Kupang (Antara News) - Ketua Forum Komunikasi Antarpengusaha Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Australia Utara Ferdi Tanoni mengatakan kerja sama segi tiga untuk membangun pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut, sudah mulai meredup setelah Timor Timur lepas dari NKRI.
"Kerja antarkawasan itu bisa dihidupkan kembali jika ada 'political will' dari masing-masing pemerintahan untuk mendorong kalangan dunia usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia dan Australia Utara," katanya menjawab Antara di Kupang, Kamis, ketika ditanya soal nasib dari kerja sama segi tiga tersebut.
Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia itu mengatakan dokumen-dokumen kerja sama antara NTT, Timor Leste, dan Australia Utara masih tersimpan rapi, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap forum komunikasi antarpengusaha yang merintisnya.
Kerja sama segi tiga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia itu, terilhami dari kerja sama segi tiga antara Singapura-Johor-Riau (Sijori) yang telah menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia.
"Keinginan saya pada saat itu, untuk menjadikan Kupang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, setelah Makassar di Sulawesi Selatan dan Manado di Sulawesi Utara," ujar Tanoni.
Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu mengatakan sebagai ketua forkom, dirinya siap untuk merancang kembali gagasan yang telah meredup itu, jika pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan untuk dihidupkan lagi.
"Dokumen kerja sama masih kita simpan, dan bisa kita bicarakan kembali dengan kalangan pengusaha di Dili, Timor Leste dan Darwin, Australia Utara," katanya.
Menurut dia, kerja sama segi tiga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di tiga kawasan itu, sifatnya saling menguntungkan dan saling melengkapi.
"Kupang menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, dan menjadi pintu gerbang di selatan Indonesia untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dunia ini dan juga APEC yang akan diberlakukan pada 2020," kata pemerhati Laut Timor itu.
Menurut Tanoni, langkah awal yang perlu dilakukan untuk mensinergikan kerja sama antarkawasan itu adalah membuka kembali rute penerbangan Kupang-Darwin dan Kupang-Dili atau Kupang-Dili-Darwin, PP.
Ia menambahkan jika Presiden Joko Widodo membuka kembali kerja sama kawasan segitiga yang baru antara Brunei-Indonesia-Thailand dan Indonesia-Malaysia-Thailand, maka ke depannya harus ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengikat kerja sama tersebut.
"Jika hanya perjanjian saja tanpa ada 'political will' dari masing-masing pemerintahan, saya yakin akan mudah redup seperti skema perjanjian kerja sama Kupang-Dili-Darwin itu," kata Tanoni yang juga penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta"
"Kerja antarkawasan itu bisa dihidupkan kembali jika ada 'political will' dari masing-masing pemerintahan untuk mendorong kalangan dunia usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia dan Australia Utara," katanya menjawab Antara di Kupang, Kamis, ketika ditanya soal nasib dari kerja sama segi tiga tersebut.
Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia itu mengatakan dokumen-dokumen kerja sama antara NTT, Timor Leste, dan Australia Utara masih tersimpan rapi, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap forum komunikasi antarpengusaha yang merintisnya.
Kerja sama segi tiga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia itu, terilhami dari kerja sama segi tiga antara Singapura-Johor-Riau (Sijori) yang telah menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia.
"Keinginan saya pada saat itu, untuk menjadikan Kupang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, setelah Makassar di Sulawesi Selatan dan Manado di Sulawesi Utara," ujar Tanoni.
Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu mengatakan sebagai ketua forkom, dirinya siap untuk merancang kembali gagasan yang telah meredup itu, jika pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan untuk dihidupkan lagi.
"Dokumen kerja sama masih kita simpan, dan bisa kita bicarakan kembali dengan kalangan pengusaha di Dili, Timor Leste dan Darwin, Australia Utara," katanya.
Menurut dia, kerja sama segi tiga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di tiga kawasan itu, sifatnya saling menguntungkan dan saling melengkapi.
"Kupang menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, dan menjadi pintu gerbang di selatan Indonesia untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dunia ini dan juga APEC yang akan diberlakukan pada 2020," kata pemerhati Laut Timor itu.
Menurut Tanoni, langkah awal yang perlu dilakukan untuk mensinergikan kerja sama antarkawasan itu adalah membuka kembali rute penerbangan Kupang-Darwin dan Kupang-Dili atau Kupang-Dili-Darwin, PP.
Ia menambahkan jika Presiden Joko Widodo membuka kembali kerja sama kawasan segitiga yang baru antara Brunei-Indonesia-Thailand dan Indonesia-Malaysia-Thailand, maka ke depannya harus ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengikat kerja sama tersebut.
"Jika hanya perjanjian saja tanpa ada 'political will' dari masing-masing pemerintahan, saya yakin akan mudah redup seperti skema perjanjian kerja sama Kupang-Dili-Darwin itu," kata Tanoni yang juga penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta"