Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam ikut prihatin dengan kondisi APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 yang mengalami defisit karena pembiayaan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan yang tidak terkontrol.
"Sebagai gubernur saya benar-benar prihatin dengan kondisi APBD Kanawe Selatan yang sudah mengalami defisit di semester kedua tahun 2015," katanya, di Kendari, Sabtu.
Ia mengimbau penjabat Bupati Konawe Selatan Irawan Laliasa yang baru dilantik Jum`at (14/8) untuk mengutamakan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) sehingga para PNS bisa bekerja dengan tenang dan profesional.
"Jangan menjadikan gaji PNS di Konawe Selatan sebagai bagian dari defisit anggaran yang terjadi karena di dalam Dana Alokasi Umum yang diterima setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang diberikan pemerintah pusat, sudah termasuk gaji PNS," katanya.
Gubernur Sultra menyampaikan permintaan tersebut karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Selatan 2015, sudah mengalami defisit kurang lebih Rp100 miliar.
Agar roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Konawe Selatan berjalan seperti biasa, kata dia, maka penjabat bupati harus panda-pandai mengelola anggaran yang tersedia sehingga defisit anggaran yang terjadi dapat diatasi. "Pangkas anggaran sejumlah proyek yang tidak terlalu prioritas dan mendesak untuk dikerjakan," katanya.
Bila dengan memangkas anggaran sejumlah proyek yang tidak strategis belum juga bisa menutupi nilai defisit anggaran yang ada, kata gubernur, maka penjabat bupati jangan ragu-ragu menghentikan pekerjaan proyek meski proyek tersebut sudah ditender.
"Untuk menjaga agar anggaran tidak defisit, maka penjabat bupati harus berani memutuskan kontrak kerja dengan pihak ketiga yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender," katanya.
Proyek-proyek yang dibatalkan, lanjut dia, dapat dilanjutkan atau diprogramkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
"Penjabat bupati mesti melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD Konawe Selatan termasuk gubernur, sehingga anggaran yang dipangkas atau proyek yang dihentikan pekerjaannya tidak menimbulkan masalah dan keresahan masyarakat," katanya.
"Sebagai gubernur saya benar-benar prihatin dengan kondisi APBD Kanawe Selatan yang sudah mengalami defisit di semester kedua tahun 2015," katanya, di Kendari, Sabtu.
Ia mengimbau penjabat Bupati Konawe Selatan Irawan Laliasa yang baru dilantik Jum`at (14/8) untuk mengutamakan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) sehingga para PNS bisa bekerja dengan tenang dan profesional.
"Jangan menjadikan gaji PNS di Konawe Selatan sebagai bagian dari defisit anggaran yang terjadi karena di dalam Dana Alokasi Umum yang diterima setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang diberikan pemerintah pusat, sudah termasuk gaji PNS," katanya.
Gubernur Sultra menyampaikan permintaan tersebut karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Selatan 2015, sudah mengalami defisit kurang lebih Rp100 miliar.
Agar roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Konawe Selatan berjalan seperti biasa, kata dia, maka penjabat bupati harus panda-pandai mengelola anggaran yang tersedia sehingga defisit anggaran yang terjadi dapat diatasi. "Pangkas anggaran sejumlah proyek yang tidak terlalu prioritas dan mendesak untuk dikerjakan," katanya.
Bila dengan memangkas anggaran sejumlah proyek yang tidak strategis belum juga bisa menutupi nilai defisit anggaran yang ada, kata gubernur, maka penjabat bupati jangan ragu-ragu menghentikan pekerjaan proyek meski proyek tersebut sudah ditender.
"Untuk menjaga agar anggaran tidak defisit, maka penjabat bupati harus berani memutuskan kontrak kerja dengan pihak ketiga yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender," katanya.
Proyek-proyek yang dibatalkan, lanjut dia, dapat dilanjutkan atau diprogramkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
"Penjabat bupati mesti melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD Konawe Selatan termasuk gubernur, sehingga anggaran yang dipangkas atau proyek yang dihentikan pekerjaannya tidak menimbulkan masalah dan keresahan masyarakat," katanya.