Kendari (Antara News) - Dinas Sosial Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menyalurkan kartu miskin kepada warga miskin di daerah itu pada awal Juni 2015.
"Kami akan menyalurkan kartu miskin kepada warga miskin awal Juni 2015 karena data penduduk miskin di daerah ini sedang dalam verifikasi Dinsos bekerja sama BPS Sultra," kata Kepala Dinas Sosial Sultra H Iskandar di Kendari, Senin.
Menurut dia, data penduduk miskin di Sultra yang selama ini menjadi rujukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi masyrakata sebanyak 287.911 kepala keluarga (KK).
Namun warga miskin yang tersebar di 15 kabupaten dan dua daerah kota itu kata dia, kemungkinan besar sudah mengalami perubahan karena ada di antara warga miskin yang tingkat kesejahteraannya sudah meningkat setelah mendapat berbagai program pemberdayaan dari pemerintah.
Makanya ujar dia, Dinas Sosial bekerjsama dengan BPS melakukan verifikasi faktual data penduduk miskin di daerah itu, untuk memastikan jumlah penduduk miskin yang sebenarnya.
"Data jumlah penduduk miskin hasil verifikasi faktual ini akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin," katanya.
Menurut dia, penduduk yang masuk kategori miskin dalam verifikasi faktual tersebut akan diberikan kartu identitas berupa kartu miskin, kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Dengan begitu katanya, saat pemerintah menyalurkan bantuan seperti beras miskin atau beasiswa siswa miskin, para menerima wajib memperlihatkan kartu identitas sebagai penduduk miskin.
"Kartu identitas yang diberikan kepada penduduk miskin ini, akan mencegah terjadinya penyaluran dana bantuan yang salah sasaran," katanya.
"Kami akan menyalurkan kartu miskin kepada warga miskin awal Juni 2015 karena data penduduk miskin di daerah ini sedang dalam verifikasi Dinsos bekerja sama BPS Sultra," kata Kepala Dinas Sosial Sultra H Iskandar di Kendari, Senin.
Menurut dia, data penduduk miskin di Sultra yang selama ini menjadi rujukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi masyrakata sebanyak 287.911 kepala keluarga (KK).
Namun warga miskin yang tersebar di 15 kabupaten dan dua daerah kota itu kata dia, kemungkinan besar sudah mengalami perubahan karena ada di antara warga miskin yang tingkat kesejahteraannya sudah meningkat setelah mendapat berbagai program pemberdayaan dari pemerintah.
Makanya ujar dia, Dinas Sosial bekerjsama dengan BPS melakukan verifikasi faktual data penduduk miskin di daerah itu, untuk memastikan jumlah penduduk miskin yang sebenarnya.
"Data jumlah penduduk miskin hasil verifikasi faktual ini akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin," katanya.
Menurut dia, penduduk yang masuk kategori miskin dalam verifikasi faktual tersebut akan diberikan kartu identitas berupa kartu miskin, kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Dengan begitu katanya, saat pemerintah menyalurkan bantuan seperti beras miskin atau beasiswa siswa miskin, para menerima wajib memperlihatkan kartu identitas sebagai penduduk miskin.
"Kartu identitas yang diberikan kepada penduduk miskin ini, akan mencegah terjadinya penyaluran dana bantuan yang salah sasaran," katanya.