Palembang (Antara News) - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo meminta pemerintah daerah jangan memotong anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat bila kekurangan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Saya minta jangan sampai memotong dana yang semula dianggarkan untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan lalu dijadikan menutupi kekurangan dana pilkada," kata Mendagri kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Sumatera Selatan di Palembang, Kamis.
Memang, lanjut dia, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun ini ada laporan dananya akan membengkak, namun Kementerian Dalam Negeri hingga kini belum mengetahui bertambahnya dana pemilihan kepala daerah itu dari pelaksanaan sebelumnya. "Bisa saja karena luas wilayah atau faktor lainnya dan itu perlu dikaji kembali," ujar Mendagri.
Sehubungan itu pihaknya minta pemerintah daerah bila terjadi penambahan dana pilkada tidak diperbolehkan memotong anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemotongan bisa saja dilaksanakan seperti biaya rapat dan hal yang bukan prioritas lainnya, ujar dia.
Ketika ditanya tentang adanya partai yang masih bermasalah dalam menghadapi pilkada serentak yang dijadwalkan pada Desember 2015, dia berharap untuk segera diselesaikan."Itu internal partai politik dan pemerintah tidak ikut campur soal itu sehingga harus diselesaikan oleh partai itu sendiri lebih dulu," ujar dia.
Pemerintah juga sudah sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. "Yang jelas, keputusan resmi dari Menteri Hukum dan HAM yang menjadi acuan bila ada partai bermasalah dalam pemilihan kepala daerah nanti," ujarnya.
Namun, yang lebih penting lagi, katanya, perlu menjaga suasana kondusif sehingga pemilihan pemimpin daerah nanti berjalan lancar.
"Saya minta jangan sampai memotong dana yang semula dianggarkan untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan lalu dijadikan menutupi kekurangan dana pilkada," kata Mendagri kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Sumatera Selatan di Palembang, Kamis.
Memang, lanjut dia, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun ini ada laporan dananya akan membengkak, namun Kementerian Dalam Negeri hingga kini belum mengetahui bertambahnya dana pemilihan kepala daerah itu dari pelaksanaan sebelumnya. "Bisa saja karena luas wilayah atau faktor lainnya dan itu perlu dikaji kembali," ujar Mendagri.
Sehubungan itu pihaknya minta pemerintah daerah bila terjadi penambahan dana pilkada tidak diperbolehkan memotong anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemotongan bisa saja dilaksanakan seperti biaya rapat dan hal yang bukan prioritas lainnya, ujar dia.
Ketika ditanya tentang adanya partai yang masih bermasalah dalam menghadapi pilkada serentak yang dijadwalkan pada Desember 2015, dia berharap untuk segera diselesaikan."Itu internal partai politik dan pemerintah tidak ikut campur soal itu sehingga harus diselesaikan oleh partai itu sendiri lebih dulu," ujar dia.
Pemerintah juga sudah sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. "Yang jelas, keputusan resmi dari Menteri Hukum dan HAM yang menjadi acuan bila ada partai bermasalah dalam pemilihan kepala daerah nanti," ujarnya.
Namun, yang lebih penting lagi, katanya, perlu menjaga suasana kondusif sehingga pemilihan pemimpin daerah nanti berjalan lancar.