Jakarta (Antara News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemban tugas negara untuk menghadiri dan berpidato pada serangkaian sidang tahunan ke-70 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangkaian HUT ke-70 PBB bertema "Strong UN, Better World".
Indonesia merupakan salah satu negara dari 193 negara anggota PBB.
Partisipasi pemimpin negara dan pemerintahan dari Indonesia ini memperpanjang deretan kepala negara sebelumnya di ajang resmi seluruh dunia itu.
JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, memperpanjang deretan pemimpin Indonesia yang menghadiri dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.
Pada 30 September 1960 Presiden Soekarno berpidato didepan Majelis Umum PBB dan pidatonya diberi judul "To Build the World A New". Selain menguraikan soal Pancasila, perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat, masalah kolonialisme, usaha perbaikan organisasi PBB, serta usaha untuk meredakan ketegangan perang dingin dan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, Soekarno juga menyerukan membangun dunia baru di bawah naungan PBB.
Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB, dan Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB tak lama saat pemerintahan Presiden Soeharto berkuasa.
Pidato Presiden Soeharto dalam Sidang Majelis Umum Ke-47 PBB pada 24 September 1992 menyampaikan "Pesan Jakarta" yang dirumuskan dalam KTT ke 10 GNB di Jakarta antara tanggal 1-6 September 1992. Soeharto saat itu berdiri di hadapan Sidang Majelis Umum PBB bukan hanya mewakili 180 juta penduduk Indonesia namun juga mewakili 108 anggota Gerakan Non-Blok atau dua per tiga dari keseluruhan keanggotaan PBB.
Pada 25 September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri dan menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB. Yudhoyono mengingatkan seluruh negara untuk tidak mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam, karena hal itu akan menyakiti umat Islam. Yudhoyono juga mengingatkan para kepala negara untuk menghentikan perang.
Hal lain yang menarik adalah Adam Malik, yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden, pernah menjadi Ketua Majelis Umum PBB pada 1971. Adam Malik menjadi orang Indonesia pertama dan hingga kini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB.
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 2003 pernah mendapat penghargaan "Global Tolerance Award" dari PBB. Saat itu penghargaan diberikan Presiden Majelis Umum PBB Julian Hunte kepada Gus Dur dan Gus Dur juga memberikan pidato di hadapan para diplomat dan aktivis kemanusiaan yang berlangsung di Markas Besar PBB.
Presiden Gus Dur juga pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada September 2000.
Begitu pula Presiden Megawati Soekarnoputri pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada September 2001 dan menjadi pemimpin pertama dari negara berpenduduk terbesar di dunia yang mengunjungi AS setelah tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan menara kembar WTC di New York.
JK Berbatik
Sehari setelah menunaikan Sholat Idul Adha di Masjid Al Hikmah, New York, pada 24 September 2015 dan bertemu dengan masyarakat Indonesia di kota dunia itu, JK menghadiri dan berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB bersama para kepala negara dan kepala pemerintahan negara lainnya. Terdapat sejumlah persidangan seperti KTT Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Summit) pada 25-27 September 2015.
JK juga menghadiri dan berpidato pada sesi debat Sidang Majelis Umum PBB pada 28 September - 3 Oktober 2015. Pada sesi debat itu, JK berpidato pada Jumat sore 2 Oktober 2015, bertepatan dengan Hari Batik Nasional dan JK mengenakan batik biru lengan panjang. Enam tahun lalu, Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan (Unesco) pada 2 Oktober 2009, menetapkan batik Indonesia sebagaiwarisan dunia.
JK mendapat giliran ke-18 dari 33 kepala negara atau utusan pemerintah negara anggota PBB yang berpidato pada 2 Oktober 2015. Sebelumnya, pada 28 September 2015 sebanyak 37 kepala negara/ pemerintahan menyampaikan pidato, pada 29 September juga 37 kepala negara/pemerintahan, pada 30 September sebanyak 38 kepala negara/pemerintahan, pada 1 Oktober sebanyak 37 kepala negara/pemerintahan, dan pada 3 Oktober sebanyak 14 kepala negara/pemerintahan.
