusahaan swasta.
Sedangkan jumlah TKI yang sudah diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang resmi untuk kurun waktu tahun 2012 hingga 2015 adalah sebanyak 2.411 orang, yang terdiri dari 1.558 orang laki-laki atau 64,62 persen dan 853 orang perempuan atau 35,38 persen.
dari 2.441 orang TKI asal Sultra sekitar 71 persen bekerja di sektor formal atau 1.729 orang, sedangkan sisanya sekitar 26,28 persen atau 682 orang bekerja disektor informal yang tersebar pada beberapa negara tujuan seperti Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura serta Tanzania.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sultra, usai melakukan nota kesepahaman (MoU) antara Polda Sultra di wakili Wakapolda Sultra Kombes Pol Razali dengan pemprov Sultra oleh Gubernur Sultra Nur Alam di kantor Mapolda Sultra Kendari, Jumat.
Menurut gubernur, dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak calon TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, maupun sesudah bekerja.
Ia mengatakan, implementasi dengan UU Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah telah memberi wewenang sub bidang pengawasan dibidang ketenagakerjaan oleh pemerintah pusat kepada gubernur dengan tujuan agar semua pihak di daerah bergerak cepat melaksanakn tugas sub bidang pengawasan ketenagakerjaan pada khususnya dan bidang ketenagakerjaan pada umumnya.
"Namun dalam prakteknya sering ditemukan adanya ketimpangan. Oleh sebab itu perlindungan TKI adalah mutlak harus dilakukan untuk melindungi calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak TKI," ujarnya.
Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja, baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender.
Di Sultra hingga saat ini terdapat 16 lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang aktif dalam status sebagai cabang perusahaan swasta.
Sedangkan jumlah TKI yang sudah diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang resmi untuk kurun waktu tahun 2012 hingga 2015 adalah sebanyak 2.411 orang, yang terdiri dari 1.558 orang laki-laki atau 64,62 persen dan 853 orang perempuan atau 35,38 persen.
dari 2.441 orang TKI asal Sultra sekitar 71 persen bekerja di sektor formal atau 1.729 orang, sedangkan sisanya sekitar 26,28 persen atau 682 orang bekerja disektor informal yang tersebar pada beberapa negara tujuan seperti Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura serta Tanzania.