Kendari (Antara News) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara menilai bahwa peran media dalam mewujudkan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) 2015 Sultra secara serentak bulan desember 2015 sangat penting.
"Media massa bila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan vital, media dapat berperan dalam melakukan pendidikan pemilih dan penyadaran tentang pentingnya Pemilu, dengan mendorong partisipasi Pemilu," kata Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu dalam diskusi dengan sejumlah wartawan di kendari, Rabu.
Ia mengatakan, pelibatan dan partisipasi media memiliki andil yang cukup penting dalam pengawasan penyelenggaraan khususnya pemilihan bupati pada 7-10 kabupaten di Sultra yang serentak dilaksanakan pada Desember 2015.
Tuju dari 10 kabupaten yang sudah dipastikan pilkada serentak adalah, Kabaupaten Muna, Konawe selatan, Bombana, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Wakatobi dan Buton Utara. Sementara tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat dipastikan baru ikut 2017.
"Peran media jelas bahwa selain berfungsi sebagai sumber informasi, juga mempunyai beberapa fungsi yang lain. Salah satunya adalah fungsi pengawasan dan kontrol," ujar Hamiruddin udu didampingi dua komisaris Bawaslu Sultra lainnya Hamid Munsir dan Ny Hadi Machmud.
Media massa dianggap sangat efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih dan tempat yang tepat dalam penyebarluasan informasi. Dengan demikian media menjadi lembaga pengawas kontrol sehingga akan memperkuat kapasitas pengawasan.
Komisioner Bawaslu lainnya Hamid Munsir mengatakan, keberadaan rekan media dalam diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak media (cetak. lokal maupun media online) terkait program media yang dapat disinkronsisasikan dengan kegiatan Bawaslu Sultra untuk mendorong pengawasan partisipatif.
"Jadi ouputnya adalah adanya informasi dan masukan dan rekan-rekan media massa terkait program media yang dapat disingkronisasikan dengan kegiatan Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif yang efektif," ujarnya.
Dalam diskusi yang diikuti belasan dari perwakilan media cetak, elektronik dan media online berharap, agar peran Bawaslu sebagai pengawas dalam stiap pemilukada hendaknya selalu melibatkan rekan-rekan media dengan tidak ada batasan peliputan sepanjang untuk kepentingan umum.
"Media massa bila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan vital, media dapat berperan dalam melakukan pendidikan pemilih dan penyadaran tentang pentingnya Pemilu, dengan mendorong partisipasi Pemilu," kata Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu dalam diskusi dengan sejumlah wartawan di kendari, Rabu.
Ia mengatakan, pelibatan dan partisipasi media memiliki andil yang cukup penting dalam pengawasan penyelenggaraan khususnya pemilihan bupati pada 7-10 kabupaten di Sultra yang serentak dilaksanakan pada Desember 2015.
Tuju dari 10 kabupaten yang sudah dipastikan pilkada serentak adalah, Kabaupaten Muna, Konawe selatan, Bombana, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Wakatobi dan Buton Utara. Sementara tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat dipastikan baru ikut 2017.
"Peran media jelas bahwa selain berfungsi sebagai sumber informasi, juga mempunyai beberapa fungsi yang lain. Salah satunya adalah fungsi pengawasan dan kontrol," ujar Hamiruddin udu didampingi dua komisaris Bawaslu Sultra lainnya Hamid Munsir dan Ny Hadi Machmud.
Media massa dianggap sangat efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih dan tempat yang tepat dalam penyebarluasan informasi. Dengan demikian media menjadi lembaga pengawas kontrol sehingga akan memperkuat kapasitas pengawasan.
Komisioner Bawaslu lainnya Hamid Munsir mengatakan, keberadaan rekan media dalam diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak media (cetak. lokal maupun media online) terkait program media yang dapat disinkronsisasikan dengan kegiatan Bawaslu Sultra untuk mendorong pengawasan partisipatif.
"Jadi ouputnya adalah adanya informasi dan masukan dan rekan-rekan media massa terkait program media yang dapat disingkronisasikan dengan kegiatan Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif yang efektif," ujarnya.
Dalam diskusi yang diikuti belasan dari perwakilan media cetak, elektronik dan media online berharap, agar peran Bawaslu sebagai pengawas dalam stiap pemilukada hendaknya selalu melibatkan rekan-rekan media dengan tidak ada batasan peliputan sepanjang untuk kepentingan umum.