Jakarta (Antara News) - Berbagai perusahaan yang termasuk BUMN diharapkan dapat lebih bersinergi dengan membina dan bekerja sama dengan pengusaha lokal seperti yang dilakukan sejumlah negara maju di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan.
"Contoh bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Jepang dan Korea mampu menjalin sinergitas dengan pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia Jakarta, Selasa.
Menurut Bahlil Lahadalia, kondisi di Tanah Air cenderung semuanya dikerjakan oleh satu perusahaan besar yang menimbulkan fenomena munculnya beragam anak perusahaan BUMN.
Dengan demikian, ujar dia, semua peluang yang ada diambil oleh BUMN itu sendiri sedangkan sebaiknya diserahkan kepada pengusaha lokal dengan bersinergi dan bermitra.
"Jangan sampai dalam beberapa kasus, BUMN malah menutup peluang pengerjaan proyek oleh swasta lokal dan daerah. Swasta lokal harus dibina bukan dimangsa," ujar Ketua Umum Hipmi.
Untuk itu, ia mengusulkan adanya aturan yang membatasi nilai proyek yang bisa diambil oleh BUMN sehingga ada batasan minimal tertentu proyek diserahkan kepada pengusaha lokal, sedangkan BUMN mengambil proyek-proyek yang "besar" saja.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menginginkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan kalangan pengusaha lokal yang terdampak efek pelemahan mata uang rupiah.
"Beberapa hal harus dilakukan pemerintah dan menjadi perhatian HIPPI bagi pengusaha lokal saat menghadapi dampak pelemahan rupiah," kata Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari.
Hardini mengungkapkan, beberapa kebijakan itu antara lain pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia.
Selain itu, ujar dia, perlunya memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia.
Misalnya, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengizinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mal, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah.
Pemerintah juga didorong untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya.
"Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada developer dan kontraktor besar," ucapnya.
Menurut Hardini, dukungan penuh pemerintah terhadap produk-produk lokal dipastikan akan menciptakan semakin banyak pengusaha pribumi di berbagai daerah di Indonesia.
"Contoh bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Jepang dan Korea mampu menjalin sinergitas dengan pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia Jakarta, Selasa.
Menurut Bahlil Lahadalia, kondisi di Tanah Air cenderung semuanya dikerjakan oleh satu perusahaan besar yang menimbulkan fenomena munculnya beragam anak perusahaan BUMN.
Dengan demikian, ujar dia, semua peluang yang ada diambil oleh BUMN itu sendiri sedangkan sebaiknya diserahkan kepada pengusaha lokal dengan bersinergi dan bermitra.
"Jangan sampai dalam beberapa kasus, BUMN malah menutup peluang pengerjaan proyek oleh swasta lokal dan daerah. Swasta lokal harus dibina bukan dimangsa," ujar Ketua Umum Hipmi.
Untuk itu, ia mengusulkan adanya aturan yang membatasi nilai proyek yang bisa diambil oleh BUMN sehingga ada batasan minimal tertentu proyek diserahkan kepada pengusaha lokal, sedangkan BUMN mengambil proyek-proyek yang "besar" saja.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menginginkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan kalangan pengusaha lokal yang terdampak efek pelemahan mata uang rupiah.
"Beberapa hal harus dilakukan pemerintah dan menjadi perhatian HIPPI bagi pengusaha lokal saat menghadapi dampak pelemahan rupiah," kata Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari.
Hardini mengungkapkan, beberapa kebijakan itu antara lain pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia.
Selain itu, ujar dia, perlunya memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia.
Misalnya, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengizinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mal, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah.
Pemerintah juga didorong untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya.
"Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada developer dan kontraktor besar," ucapnya.
Menurut Hardini, dukungan penuh pemerintah terhadap produk-produk lokal dipastikan akan menciptakan semakin banyak pengusaha pribumi di berbagai daerah di Indonesia.