Kendari (Antara News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra), Adi Nugroho mengharapkan indeks demokrasi Sultra tahun 2014 yang diukur melalui koran, dokumen tertulis dari pemerintah dan pernyataan pejabat pemerintah daerah, sudah membaik dari tahun sebelumnya.
"Indeks demokrasi Sultra 2013, terburuk di Indonesia, yakni hanya tercatat 52,61 sedangkan rata-rata indeks demokrasi nasional sebesar 67,72," katanya saat menutup kegiatan Diskusi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, diskusi IDI yang digaler Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan UNDP di Kendari, merupakan yang keenam kalinya sejak diskusi IDI mulai digulirkan di tahun 2007 lalu.
Kurun waktu tersebut kata dia, indeks demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun terus memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. "Indeks demokrasi yang baik, menjadi masukan berharga dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang politik dan keamanan nasional," katanya.
Menurut dia, dalam mengukur indeks demokrasi suatu daerah ada beberapa aspek, variabel dan indikator yang dilihat.
Beberapa aspek, variabel dan indikator tersebut antara lain Kebebasan Sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. "Kebebasan sipil dapat dilihat dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi," katanya.
Sedangkan hak-hak politik kata dia, dapat dilihat dari hak memilih dan dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Sementara lembaga-lembaga demokrasi dapat dilihat dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independent.
"Indeks demokrasi Sultra 2013, terburuk di Indonesia, yakni hanya tercatat 52,61 sedangkan rata-rata indeks demokrasi nasional sebesar 67,72," katanya saat menutup kegiatan Diskusi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, diskusi IDI yang digaler Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan UNDP di Kendari, merupakan yang keenam kalinya sejak diskusi IDI mulai digulirkan di tahun 2007 lalu.
Kurun waktu tersebut kata dia, indeks demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun terus memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. "Indeks demokrasi yang baik, menjadi masukan berharga dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang politik dan keamanan nasional," katanya.
Menurut dia, dalam mengukur indeks demokrasi suatu daerah ada beberapa aspek, variabel dan indikator yang dilihat.
Beberapa aspek, variabel dan indikator tersebut antara lain Kebebasan Sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. "Kebebasan sipil dapat dilihat dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi," katanya.
Sedangkan hak-hak politik kata dia, dapat dilihat dari hak memilih dan dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Sementara lembaga-lembaga demokrasi dapat dilihat dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independent.