Kendari (Antara News) - Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Amirul Tamim memberikan apresiasi terhadap deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang merupakan calon daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Sultra.
"Sacara kelembagaan maupun pribadi, saya mendukung pemekaran dan pembentukan provinsi baru ini. Oleh karena itu seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat bersatu mendukung rencana Provinsi Kepulauan Buton," katanya di Kendari, Senin.
Amirul Tamim yang juga anggota Komisi II DPR RI menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi Sultra di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, dan sekaligus dirangkaikan pendeklarasian pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, disaksikan Gubernur Sultra, Nur Alam.
Menurut Amirul Tamim, deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton dianggap sudah sangat layak karena cakupan wilayah pemerintahan daerah yang ikut dalam wilayah itu sudah ada enam daerah.
"Syaratnya kan cukup lima daerah saja, namun yang masuk dalam calon provinsi itu sudah enam kabupaten dan kota," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan asal Sultra itu.
Enam daerah yang masuk dalam cakupan bakal calon Provinsi Kepulauan Buton antara lain Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kota Baubau sebagai calon ibu kota provinsi itu.
Amirul yang juga mantan Wali Kota Baubau dua periode juga mengatakan, hingga saat ini, usulan pembentukan provinsi baru di Indonesia yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI sebanyak delapan calon daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Papua, Kalimantan dan Sulawesi.
"Khusus usulan Provinsi Kepulauan Buton hingga saat ini belum masuk dalam RUU," ujar Amirul seraya menambahkan, jika syarat-syarat sudah lengkap nanti, maka bisa saja masuk dalam kelompok delapan calon provinsi tersebut.
Deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dirangkaian pada puncak HUT ke-51 Provinsi Sultra di Kolaka Timur dilakukan enam kepala daerah antara lain Wali Kota Baubau AS Thamrin, Bupati Buton Abdul Umar Samiun, Buton Wakatobi Hugua, Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah, Penjabat Bupati Buton Selatan La Ode Mustari dan Penjabat Bupati Buton Tengah Mansur Amila.
Selain enam kepala daerah itu juga hadir para pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh perempuan masing-masing daerah itu.
Tampak juga hadir selain anggota DPR RI dan DPD RI asal Sultra yakni Amirul Tamim, Tina Nur Alam, Haerul Saleh, Yusran Silondae dan Abdul Djabar Toba, juga anggota DPR RI, Anang Hermansyah, dan Saleh Partoanan Daulay.
Pejabat di Sultra antara lain Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh beserta para wakil ketua dan anggota legislator Sultra, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, dan unsur forum pimpinan komunikasi daerah se-Sultra.
"Sacara kelembagaan maupun pribadi, saya mendukung pemekaran dan pembentukan provinsi baru ini. Oleh karena itu seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat bersatu mendukung rencana Provinsi Kepulauan Buton," katanya di Kendari, Senin.
Amirul Tamim yang juga anggota Komisi II DPR RI menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi Sultra di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, dan sekaligus dirangkaikan pendeklarasian pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, disaksikan Gubernur Sultra, Nur Alam.
Menurut Amirul Tamim, deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton dianggap sudah sangat layak karena cakupan wilayah pemerintahan daerah yang ikut dalam wilayah itu sudah ada enam daerah.
"Syaratnya kan cukup lima daerah saja, namun yang masuk dalam calon provinsi itu sudah enam kabupaten dan kota," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan asal Sultra itu.
Enam daerah yang masuk dalam cakupan bakal calon Provinsi Kepulauan Buton antara lain Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kota Baubau sebagai calon ibu kota provinsi itu.
Amirul yang juga mantan Wali Kota Baubau dua periode juga mengatakan, hingga saat ini, usulan pembentukan provinsi baru di Indonesia yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI sebanyak delapan calon daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Papua, Kalimantan dan Sulawesi.
"Khusus usulan Provinsi Kepulauan Buton hingga saat ini belum masuk dalam RUU," ujar Amirul seraya menambahkan, jika syarat-syarat sudah lengkap nanti, maka bisa saja masuk dalam kelompok delapan calon provinsi tersebut.
Deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dirangkaian pada puncak HUT ke-51 Provinsi Sultra di Kolaka Timur dilakukan enam kepala daerah antara lain Wali Kota Baubau AS Thamrin, Bupati Buton Abdul Umar Samiun, Buton Wakatobi Hugua, Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah, Penjabat Bupati Buton Selatan La Ode Mustari dan Penjabat Bupati Buton Tengah Mansur Amila.
Selain enam kepala daerah itu juga hadir para pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh perempuan masing-masing daerah itu.
Tampak juga hadir selain anggota DPR RI dan DPD RI asal Sultra yakni Amirul Tamim, Tina Nur Alam, Haerul Saleh, Yusran Silondae dan Abdul Djabar Toba, juga anggota DPR RI, Anang Hermansyah, dan Saleh Partoanan Daulay.
Pejabat di Sultra antara lain Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh beserta para wakil ketua dan anggota legislator Sultra, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, dan unsur forum pimpinan komunikasi daerah se-Sultra.