Makassar (Antara News) - Presiden Joko Widodo berharap Muhammadiyah menjadikan dakwah Islam yang berkemajuan sebagai motor pembaharuan bangsa. "Bisa mengkokohkan perannya sebagai motor kemajuan penggerak bangsa," kata Presiden saat pidato Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Senin.
Presiden mengatakan Muhammadiyah sebagai organisasi harus bisa menjawab dan menjadi jawaban berbagai permasalahan bangsa. "Perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang, masih banyak tantangan baru," kata Jokowi.
Presiden berharap Muhammadiyah mendukung menciptakan negara yang menghargai kebhinnekaan. "Kita juga harus menjadi contoh sebagai bangsa yang hidup damai dan rukun dalam keramahan,"
Jokowi juga mengajak Muhammadiyah untuk terus menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina dan kedamaian dunia. "Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita juga harus berani menyuarakan kemerdekaan Palestina, negara yang tolerir dan damai," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Samsuddin dalam pidatonya saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin, Muhammadiyah mendorong Indonesia tampil dalam kompetisi di antara negara-negara di dunia untuk mencapai kemajuan.
Ia mengatakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam memiliki visi Islam Berkemajuan serta Muhammadiyah yang lahir di Indonesia sejak 1912 sudah memiliki visi tersebut sejak didirikan..
Hadir pada pembukaan muktamar tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, sejumlah menteri kabinet antara lain Menko Polhukam Tedjo Purdjiatno, Menteri PAN-RB Yudi Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perindustrian Saleh Husein.
Hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, serta mantan Ketua DPR RI Agung Laksono.
Menurut Din Syamsuddin, Muhammadiyah terlibat dengan elemen bangsa yang lain dalam kontribusi memajukan negara termasuk tampil dalam kemajuan ekonomi regional melalui perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Pemerintah adalah mitra strategis Muhammadiyah," katanya.
Din menegaskan, Muhammadiyah konsisten membantu pemerintah dan nagara melalui dakwah-dakwah pencerahan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah, kata dia, bersifat proporsional sehingga Muhammadiyah akan berada di garda terdepan untuk kemajuan bangsa dan negara. "Muhammadiyah adalah gerakan amar makruf nahi munkar, sehingga jika ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi Muhammadiyah juga tidak segan-segak menjadi lembaga pengkritik," katanya.
Presiden mengatakan Muhammadiyah sebagai organisasi harus bisa menjawab dan menjadi jawaban berbagai permasalahan bangsa. "Perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang, masih banyak tantangan baru," kata Jokowi.
Presiden berharap Muhammadiyah mendukung menciptakan negara yang menghargai kebhinnekaan. "Kita juga harus menjadi contoh sebagai bangsa yang hidup damai dan rukun dalam keramahan,"
Jokowi juga mengajak Muhammadiyah untuk terus menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina dan kedamaian dunia. "Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita juga harus berani menyuarakan kemerdekaan Palestina, negara yang tolerir dan damai," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Samsuddin dalam pidatonya saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin, Muhammadiyah mendorong Indonesia tampil dalam kompetisi di antara negara-negara di dunia untuk mencapai kemajuan.
Ia mengatakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam memiliki visi Islam Berkemajuan serta Muhammadiyah yang lahir di Indonesia sejak 1912 sudah memiliki visi tersebut sejak didirikan..
Hadir pada pembukaan muktamar tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, sejumlah menteri kabinet antara lain Menko Polhukam Tedjo Purdjiatno, Menteri PAN-RB Yudi Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perindustrian Saleh Husein.
Hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, serta mantan Ketua DPR RI Agung Laksono.
Menurut Din Syamsuddin, Muhammadiyah terlibat dengan elemen bangsa yang lain dalam kontribusi memajukan negara termasuk tampil dalam kemajuan ekonomi regional melalui perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Pemerintah adalah mitra strategis Muhammadiyah," katanya.
Din menegaskan, Muhammadiyah konsisten membantu pemerintah dan nagara melalui dakwah-dakwah pencerahan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah, kata dia, bersifat proporsional sehingga Muhammadiyah akan berada di garda terdepan untuk kemajuan bangsa dan negara. "Muhammadiyah adalah gerakan amar makruf nahi munkar, sehingga jika ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi Muhammadiyah juga tidak segan-segak menjadi lembaga pengkritik," katanya.