Buranga (Antara News) - DPRD Kabupaten Buton Utara tengah menggodok empat rancangan peraturan daerah (raperda) terkait dengan pengelolaan pembangunan dan pemerintahan desa.
Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, Alias Dadi Agusman di Buranga, Kamis, mengatakan, keempat raperda terkait desa tersebut merupakan usulan inisiatif dari legislatif, dan akan segera dibahas oleh semua komisi di DPRD setempat.
Keempat raperda inisiatif dewan itu antara lain raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota badan perwakilan desa (BPD) dan perangkat desa, raperda tentang pemerintahan desa dan BPD.
Selain itu, raperda tentang pemilihan kepala desa serentak, yang di dalamnya menyangkut pemilihan kepala desa antarwaktu, kedudukan, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan pilkades, dan raperda organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
"Penggodokan keempat raperda tersebut kini dalam tahap kajian antardaerah, dengan melakukan studi banding ke daerah seperti Bandung yang sudah menerapkan perda terkait desa yang sukses, baik aspek materi maupun pelaksanaannya," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, usai melakukan kajian antardaerah itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan hingga pada penetapan perda tersebut.
Menurut dia, jika nantinya dengan ditetapkannya perda tersebut, khususnya raperda tentang pilkades, otomatis dalam hal penyelenggaraan waktu pelaksanaannya sudah bisa ditetapkan.
"Kami dari pihak dewan secepatnya mendorong proses paripurna, sehingga ada kepastian proses pilkades dan landasan hukum tentang pemerintahan desa. Untuk waktu penetapan, belum bisa menarik kesimpulan karena berkaitan dengan teknis, hanya saja harapannya bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini para kepala desa di Buton Utara masih didominasi oleh pelaksana jabatan, karena masih menungu penetapan perda tersebut, dan pihaknya optimistis akan menyelesaikan raperda tersebut. "Kalau sudah ada kepala desa definitif otomatis ke depan desa tersebut bisa menjadi mandiri" ujar anggota Komisi II DPRD Buton Utara ini.
Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, Alias Dadi Agusman di Buranga, Kamis, mengatakan, keempat raperda terkait desa tersebut merupakan usulan inisiatif dari legislatif, dan akan segera dibahas oleh semua komisi di DPRD setempat.
Keempat raperda inisiatif dewan itu antara lain raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota badan perwakilan desa (BPD) dan perangkat desa, raperda tentang pemerintahan desa dan BPD.
Selain itu, raperda tentang pemilihan kepala desa serentak, yang di dalamnya menyangkut pemilihan kepala desa antarwaktu, kedudukan, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan pilkades, dan raperda organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
"Penggodokan keempat raperda tersebut kini dalam tahap kajian antardaerah, dengan melakukan studi banding ke daerah seperti Bandung yang sudah menerapkan perda terkait desa yang sukses, baik aspek materi maupun pelaksanaannya," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, usai melakukan kajian antardaerah itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan hingga pada penetapan perda tersebut.
Menurut dia, jika nantinya dengan ditetapkannya perda tersebut, khususnya raperda tentang pilkades, otomatis dalam hal penyelenggaraan waktu pelaksanaannya sudah bisa ditetapkan.
"Kami dari pihak dewan secepatnya mendorong proses paripurna, sehingga ada kepastian proses pilkades dan landasan hukum tentang pemerintahan desa. Untuk waktu penetapan, belum bisa menarik kesimpulan karena berkaitan dengan teknis, hanya saja harapannya bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini para kepala desa di Buton Utara masih didominasi oleh pelaksana jabatan, karena masih menungu penetapan perda tersebut, dan pihaknya optimistis akan menyelesaikan raperda tersebut. "Kalau sudah ada kepala desa definitif otomatis ke depan desa tersebut bisa menjadi mandiri" ujar anggota Komisi II DPRD Buton Utara ini.