Kendari (Antara News) - Sebanyak 158.560 rumah tangga sasaran (RTS) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun ini menerima dana bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).
"Penerima bantuan dana PSKS tersebut tersebar di 17 kabupaten kota se-Sultra," kata Kepala Kantor Pos Kendari, Panglipur Husada, di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, total anggaran untuk membayar dana PSKS tersebut sekitar Rp95,13 miliar, setiap RTS menerima dana Rp600 ribu untuk jatah tiga bulan.
"Saat ini kami sudah mulai melakukan penyaluran khusus di ibu kota provinsi yakni Kota Kendari yang dimulai sejak 1 April," katanya.
Sedangkan untuk penyaluran di 16 kabupaten kota lainnya, kata dia, penyalurannya akan dimulai tanggal 15 April sampai semua dana itu tersalur.
Ia menjelaskan, untuk pengambilan dana ini, penerima harus memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) dan tercantum dalam data pembayaran PSKS, kemudian membawa identitas diri yang masih berlaku berupa KTP, KK, atau SIM.
Menurutnya, pembayaran PSKS kabupaten tidak akan terpusat pada kantor pos yang ada, tetapi akan dilakukan juga di kantor camat dan kantor desa atau lurah.
"Kami akan mengerahkan personel ke kecamatan atau desa agar warga penerima manfaat tidak perlu lagi ke kantor pos karena akan memakan biaya transpor lagi," katanya.
"Penerima bantuan dana PSKS tersebut tersebar di 17 kabupaten kota se-Sultra," kata Kepala Kantor Pos Kendari, Panglipur Husada, di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, total anggaran untuk membayar dana PSKS tersebut sekitar Rp95,13 miliar, setiap RTS menerima dana Rp600 ribu untuk jatah tiga bulan.
"Saat ini kami sudah mulai melakukan penyaluran khusus di ibu kota provinsi yakni Kota Kendari yang dimulai sejak 1 April," katanya.
Sedangkan untuk penyaluran di 16 kabupaten kota lainnya, kata dia, penyalurannya akan dimulai tanggal 15 April sampai semua dana itu tersalur.
Ia menjelaskan, untuk pengambilan dana ini, penerima harus memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) dan tercantum dalam data pembayaran PSKS, kemudian membawa identitas diri yang masih berlaku berupa KTP, KK, atau SIM.
Menurutnya, pembayaran PSKS kabupaten tidak akan terpusat pada kantor pos yang ada, tetapi akan dilakukan juga di kantor camat dan kantor desa atau lurah.
"Kami akan mengerahkan personel ke kecamatan atau desa agar warga penerima manfaat tidak perlu lagi ke kantor pos karena akan memakan biaya transpor lagi," katanya.