Rumbia (Antara News) - Wakil Bupati Bombana, Hj Mashyura Illa Ladamay mengatakan, dugaan penggunaan ijazah palsu bagi pegawai negeri sipil (PNS) dari hasil temuan kepolisian daerah setempat bisa saja bertambah.
"Kalau berdasarkan hasil temuan aparat kepolisian yang menduga bahwa PNS di Bombana yang menggunakan ijazah palsu sebanyak 148 pegawai, maka itu bisa saja bertambah, setelah tim yang dibentuk melakukan verifikasi secara faktual," katanya di Rumbia, ibukota Bombana, Selasa.
Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait verifikasi SK pengangkatan pegawai bagi PNS, Pemkab Bombana saat ini sudah membentuk tim teknis yang di khususkan untuk melakukan cek disejumlah instansi atau badan.
"Dugaan penggunaan ijazah palsu ke-148 PNS itu terdiri dari lima angkatan penerimaan pegawai yang telah ditugaskan pada kantor, badan dan dinas," kata mantan anggota DPRD Sultra dari Partai Amanat Nasional itu.
Masyura tidak menyebutkan dari tahun berapa penerimaan PNS yang diduga berijazah palsu itu, tidak juga ia sebutkan berapa jumlah kerugian negara akibat membayarkan gaji kepada pegawai dimaksud, tetapi ia mengatakan, mereka telah menerima gaji sesuai dengan golongan dan masa kerja mereka.
Mereka diduga berijazah palsu karena, perguruan tinggi tempat mereka mengenyam pendidikan itu belum terakreditasi, tetapi telah memberikan mereka gelar dengan berbagai sebutan.
"Para teman-teman pejabat teknis di daerah ini menyebut bahwa perguruan tinggi itu namanya `Universitas Bung`, sebab mereka hanya membayar senilai Rp15-Rp20 juta, sudah menyandang gelar sarjana (S1)," katanya seraya menambahkan bahwa tim yang dibentuk untuk verifikasi ijazah diketuai dari BKD dan beberapa instansi teknis lainnya, .
Saat ditanya apakah hanya dugaan pemakaian ijazah palsu itu pada strata satu, Masyura mengatakan kemungkiunan ada juga PNS dengan gelar magister (S2).
Jumlah pegawai saat ini kurang lebih 3500 orang belum termasuk pegawai honorer kontrak yang jumlahnya lebih dari 1000-an orang.
"Kalau berdasarkan hasil temuan aparat kepolisian yang menduga bahwa PNS di Bombana yang menggunakan ijazah palsu sebanyak 148 pegawai, maka itu bisa saja bertambah, setelah tim yang dibentuk melakukan verifikasi secara faktual," katanya di Rumbia, ibukota Bombana, Selasa.
Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait verifikasi SK pengangkatan pegawai bagi PNS, Pemkab Bombana saat ini sudah membentuk tim teknis yang di khususkan untuk melakukan cek disejumlah instansi atau badan.
"Dugaan penggunaan ijazah palsu ke-148 PNS itu terdiri dari lima angkatan penerimaan pegawai yang telah ditugaskan pada kantor, badan dan dinas," kata mantan anggota DPRD Sultra dari Partai Amanat Nasional itu.
Masyura tidak menyebutkan dari tahun berapa penerimaan PNS yang diduga berijazah palsu itu, tidak juga ia sebutkan berapa jumlah kerugian negara akibat membayarkan gaji kepada pegawai dimaksud, tetapi ia mengatakan, mereka telah menerima gaji sesuai dengan golongan dan masa kerja mereka.
Mereka diduga berijazah palsu karena, perguruan tinggi tempat mereka mengenyam pendidikan itu belum terakreditasi, tetapi telah memberikan mereka gelar dengan berbagai sebutan.
"Para teman-teman pejabat teknis di daerah ini menyebut bahwa perguruan tinggi itu namanya `Universitas Bung`, sebab mereka hanya membayar senilai Rp15-Rp20 juta, sudah menyandang gelar sarjana (S1)," katanya seraya menambahkan bahwa tim yang dibentuk untuk verifikasi ijazah diketuai dari BKD dan beberapa instansi teknis lainnya, .
Saat ditanya apakah hanya dugaan pemakaian ijazah palsu itu pada strata satu, Masyura mengatakan kemungkiunan ada juga PNS dengan gelar magister (S2).
Jumlah pegawai saat ini kurang lebih 3500 orang belum termasuk pegawai honorer kontrak yang jumlahnya lebih dari 1000-an orang.