Kolaka (Antara News) - Dalam beberapa minggu ini masyarakat diresahkan dengan pemadaman yang dilakukan PLN akibat keterbatasan daya mesin pembangkit listrik.
DPRD Kabupaten Kolaka, Selasa, menggelar rapat dengar pendapat terkait pemadaman secara bergilir yang dihadiri oleh Kepala Ranting PLN, Yusuf Dullah.
Dalam rapat dengar pendapat itu, pihak PLN mengakui tidak bisa mengelak untuk melakukan pemadaman karena kondisi mesin pembangkit yang sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan listrik di Kolaka.
"Kebutuhan listrik di Kolaka sebesar 16 megawatt dan selama ini mesin kita hanya bisa memasok 15 megawatt sehingga ada kekurangan satu megawatt," katanya di hadapan anggota Komisi III DPRD Kolaka.
Selain itu, lanjutnya, kondisi mesin yang perlu dilakukan pemeliharaan karena sudah tidak memadai, sehingga pemadaman tidak bisa dihindarkan karena beban sangat besar.
Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Yusuf, pihak PLN Kolaka sudah mendatangkan delapan buah mesin dengan kapasitas masing- masing lima megawatt.
"Mudah-mudahan dengan adanya mesin ini bisa mengatasi kekurangan daya listrik di Kolaka," ungkapnya.
Namun, kata Yusuf, kedatangan mesin tersebut tidak menjamin adanya pemadaman kembali karena hingga kini pihaknya belum menerima rencana kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Syarifuddin Baso Rantegau meminta kepada pihak PLN untuk segera melakukan pemasangan mesin listrik baru, sehingga bisa mengatasi krisis listrik.
"Selain itu, pihak PLN juga harus memikirkan langkah lain agar pemadaman listrik secara bergilir tidak berlarut-larut," katanya.
Menurut politisi PDIP itu, dampak dari pemadaman listrik tersebut telah mengakibatkan banyaknya kerugian yang diderita oleh masyarakat, khususnya pengusaha menengah kecil.
Anggota Komisis III lainnya, Muh Ajib Madjid meminta kepada PLN untuk mematikan lampu-lampu penerangan jalan, karena dianggap pemborosan listrik disaat Kolaka krisis listrik.
"Salah satu solusi agar pemadaman tidak berlarut-larut, perlu lampu-lampu jalan itu dimatikan untuk sementara, sambil menunggu beroperasinya mesin baru nanti," katanya.
Anggota Komisi III DPRD lain, Hasbi Mustafa berharap pihak mitra kerja PLN agar segera membuat rencana kerja tentang pengoprasian mesin baru tersebut.
"Inilah yang kita harapkan agar vendor yang menangani mesin ini bisa segera dioperasikan, jangan lagi ada alasan penundaan karena mesin sudah ada," ujar politisi Partai Hanura itu.
Ia juga meminta pihak PLN Kolaka untuk mendesak pihak PLN Makassar agar segera merealisasikan kedatangan dua mesin baru yang bekapasitas 10 megawatt.
Usai melakukan rapat dengar pendapat anggota Komisi III DPRD Kolaka dengan manajemen PLN Ranting Kolaka kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi mesin pembangkit listrik untuk melihat secara langsung kendala yang dihadapi pihak PLN setempat.
DPRD Kabupaten Kolaka, Selasa, menggelar rapat dengar pendapat terkait pemadaman secara bergilir yang dihadiri oleh Kepala Ranting PLN, Yusuf Dullah.
Dalam rapat dengar pendapat itu, pihak PLN mengakui tidak bisa mengelak untuk melakukan pemadaman karena kondisi mesin pembangkit yang sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan listrik di Kolaka.
"Kebutuhan listrik di Kolaka sebesar 16 megawatt dan selama ini mesin kita hanya bisa memasok 15 megawatt sehingga ada kekurangan satu megawatt," katanya di hadapan anggota Komisi III DPRD Kolaka.
Selain itu, lanjutnya, kondisi mesin yang perlu dilakukan pemeliharaan karena sudah tidak memadai, sehingga pemadaman tidak bisa dihindarkan karena beban sangat besar.
Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Yusuf, pihak PLN Kolaka sudah mendatangkan delapan buah mesin dengan kapasitas masing- masing lima megawatt.
"Mudah-mudahan dengan adanya mesin ini bisa mengatasi kekurangan daya listrik di Kolaka," ungkapnya.
Namun, kata Yusuf, kedatangan mesin tersebut tidak menjamin adanya pemadaman kembali karena hingga kini pihaknya belum menerima rencana kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Syarifuddin Baso Rantegau meminta kepada pihak PLN untuk segera melakukan pemasangan mesin listrik baru, sehingga bisa mengatasi krisis listrik.
"Selain itu, pihak PLN juga harus memikirkan langkah lain agar pemadaman listrik secara bergilir tidak berlarut-larut," katanya.
Menurut politisi PDIP itu, dampak dari pemadaman listrik tersebut telah mengakibatkan banyaknya kerugian yang diderita oleh masyarakat, khususnya pengusaha menengah kecil.
Anggota Komisis III lainnya, Muh Ajib Madjid meminta kepada PLN untuk mematikan lampu-lampu penerangan jalan, karena dianggap pemborosan listrik disaat Kolaka krisis listrik.
"Salah satu solusi agar pemadaman tidak berlarut-larut, perlu lampu-lampu jalan itu dimatikan untuk sementara, sambil menunggu beroperasinya mesin baru nanti," katanya.
Anggota Komisi III DPRD lain, Hasbi Mustafa berharap pihak mitra kerja PLN agar segera membuat rencana kerja tentang pengoprasian mesin baru tersebut.
"Inilah yang kita harapkan agar vendor yang menangani mesin ini bisa segera dioperasikan, jangan lagi ada alasan penundaan karena mesin sudah ada," ujar politisi Partai Hanura itu.
Ia juga meminta pihak PLN Kolaka untuk mendesak pihak PLN Makassar agar segera merealisasikan kedatangan dua mesin baru yang bekapasitas 10 megawatt.
Usai melakukan rapat dengar pendapat anggota Komisi III DPRD Kolaka dengan manajemen PLN Ranting Kolaka kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi mesin pembangkit listrik untuk melihat secara langsung kendala yang dihadapi pihak PLN setempat.