Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) siap menpekerjakan 1.000 bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang akan ditempatkan di sejumlah desa di daerah itu.
Gubenur Sultra, Nur Alam di Kendari, Jumat, mengatakan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, saat ini terdapat sekitar 1.183 bidan PTT di seluruh kabupaten dan 2.290 bidan PNS.
"Sayangnya, bidan PNS yang ada lebih banyak terserap di puskesmas dan rumah sakit yang dekat dengan ibu kota provinsi. Akibatnya, masih ada seribu lebih desa di Sultra yang belum memiliki bidan desa, karena itu kami akan mengangkat 1.000 bidan PTT dengan menggunakan dana APBD," ujarnya.
Ia menambahkan, hal itu dilakukan untuk menyiasati kekurangan tenaga bidan pada 1.000 desa yang tersebar di seluruh Sultra.
Menurutnya, pihaknya telah menyurati kabupaten/kota yang ada untuk bekerja sama mengatasi biaya insentif bagi bidan PTT.
"Adapun insentif yang diberikan sebesar Rp1 juta per orang per bulan dengan pembagian Rp500 ribu dari pemerintah provinsi dan sisanya dari pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Nur Alam mengaku akan mendukung perjuangan para bidan PTT di Sultra, dan membantu sesuai kewewenangannya. "Saya juga mengapresiasi terbentuknya Forum Bidan PTT di Sultra," katanya.
Namun untuk mengangkat bidan PTT menjadi PNS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya berdasarkan kuota dan kemampuan keuangan negara untuk menggajinya.
Gubernur Sultra juga mengharapkan agar Forum Bidan PTT melakukan inventarisisasi terlebih dulu, mulai dari tujuan dibentuknya bidan PTT hingga rekam jejak sekolah atau perguruan tinggi tempat bidan itu menuntut ilmu.
Menurutnya, sekolah atau perguruan tinggi dituntut tidak hanya mampu meluluskan sebanyak-banyaknya bidan, tapi bagaimana mereka mampu menghasilkan lulusan yang bisa diserap pasar kerja tanpa harus menjadi PNS.
Gubenur Sultra, Nur Alam di Kendari, Jumat, mengatakan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, saat ini terdapat sekitar 1.183 bidan PTT di seluruh kabupaten dan 2.290 bidan PNS.
"Sayangnya, bidan PNS yang ada lebih banyak terserap di puskesmas dan rumah sakit yang dekat dengan ibu kota provinsi. Akibatnya, masih ada seribu lebih desa di Sultra yang belum memiliki bidan desa, karena itu kami akan mengangkat 1.000 bidan PTT dengan menggunakan dana APBD," ujarnya.
Ia menambahkan, hal itu dilakukan untuk menyiasati kekurangan tenaga bidan pada 1.000 desa yang tersebar di seluruh Sultra.
Menurutnya, pihaknya telah menyurati kabupaten/kota yang ada untuk bekerja sama mengatasi biaya insentif bagi bidan PTT.
"Adapun insentif yang diberikan sebesar Rp1 juta per orang per bulan dengan pembagian Rp500 ribu dari pemerintah provinsi dan sisanya dari pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Nur Alam mengaku akan mendukung perjuangan para bidan PTT di Sultra, dan membantu sesuai kewewenangannya. "Saya juga mengapresiasi terbentuknya Forum Bidan PTT di Sultra," katanya.
Namun untuk mengangkat bidan PTT menjadi PNS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya berdasarkan kuota dan kemampuan keuangan negara untuk menggajinya.
Gubernur Sultra juga mengharapkan agar Forum Bidan PTT melakukan inventarisisasi terlebih dulu, mulai dari tujuan dibentuknya bidan PTT hingga rekam jejak sekolah atau perguruan tinggi tempat bidan itu menuntut ilmu.
Menurutnya, sekolah atau perguruan tinggi dituntut tidak hanya mampu meluluskan sebanyak-banyaknya bidan, tapi bagaimana mereka mampu menghasilkan lulusan yang bisa diserap pasar kerja tanpa harus menjadi PNS.