Batauga (Antara News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) menggalang dukungan dari masyarakat untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, calon daerah otonom baru (DOB) pemekaran dari Provinsi Sultra.
"Kami diminta Pemkab Buton Selatan mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat untuk mendukung pembentukan provinsi Kepulauan Buton, pisah dari Provinsi Sultra," kata Kepala Desa Uwe Maasi, Kecamatan Kadatua, La Ode Nafaruddin di Kadatua, Sabtu.
Sebelumnya, kata dia, seluruh kepala desa di Buton Selatan telah memberikan dukungan pembentukan provinsi Kepulauan Buton saat deklarasi pembentukan calon provinsi tersebut di Kolaka Timur pada 27 April 2015.
Namun dukungan dari para kepala desa tersebut kata dia dianggap kurang karena tokoh-tokoh masyarakat termasuk anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Buton Selatan tidak ikut bertanda tangan.
"Oleh karena itu, kami diminta menggalang dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan anggota DPD untuk melengkapi dokumen surat dukungan yang telah kami berikan sebelumnya," katanya.
Gubernur Sultra, Nur Alam bersama para bupati, ketua-ketua DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat dari enam kabupaten yang menjadi cakupan wilayah Kepulauan Buton mendeklarasikan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton pada 27 April di Kolaka Timur, bertepatan dengan perayaan HUT ke-51 Sultra.
Enam kabupaten yang masuk dalam cakupan calon Provinsi Kepulauan Buton tersebut yakni, Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kota Baubau.
Kota Baubau disepakati oleh enam kepala daerah bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kepulauan Buton sebagai calon ibu kota provinsi Kepulauan Buton tersebut.
"Kami diminta Pemkab Buton Selatan mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat untuk mendukung pembentukan provinsi Kepulauan Buton, pisah dari Provinsi Sultra," kata Kepala Desa Uwe Maasi, Kecamatan Kadatua, La Ode Nafaruddin di Kadatua, Sabtu.
Sebelumnya, kata dia, seluruh kepala desa di Buton Selatan telah memberikan dukungan pembentukan provinsi Kepulauan Buton saat deklarasi pembentukan calon provinsi tersebut di Kolaka Timur pada 27 April 2015.
Namun dukungan dari para kepala desa tersebut kata dia dianggap kurang karena tokoh-tokoh masyarakat termasuk anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Buton Selatan tidak ikut bertanda tangan.
"Oleh karena itu, kami diminta menggalang dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan anggota DPD untuk melengkapi dokumen surat dukungan yang telah kami berikan sebelumnya," katanya.
Gubernur Sultra, Nur Alam bersama para bupati, ketua-ketua DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat dari enam kabupaten yang menjadi cakupan wilayah Kepulauan Buton mendeklarasikan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton pada 27 April di Kolaka Timur, bertepatan dengan perayaan HUT ke-51 Sultra.
Enam kabupaten yang masuk dalam cakupan calon Provinsi Kepulauan Buton tersebut yakni, Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kota Baubau.
Kota Baubau disepakati oleh enam kepala daerah bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kepulauan Buton sebagai calon ibu kota provinsi Kepulauan Buton tersebut.