Kendari (Antara News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan sosialisasi dan sarasehan layanan kesehatan kepada anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) di Kendari, Kamis.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Provinsi Sultra Lukman Abunawas tersebut dihadiri juga oleh Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati dan Ketua III Dewan Pengurus Korpri Nasional Iskandar Andi Nuhung.
Kemudian Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional IX dr Elsa Novelia, Dewan Pengurus Korpri Sultra, Dewan Pengurus Korpri kabupaten/kota se-Sultra, perwakilan rumah sakit, dan puskesmas di wilayah Sultra.
Sri Endang Tiodarwati menjelaskan kegiatan itu dilaksanakan untuk memperluas cakupan kepesertaan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program JKN.
"Tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi terhadap program JKN yang diselenggarakan BPJS kesehatan sejak 1 Januari 2014, apa saja yang menjadi kebijakan BPJS Kesehatan terbaru, pemanfaatan serta optimalisasi serta mekanisme pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (PKTP)dan difasilitas pelayanan tingkat lanjutan (PKTL) khusus bagi PNS," tutur Sri Endang.
Ia menganggap PNS sebagai mitra BPJS kesehatan yang harus diedukasi terkait dengan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan.
"Agar peserta dapat memperoleh manfaat sesuai dengan haknya dan melalui sistem prosedur yang benar. Banyak sekali kasus-kasus yang berlaku, baik itu karena ketidaktahuan dan sebagainya," katanya.
Sri Endang juga menjelaskan sistem pelayanan kesehatan di era JKN mengutamakan optimalisasi FKTP, seperti puskesmas, klinik pertama, dan dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan.
"Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang ini, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan konfrehensif. Jika dirasa pasien peserta BPJS kesehatan perlu penagangan spesifik, baru dirujuk ke dokter spesialis d FKTL seperti rumah sakit," katanya.
Untuk itu, lanjut Sri Endang, BPJS kesehatan terus berupaya melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, selain merupakan kewajiban sosialisasi ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan peserta serta mendorong serta untuk terus menjaga kesehatan.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Provinsi Sultra Lukman Abunawas tersebut dihadiri juga oleh Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati dan Ketua III Dewan Pengurus Korpri Nasional Iskandar Andi Nuhung.
Kemudian Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional IX dr Elsa Novelia, Dewan Pengurus Korpri Sultra, Dewan Pengurus Korpri kabupaten/kota se-Sultra, perwakilan rumah sakit, dan puskesmas di wilayah Sultra.
Sri Endang Tiodarwati menjelaskan kegiatan itu dilaksanakan untuk memperluas cakupan kepesertaan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program JKN.
"Tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi terhadap program JKN yang diselenggarakan BPJS kesehatan sejak 1 Januari 2014, apa saja yang menjadi kebijakan BPJS Kesehatan terbaru, pemanfaatan serta optimalisasi serta mekanisme pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (PKTP)dan difasilitas pelayanan tingkat lanjutan (PKTL) khusus bagi PNS," tutur Sri Endang.
Ia menganggap PNS sebagai mitra BPJS kesehatan yang harus diedukasi terkait dengan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan.
"Agar peserta dapat memperoleh manfaat sesuai dengan haknya dan melalui sistem prosedur yang benar. Banyak sekali kasus-kasus yang berlaku, baik itu karena ketidaktahuan dan sebagainya," katanya.
Sri Endang juga menjelaskan sistem pelayanan kesehatan di era JKN mengutamakan optimalisasi FKTP, seperti puskesmas, klinik pertama, dan dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan.
"Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang ini, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan konfrehensif. Jika dirasa pasien peserta BPJS kesehatan perlu penagangan spesifik, baru dirujuk ke dokter spesialis d FKTL seperti rumah sakit," katanya.
Untuk itu, lanjut Sri Endang, BPJS kesehatan terus berupaya melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, selain merupakan kewajiban sosialisasi ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan peserta serta mendorong serta untuk terus menjaga kesehatan.