Kendari (Antara News) - Pemerintah Kota Kendari telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program BPJS Kesehatan di kota itu.
"Kami berkomitmen untuk menyukseskan semua program BPJS kesehatan di kota itu. Bentuk dukungan kami terhadap program BPJS adalah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program BPJS Kesehatan," kata Wali Kota Kendari Asrun, di Kendari, Jumat.
Menurut Asrun, selama ini Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk layanan kesehatan warga agar tidak dibebani biaya lagi, terutama bagi mereka yang tidak masuk JKN.
"Selama ini kami memiliki program Jamkesda yang dibiayai APBD untuk membantu warga yang belum ter-`cover` pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya.
Artinya, kata Asrun, warga yang tidak masuk program JKN yang dibiayai oleh APBN maka kami yang siapkan APBD melalui program Jamkesda.
Disebutkan, tahun 2014 pemkot menganggarkan Rp1 miliar untuk pelayanan kesehatan 5.731 jiwa, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi Rp2 miliar untuk pelayanan kesehatan 8.669 jiwa.
"Karena kepedulian, komitmen dan dukungan kami terhadap program BPJS kesehatan di kota ini, maka kami mendapatkan penghargaan BPJS Award tahun 2015," katanya.
Direktur RSUD Kendari dr Asrida mengatakan dalam melakukan pelayanan tidak ada diskriminasi antara pasien umum dan pasien yang menggunakan program BPJS kesehatan.
"Kami berkomitmen untuk menyukseskan semua program BPJS kesehatan di kota itu. Bentuk dukungan kami terhadap program BPJS adalah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program BPJS Kesehatan," kata Wali Kota Kendari Asrun, di Kendari, Jumat.
Menurut Asrun, selama ini Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk layanan kesehatan warga agar tidak dibebani biaya lagi, terutama bagi mereka yang tidak masuk JKN.
"Selama ini kami memiliki program Jamkesda yang dibiayai APBD untuk membantu warga yang belum ter-`cover` pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya.
Artinya, kata Asrun, warga yang tidak masuk program JKN yang dibiayai oleh APBN maka kami yang siapkan APBD melalui program Jamkesda.
Disebutkan, tahun 2014 pemkot menganggarkan Rp1 miliar untuk pelayanan kesehatan 5.731 jiwa, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi Rp2 miliar untuk pelayanan kesehatan 8.669 jiwa.
"Karena kepedulian, komitmen dan dukungan kami terhadap program BPJS kesehatan di kota ini, maka kami mendapatkan penghargaan BPJS Award tahun 2015," katanya.
Direktur RSUD Kendari dr Asrida mengatakan dalam melakukan pelayanan tidak ada diskriminasi antara pasien umum dan pasien yang menggunakan program BPJS kesehatan.