Selain menjelaskan soal pakaian batik yang dikenakannya, saat menyampaikan pidato pada 2 Oktober itu, JK juga menyampaikan soal peran Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai belahan dunia yang sedang dilanda konflik. Dalam ringkasan pidato JK yang dirilis oleh PBB, disebutkan bahwa Indonesia mengerahkan tentara terbanyak yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian dunia PBB dan tetap siap berkontribuasi lebih banyak prajurit lagi bila diperlukan. Targetnya sampai 2019, Indonesia bisa mengirim 4.000 prajurit penjaga perdamaian. Sekarang ini baru mencapai 2.700 prajurit.
Disebutkan pula bahwa pemerintah Indonesia berpengalaman dalam mendamaikan Aceh melalui Memorandum Helsinki pada Agustus 2005 dan mengakhiri konflik Aceh yang telah berlangsung 30 tahun.
JK juga menekankan kepeduliannya pada progres yang masih kecil yang dibuat oleh Komisi Perlucutan Senjata PBB (The United Nations Disarmament Commission). Masyarakat internasional juga masih menjadi saksi atas masa-masa kelam ata migrasi manusia dan para pengungsi.
Disparitas dan ketimpangan ekonomi juga masih berlangsung, dialami oleh lebih 800 juta penduduk dunia yang menderita karena kekurangan pangan. Di banyak belahan dunia, kaum perempuan, anak-anak, para lanjut usia, kalangan disabilitas, dan kaum minoritas masih termajinalkan.
Di bidang perdagangan, belum ada solusi kongkret dari Putaran Perdagangan Doha (The Doha Trade Round) untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang adil.
Krisis ebola juga menunjukkan kebutuhan memperbaiki sistem kesehatan dunia. Pengangguran juga tinggi.
"Kita harus bekerja bersama-sama dalam meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan rakyat," kata JK seraya menghentikan merebaknya radikalisme dan ektremisme.
Wapres juga menekan bahwa PBB harus mereformasi menjadi organisasi yang inklusif dan transparan.
Berbagai upaya perbaikan lain yang disampaikan JK antara lain bahawa melalui Konferensi Iklim di Paris, Prancis, harus menghasilkan kesepakatan batas peningkatan temperatur dunia harus di bawah dua derajat Celcius. Dalam memperkecil kesenjangan dunia, kerja sama Selatan-Selatan menjadi alat yang sangat penting. JK juga menyampaikan pembentukan "The Asian Africa Centre" sebagai tindak lanjut Peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika di Jakarta dan Bandung.
Pada bagian akhir sambutannya, JK menyampaikan bahwa untuk menjamin perdamaian dunia dan kesejahteraan yang seimbang, PBB membutuhkan dukungan dari setiap anggotanya.
Di sela-sela kehadirannya di Markas Besar PBB, JK juga melakukan pembicaraan bilateral dengan sejumlah kepala negara, seperti dengan Presiden Latvia Raimonds Vejonis. Indonesia dan Latvia sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antarkedua negara. Latvia termasuk dalam negara-negara Uni Eropa, karena itu dengan bebas visa ini bisa juga berlaku timbal balik untuk meningkatkan pariwisata dan juga perdagangan. Selain itu disepakati membuka kantor kedubes. Latvia sudah menunjuk dubes, sedangkan Indonesia berencana menunjuk konsul.
Selain dengan Presiden Latvia, JK juga bertemu dengan Perdana Menteri Luksemburg Xavier Bettel. Luksemburg menawarkan Indonesia untuk menyewa beberapa satelit dari sekitar 80 satelit yang mereka miliki untuk kepentingan bisnis maupun keamanan, sedangkan Indonesia negara besar tetapi hanya memiliki empat satelit. Wapres menegaskan belum ada keputusan untuk menerima atau tidak tawaran Luksemburg itu.
