Kendari (Antara News) - Puluhan kelompok nelayan pesisir yang tergabung dalam usaha jual beli hasil laut (ikan) di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Kendari membutuhkan bantuan modal untuk meningkatkan usaha mereka.
Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, Ridwan di Kendari, Rabu mengatakan, sedikitnya ada 40 kelompok nelayan yang setiap harinya melakukan usaha dibidang jual beli hasil laut.
"Kelompok usaha yang digeluti para nelayan di TPI ini, umumnya bergerak pada penjualan hasil laut (ikan), yang dibeli saat para nelayan penangkap ikan mendarat di pelabuhan, yang kemudian dijual pada penjual ikan di pasaran," ujarnya.
Ia mengatakan, setiap kelompok memiliki anggota minimal 10 orang dan maksimal 20 orang dengan membentuk satu wadah/nama kelompok.
"Dari semua kelompok pedagang ikan yang ada di kawasan TPI ini, belum semua terakomodir pemberian bantuan modal dari pemerintah maupun dari lembaga perbankan yang ada," ujaranya.
Namun demikian, kata Ridwan, hak-hak normatif bagi para nelayan dan penjual ikan di kawasan TPI itu, secara bertahap sudah dimasukkan dalam program perlindungan asuransi yang diakomodir oleh salah satu perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tetap menjadikan para pedagang jual beli hasil ikan di TPI ini sebagai mitra yang bisa mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sebab keberadaan UPTD TPI di Kendari, tidak hanya sebagai pembina bagi para kelompok pedagang yang ada tetapi di lain pihak, juga dituntut untuk memberi kontribusi kepada Pemerintah Kota Kendari.
"Kalau pada tahun sebelumnya, kontribusi dari hasil penarikan retribusi pajak dari kapal nelayan yang membongkar ikan di TPI ini ditarget Rp350 juta per tahun, maka pada tahun berikutnya diharapkan bisa naik lagi 10-20 persen," ujarnya.
Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, Ridwan di Kendari, Rabu mengatakan, sedikitnya ada 40 kelompok nelayan yang setiap harinya melakukan usaha dibidang jual beli hasil laut.
"Kelompok usaha yang digeluti para nelayan di TPI ini, umumnya bergerak pada penjualan hasil laut (ikan), yang dibeli saat para nelayan penangkap ikan mendarat di pelabuhan, yang kemudian dijual pada penjual ikan di pasaran," ujarnya.
Ia mengatakan, setiap kelompok memiliki anggota minimal 10 orang dan maksimal 20 orang dengan membentuk satu wadah/nama kelompok.
"Dari semua kelompok pedagang ikan yang ada di kawasan TPI ini, belum semua terakomodir pemberian bantuan modal dari pemerintah maupun dari lembaga perbankan yang ada," ujaranya.
Namun demikian, kata Ridwan, hak-hak normatif bagi para nelayan dan penjual ikan di kawasan TPI itu, secara bertahap sudah dimasukkan dalam program perlindungan asuransi yang diakomodir oleh salah satu perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tetap menjadikan para pedagang jual beli hasil ikan di TPI ini sebagai mitra yang bisa mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sebab keberadaan UPTD TPI di Kendari, tidak hanya sebagai pembina bagi para kelompok pedagang yang ada tetapi di lain pihak, juga dituntut untuk memberi kontribusi kepada Pemerintah Kota Kendari.
"Kalau pada tahun sebelumnya, kontribusi dari hasil penarikan retribusi pajak dari kapal nelayan yang membongkar ikan di TPI ini ditarget Rp350 juta per tahun, maka pada tahun berikutnya diharapkan bisa naik lagi 10-20 persen," ujarnya.