Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara akan menyerahkan sebagaian aset Kapet Bukari kepada pemerintah Kabupaten Bombana baik berupa fisik bangunan maupun berupa penguasaan lahan pertanian/perkebunan.
Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan, penyerahan aset milik Pemprov kepada Pemkab Bombana yang dulunya ditangani Kapet Bukari itu tenga dalam proses administrasi dan diharapkan dalam tahun 2015 ini sudah diserahkan.
"Mengenai bangunan, luas lahan dan sebagainya, silahkan Pemkab Bombana berurusan dengan salah satu biro di sekertariat daerah yang menangani khusus masalah aset daerah," katanya.
Ia mengatakan aset Kapet Bukari yang ada di kabupaten Bombana, berupa bangunan dan lahan di kawasan Pajongae, Kecamatan Poleang, yang selama beberapa tahun terakhir ini tidak lagi dimanfaatkan pihak pengelola Kapet.
"Dengan demikian, dari pada rusak dan tidak lagi dimanfaatkan aset Kapet Bukari itu, maka wajar bila diserahkan kepada daerah setempat untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya," ujar Nur Alam.
Dibagian lain, kata gubernur, khusus bangunan eks kantor Kapet di Pajongae, Poleang, agar Pemkab Bombana segera memperbaiki kembali bangunan yang rusak.
"Saya juga berharap kepada Pemkab Bombana bila penyerahan aset itu sudah selesai, agar bisa membangun sebuah villa (kamar khusus) yang bisa digunakan disaat ada pejabat/tamu daerah melakukan perjalanan dinas, dan kebetulan melintas di kawasan itu untuk singgah dan beristirahat," ujaranya.
Keterangan dari Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana, Burhanuddin HS Noy menyatakan bahwa aset Kapet Bukari yang pernah dikelolah di wilayah Bombana meliputi industri pengolahan minyak kelapa di Kecamatan Poleang.
Disamping itu pendirian industri pengolahan tapioka di Kecamatan Rumbia, Industri penampungan dan pengawetan ikan di Poleang Timur, industri pengolahan marmer di Pulau Kabaena dan industri semen di Poleang.
Keberadaan Kapet Bukari yang memulai berkarya di Sultra tahun 1993-an hingga 2010 dengan usaha tersebar pada tiga wilayah kabupaten (Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka).
Di Konawe selatan misalnya membuka industri pulp (bahan baku kertas) dan industri pengolahan buah dan biji jambu mete di Kecamatan Tinaggea, sedangkan di Kabupaten Kolaka industri kerajinan bambu di Kecamatan Watubangga.
Mengenai aset-aset Kapet Bukari yang ada di kabupaten lain, kata Nur Alam, sepanjang belum ada permintaan dari kabupaten untuk menjadikan aset daerahnya, maka masih merupakan hak dan kewenagan Pemprov.
Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan, penyerahan aset milik Pemprov kepada Pemkab Bombana yang dulunya ditangani Kapet Bukari itu tenga dalam proses administrasi dan diharapkan dalam tahun 2015 ini sudah diserahkan.
"Mengenai bangunan, luas lahan dan sebagainya, silahkan Pemkab Bombana berurusan dengan salah satu biro di sekertariat daerah yang menangani khusus masalah aset daerah," katanya.
Ia mengatakan aset Kapet Bukari yang ada di kabupaten Bombana, berupa bangunan dan lahan di kawasan Pajongae, Kecamatan Poleang, yang selama beberapa tahun terakhir ini tidak lagi dimanfaatkan pihak pengelola Kapet.
"Dengan demikian, dari pada rusak dan tidak lagi dimanfaatkan aset Kapet Bukari itu, maka wajar bila diserahkan kepada daerah setempat untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya," ujar Nur Alam.
Dibagian lain, kata gubernur, khusus bangunan eks kantor Kapet di Pajongae, Poleang, agar Pemkab Bombana segera memperbaiki kembali bangunan yang rusak.
"Saya juga berharap kepada Pemkab Bombana bila penyerahan aset itu sudah selesai, agar bisa membangun sebuah villa (kamar khusus) yang bisa digunakan disaat ada pejabat/tamu daerah melakukan perjalanan dinas, dan kebetulan melintas di kawasan itu untuk singgah dan beristirahat," ujaranya.
Keterangan dari Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana, Burhanuddin HS Noy menyatakan bahwa aset Kapet Bukari yang pernah dikelolah di wilayah Bombana meliputi industri pengolahan minyak kelapa di Kecamatan Poleang.
Disamping itu pendirian industri pengolahan tapioka di Kecamatan Rumbia, Industri penampungan dan pengawetan ikan di Poleang Timur, industri pengolahan marmer di Pulau Kabaena dan industri semen di Poleang.
Keberadaan Kapet Bukari yang memulai berkarya di Sultra tahun 1993-an hingga 2010 dengan usaha tersebar pada tiga wilayah kabupaten (Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka).
Di Konawe selatan misalnya membuka industri pulp (bahan baku kertas) dan industri pengolahan buah dan biji jambu mete di Kecamatan Tinaggea, sedangkan di Kabupaten Kolaka industri kerajinan bambu di Kecamatan Watubangga.
Mengenai aset-aset Kapet Bukari yang ada di kabupaten lain, kata Nur Alam, sepanjang belum ada permintaan dari kabupaten untuk menjadikan aset daerahnya, maka masih merupakan hak dan kewenagan Pemprov.