Wapres juga melakukan pertemuan dengan utusan khusus Sekjen PBB Rati Maxima yang membicarakan soal terkait pembiayaan inklusif untuk UMKM di Indonesia.
JK juga menghadiri pertemuan "High-Level Roundtable on South-South Cooperation" di New York pada 26 September yang dihadiri oleh 18 negara dan sembilan organisasi yang dipandang aktif mengusung kerja sama Selatan-Selatan. Selain itu menghadiri "Leader's Summit on Countering Isil and Violent Extremism" di Markas besar PBB pada 29 September 2015 dan menghadiri pertemuan "The International Commision on Financing Global Education Opportunity" pada 1 Oktober 2015.
Kartu sakti
Sementara itu pada KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada Sidang Majelis Umum PBB, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu26 September 2015 berpidato dengan menegaskan bahwaIndonesia berkomitmen penuh dalam mengadopsi pembangunan berkelanjutan dan sudah melaksanakannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Indonesia memberikan subsidi penuh untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat miskin guna mendapatkan akses di bidang kesehatan dan pendidikan," katanya.
Menurut Wapres apa yang disebut pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya bersama yang dicapai Indonesia dengan dunia, meskipun diakuinya, ada target-target yang belum terpenuhi.
Wapres menjelaskan dari 169 program turunan pembangunan berkelanjutan sudah dijalankan oleh Indonesia. "Masing-masing punya penanggungjawabnya," kata Wapres.
Wapres menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka tidak hanya bisa bertumpu kepada pemerintah tetapi peran partisipatif seluruh elemen menjadi sangat penting.
"Untuk dunia usaha bisa melaksanakan fungsi sosial melalui CSR dengan pola filantropi yakni masyarakat yang mampu berbagi ke yang lain. Sedangkan bagi pemerintah bagaimana bisa membuka lapangan kerja," kata Wapres.
JK menegaskan program pemerintah sama dengan pembangunan berkelanjutan PBB. Intinya mengintegrasikan program internasional itu ke dalam program pemerintah. Hal yang diperlukan Indonesia adalah menajamkan program-program pengentasan kemiskinan.
Indonesia merupakan salah satu negara dari 193 negara anggota PBB.
Partisipasi pemimpin negara dan pemerintahan dari Indonesia ini memperpanjang deretan kepala negara sebelumnya di ajang resmi seluruh dunia itu.
JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, memperpanjang deretan pemimpin Indonesia yang menghadiri dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.
Pada 30 September 1960 Presiden Soekarno berpidato didepan Majelis Umum PBB dan pidatonya diberi judul "To Build the World A New". Selain menguraikan soal Pancasila, perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat, masalah kolonialisme, usaha perbaikan organisasi PBB, serta usaha untuk meredakan ketegangan perang dingin dan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, Soekarno juga menyerukan membangun dunia baru di bawah naungan PBB.
Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB, dan Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB tak lama saat pemerintahan Presiden Soeharto berkuasa.
Pidato Presiden Soeharto dalam Sidang Majelis Umum Ke-47 PBB pada 24 September 1992 menyampaikan "Pesan Jakarta" yang dirumuskan dalam KTT ke 10 GNB di Jakarta antara tanggal 1-6 September 1992. Soeharto saat itu berdiri di hadapan Sidang Majelis Umum PBB bukan hanya mewakili 180 juta penduduk Indonesia namun juga mewakili 108 anggota Gerakan Non-Blok atau dua per tiga dari keseluruhan keanggotaan PBB.
Pada 25 September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri dan menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB. Yudhoyono mengingatkan seluruh negara untuk tidak mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam, karena hal itu akan menyakiti umat Islam. Yudhoyono juga mengingatkan para kepala negara untuk menghentikan perang.
Hal lain yang menarik adalah Adam Malik, yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden, pernah menjadi Ketua Majelis Umum PBB pada 1971. Adam Malik menjadi orang Indonesia pertama dan hingga kini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB.
