Kendari (Antara News) - Tim Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait penawaran pengelolaan wilayah kerja Blok Eboni di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
Rapat pertemuan yang dihadiri Tim Konsultasi Wilayah Kerja Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI dibuka oleh Gubernur Sultra Nur Alam dan selanjutnya sesi pemaparan dan diskusi dipimpin oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra Burhanuddin, di Kendari, Senin.
Ketua Tim Konsultasi wilayah kerja Migas, M Gunawan mengatakan, konsultasi penawaran wilayah kerja Blok Eboni ini merupakan amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang harus dilaksanakan.
"Dalam undang-undang tersebut pasal 12 ayat 1 yang berbunyi wilayah kerja (WK) yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah," ujarnya.
Menurut dia, konsultasi dengan pemerintah daerah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu dianggap potensial mengandung sumber daya migas menjadi WK.
Wilayah Kerja Blok Eboni yang akan masuk dalam proses lelang regular 2016 itu terletak di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
Gubenrur Sultra Nur Alam menjelaskan, secara prinsip Pemerintah Provinsi Sultra, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara menyambut baik penawaran Wilayah Kerja Blok Eboni dan siap mendukung kelancaran kegiatan tersebut.
"Dengan ketentuan harus merubah nama wilayah kerjanya yang mencirikan Sultra misalnya blok Konawe atau Blok Kokonut (Konawe-Konawe Utara)," ujarnya seraya berkata "sementara untuk nama blok eboni, kami tidak mengerti apa alasan tim penawaran sehingga memakai nama itu," katanya.
Ketua Tim Konsultasi wilayah kerja Migas, M Gunawan, dalam kesempatan itu mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap rencana kegiatan penawaran wilayah kerja migas blok eboni.
"Kami juga siap mengganti nama blok eboni dengan nama yang mencirikan daerah Sultra," katanya.
Hadir pula dalam rapat pertemuan itu antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo, Kepala Dinas Kehutanan Sultra Rusbandriyo, perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, serta sejumlah pejabat terkait lingkup Pemprov Sultra.
Rapat pertemuan yang dihadiri Tim Konsultasi Wilayah Kerja Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI dibuka oleh Gubernur Sultra Nur Alam dan selanjutnya sesi pemaparan dan diskusi dipimpin oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra Burhanuddin, di Kendari, Senin.
Ketua Tim Konsultasi wilayah kerja Migas, M Gunawan mengatakan, konsultasi penawaran wilayah kerja Blok Eboni ini merupakan amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang harus dilaksanakan.
"Dalam undang-undang tersebut pasal 12 ayat 1 yang berbunyi wilayah kerja (WK) yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah," ujarnya.
Menurut dia, konsultasi dengan pemerintah daerah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu dianggap potensial mengandung sumber daya migas menjadi WK.
Wilayah Kerja Blok Eboni yang akan masuk dalam proses lelang regular 2016 itu terletak di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
Gubenrur Sultra Nur Alam menjelaskan, secara prinsip Pemerintah Provinsi Sultra, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara menyambut baik penawaran Wilayah Kerja Blok Eboni dan siap mendukung kelancaran kegiatan tersebut.
"Dengan ketentuan harus merubah nama wilayah kerjanya yang mencirikan Sultra misalnya blok Konawe atau Blok Kokonut (Konawe-Konawe Utara)," ujarnya seraya berkata "sementara untuk nama blok eboni, kami tidak mengerti apa alasan tim penawaran sehingga memakai nama itu," katanya.
Ketua Tim Konsultasi wilayah kerja Migas, M Gunawan, dalam kesempatan itu mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap rencana kegiatan penawaran wilayah kerja migas blok eboni.
"Kami juga siap mengganti nama blok eboni dengan nama yang mencirikan daerah Sultra," katanya.
Hadir pula dalam rapat pertemuan itu antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo, Kepala Dinas Kehutanan Sultra Rusbandriyo, perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, serta sejumlah pejabat terkait lingkup Pemprov Sultra.