Kendari (Antara News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo meminta Pemerintah Daerah --pemerintah provinsi, kabupatan dan kota-- untuk menyukseskan program pembangunan Nawacita yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla.
Permintaan Mendagri tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Litbang Kemendagri Afriadi S Hasibuan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Kamis.
"Program pembangunan Nawacita yang diluncurkan pemerintahan Jokowi-JK terdiri dari sembilan program prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkpribadian berlandaskan Gotong Royong," kata Mendagri dalam sambutan tertulis tersebut.
Kesembilan agenda prioritas yang terkandung dalam Nawacita tersebut kata Mendagri, antara lain negara harus hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Selain itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara juga harus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
"Butir lain dari program Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Untuk memperkuat negara jelas Mendagri, pemerintah juga akan melakukan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pada saat yang sama katanya, pemeirntah akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
"Melalui porgram Nawacita, pemerintah juga akan akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya," katanya.
Sedangkan butir ketujuh dari program Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Sementara butir kedepalan, adalah melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
Butir kesembilan, pemerintah akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
"Untuk mewujudkan sembilan butir program Nawacita ini, dukungan pemerintah daerah mutlak diperlukan," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah agar dalam menyusun perencanaan pembiayaan program pembangunan tidak mengabaikan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .
"Jangan pernah menyusun rencana pembangunan dan pembiayaan pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJMD yang telah disusun sebelumnya," katanya.
Permintaan Mendagri tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Litbang Kemendagri Afriadi S Hasibuan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Kamis.
"Program pembangunan Nawacita yang diluncurkan pemerintahan Jokowi-JK terdiri dari sembilan program prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkpribadian berlandaskan Gotong Royong," kata Mendagri dalam sambutan tertulis tersebut.
Kesembilan agenda prioritas yang terkandung dalam Nawacita tersebut kata Mendagri, antara lain negara harus hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Selain itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara juga harus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
"Butir lain dari program Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Untuk memperkuat negara jelas Mendagri, pemerintah juga akan melakukan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pada saat yang sama katanya, pemeirntah akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
"Melalui porgram Nawacita, pemerintah juga akan akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya," katanya.
Sedangkan butir ketujuh dari program Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Sementara butir kedepalan, adalah melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
Butir kesembilan, pemerintah akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
"Untuk mewujudkan sembilan butir program Nawacita ini, dukungan pemerintah daerah mutlak diperlukan," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah agar dalam menyusun perencanaan pembiayaan program pembangunan tidak mengabaikan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .
"Jangan pernah menyusun rencana pembangunan dan pembiayaan pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJMD yang telah disusun sebelumnya," katanya.