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 2003 pernah mendapat penghargaan "Global Tolerance Award" dari PBB. Saat itu penghargaan diberikan Presiden Majelis Umum PBB Julian Hunte kepada Gus Dur dan Gus Dur juga memberikan pidato di hadapan para diplomat dan aktivis kemanusiaan yang berlangsung di Markas Besar PBB.
Presiden Gus Dur juga pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada September 2000.
Begitu pula Presiden Megawati Soekarnoputri pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada September 2001 dan menjadi pemimpin pertama dari negara berpenduduk terbesar di dunia yang mengunjungi AS setelah tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan menara kembar WTC di New York.
JK Berbatik
Sehari setelah menunaikan Sholat Idul Adha di Masjid Al Hikmah, New York, pada 24 September 2015 dan bertemu dengan masyarakat Indonesia di kota dunia itu, JK menghadiri dan berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB bersama para kepala negara dan kepala pemerintahan negara lainnya. Terdapat sejumlah persidangan seperti KTT Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Summit) pada 25-27 September 2015.
JK juga menghadiri dan berpidato pada sesi debat Sidang Majelis Umum PBB pada 28 September - 3 Oktober 2015. Pada sesi debat itu, JK berpidato pada Jumat sore 2 Oktober 2015, bertepatan dengan Hari Batik Nasional dan JK mengenakan batik biru lengan panjang. Enam tahun lalu, Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan (Unesco) pada 2 Oktober 2009, menetapkan batik Indonesia sebagaiwarisan dunia.
JK mendapat giliran ke-18 dari 33 kepala negara atau utusan pemerintah negara anggota PBB yang berpidato pada 2 Oktober 2015. Sebelumnya, pada 28 September 2015 sebanyak 37 kepala negara/ pemerintahan menyampaikan pidato, pada 29 September juga 37 kepala negara/pemerintahan, pada 30 September sebanyak 38 kepala negara/pemerintahan, pada 1 Oktober sebanyak 37 kepala negara/pemerintahan, dan pada 3 Oktober sebanyak 14 kepala negara/pemerintahan.
Selain menjelaskan soal pakaian batik yang dikenakannya, saat menyampaikan pidato pada 2 Oktober itu, JK juga menyampaikan soal peran Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai belahan dunia yang sedang dilanda konflik. Dalam ringkasan pidato JK yang dirilis oleh PBB, disebutkan bahwa Indonesia mengerahkan tentara terbanyak yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian dunia PBB dan tetap siap berkontribuasi lebih banyak prajurit lagi bila diperlukan. Targetnya sampai 2019, Indonesia bisa mengirim 4.000 prajurit penjaga perdamaian. Sekarang ini baru mencapai 2.700 prajurit.
Disebutkan pula bahwa pemerintah Indonesia berpengalaman dalam mendamaikan Aceh melalui Memorandum Helsinki pada Agustus 2005 dan mengakhiri konflik Aceh yang telah berlangsung 30 tahun.
JK juga menekankan kepeduliannya pada progres yang masih kecil yang dibuat oleh Komisi Perlucutan Senjata PBB (The United Nations Disarmament Commission). Masyarakat internasional juga masih menjadi saksi atas masa-masa kelam ata migrasi manusia dan para pengungsi.
Disparitas dan ketimpangan ekonomi juga masih berlangsung, dialami oleh lebih 800 juta penduduk dunia yang menderita karena kekurangan pangan. Di banyak belahan dunia, kaum perempuan, anak-anak, para lanjut usia, kalangan disabilitas, dan kaum minoritas masih termajinalkan.
Di bidang perdagangan, belum ada solusi kongkret dari Putaran Perdagangan Doha (The Doha Trade Round) untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang adil.
Krisis ebola juga menunjukkan kebutuhan memperbaiki sistem kesehatan dunia. Pengangguran juga tinggi.
"Kita harus bekerja bersama-sama dalam meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan rakyat," kata JK seraya menghentikan merebaknya radikalisme dan ektremisme.
Wapres juga menekan bahwa PBB harus mereformasi menjadi organisasi yang inklusif dan transparan.
