Kendari (Antara News) - Perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, baru mencapai 50 persen dari target perolehan 2015 sebesar Rp23 miliar.
"Data tersebut terhitung mulai Januari sampai 30 September. Jumlah wajib pajak Kota Kendari kurang lebih 900.000 kepala keluarga," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kendari Nahwa Umar di Kendari, Senin.
Ia mengatakan bahwa perolehan tersebut tergolong lamban jika berdasar dengan target dan melihat sisa waktu yang ada pada tahun 2015.
"Kami akui bahwa realisasi perolehan PBB masih sangat jauh dari target perolehan 2015. Akan tetapi, kami tetap upayakan menjelang akhir tahun pembayaran semua bisa terealisasi," katanya.
Menurut Nahwa, untuk mengejar ketertinggalan realisasi itu, pihaknya saat ini turun langsung di lapangan mendatangi warga dari rumah ke rumah.
"Kami libatkan pemerintahan tingkat kelurahan, termasuk RT dan RW, karena mereka yang mengetahui langsung keberadaan warganya," kata Nahwa.
Selain itu, kata dia, pemkot juga aktif melakukan imbauan kepada warga, melalui media, agar segera melakukan pembayaran PBB.
"Data tersebut terhitung mulai Januari sampai 30 September. Jumlah wajib pajak Kota Kendari kurang lebih 900.000 kepala keluarga," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kendari Nahwa Umar di Kendari, Senin.
Ia mengatakan bahwa perolehan tersebut tergolong lamban jika berdasar dengan target dan melihat sisa waktu yang ada pada tahun 2015.
"Kami akui bahwa realisasi perolehan PBB masih sangat jauh dari target perolehan 2015. Akan tetapi, kami tetap upayakan menjelang akhir tahun pembayaran semua bisa terealisasi," katanya.
Menurut Nahwa, untuk mengejar ketertinggalan realisasi itu, pihaknya saat ini turun langsung di lapangan mendatangi warga dari rumah ke rumah.
"Kami libatkan pemerintahan tingkat kelurahan, termasuk RT dan RW, karena mereka yang mengetahui langsung keberadaan warganya," kata Nahwa.
Selain itu, kata dia, pemkot juga aktif melakukan imbauan kepada warga, melalui media, agar segera melakukan pembayaran PBB.