Berbagai upaya perbaikan lain yang disampaikan JK antara lain bahawa melalui Konferensi Iklim di Paris, Prancis, harus menghasilkan kesepakatan batas peningkatan temperatur dunia harus di bawah dua derajat Celcius. Dalam memperkecil kesenjangan dunia, kerja sama Selatan-Selatan menjadi alat yang sangat penting. JK juga menyampaikan pembentukan "The Asian Africa Centre" sebagai tindak lanjut Peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika di Jakarta dan Bandung.
Pada bagian akhir sambutannya, JK menyampaikan bahwa untuk menjamin perdamaian dunia dan kesejahteraan yang seimbang, PBB membutuhkan dukungan dari setiap anggotanya.
Di sela-sela kehadirannya di Markas Besar PBB, JK juga melakukan pembicaraan bilateral dengan sejumlah kepala negara, seperti dengan Presiden Latvia Raimonds Vejonis. Indonesia dan Latvia sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antarkedua negara. Latvia termasuk dalam negara-negara Uni Eropa, karena itu dengan bebas visa ini bisa juga berlaku timbal balik untuk meningkatkan pariwisata dan juga perdagangan. Selain itu disepakati membuka kantor kedubes. Latvia sudah menunjuk dubes, sedangkan Indonesia berencana menunjuk konsul.
Selain dengan Presiden Latvia, JK juga bertemu dengan Perdana Menteri Luksemburg Xavier Bettel. Luksemburg menawarkan Indonesia untuk menyewa beberapa satelit dari sekitar 80 satelit yang mereka miliki untuk kepentingan bisnis maupun keamanan, sedangkan Indonesia negara besar tetapi hanya memiliki empat satelit. Wapres menegaskan belum ada keputusan untuk menerima atau tidak tawaran Luksemburg itu.
Wapres juga melakukan pertemuan dengan utusan khusus Sekjen PBB Rati Maxima yang membicarakan soal terkait pembiayaan inklusif untuk UMKM di Indonesia.
JK juga menghadiri pertemuan "High-Level Roundtable on South-South Cooperation" di New York pada 26 September yang dihadiri oleh 18 negara dan sembilan organisasi yang dipandang aktif mengusung kerja sama Selatan-Selatan. Selain itu menghadiri "Leader's Summit on Countering Isil and Violent Extremism" di Markas besar PBB pada 29 September 2015 dan menghadiri pertemuan "The International Commision on Financing Global Education Opportunity" pada 1 Oktober 2015.
Kartu sakti
Sementara itu pada KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada Sidang Majelis Umum PBB, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu26 September 2015 berpidato dengan menegaskan bahwaIndonesia berkomitmen penuh dalam mengadopsi pembangunan berkelanjutan dan sudah melaksanakannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Indonesia memberikan subsidi penuh untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat miskin guna mendapatkan akses di bidang kesehatan dan pendidikan," katanya.
Menurut Wapres apa yang disebut pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya bersama yang dicapai Indonesia dengan dunia, meskipun diakuinya, ada target-target yang belum terpenuhi.
Wapres menjelaskan dari 169 program turunan pembangunan berkelanjutan sudah dijalankan oleh Indonesia. "Masing-masing punya penanggungjawabnya," kata Wapres.
Wapres menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka tidak hanya bisa bertumpu kepada pemerintah tetapi peran partisipatif seluruh elemen menjadi sangat penting.
"Untuk dunia usaha bisa melaksanakan fungsi sosial melalui CSR dengan pola filantropi yakni masyarakat yang mampu berbagi ke yang lain. Sedangkan bagi pemerintah bagaimana bisa membuka lapangan kerja," kata Wapres.
JK menegaskan program pemerintah sama dengan pembangunan berkelanjutan PBB. Intinya mengintegrasikan program internasional itu ke dalam program pemerintah. Hal yang diperlukan Indonesia adalah menajamkan program-program pengentasan kemiskinan.